Jambi – Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri, SH, MH, turut mengecam perusakan jalan publik akibat hauling batu bara di Simpang Pitco, Sarolangun, oleh PT Anugerah Jambi Coalindo (AJC). Panglima Adri, begitu ia akrab disapa, meminta meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi segera mengusut PT AJC, yang telah menyengsarakan masyarakat.
Panglima Adri, menegaskan aktivitas PT AJC bukan sekadar persoalan jalan rusak. Tidak. Tapi, lebih jauh dari itu. Ini sudah menyangkut kepentingan publik yang lebih luas!
"Ini bukan jalan perusahaan, ini jalan rakyat! PT AJC seenaknya menggunakan jalan umum, merusaknya, dan membuat warga lima desa menderita. Kejati harus turun tangan dan menindak tegas pelaku perusakan ini!" ujar Adri dengan nada geram.
Seperti diketahui, PT AJC menggunakan jalan Simpang Pitco–Desa Sepintun Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, untuk aktivitas hauling batu bara mereka. Akibatnya, jalan yang dibangun dengan APBD puluhan miliar kini hancur total!
Dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama warga di Desa Semaran, Desa Danau Serdang, Desa Lubuk Napal, Desa Seko Besar, dan Desa Sepintun. Jalan berlubang parah dan sulit dilalui warga, anak-anak sekolah kesulitan melintas, debu dari truk batu bara membuat lingkungan tercemar, ekonomi warga terganggu akibat jalan rusak!
"Warga yang sudah bertahun-tahun menggunakan jalan ini untuk kehidupan sehari-hari, kini harus menanggung akibat ulah perusahaan tambang yang rakus! Kejati Jambi harus mengusut ini, jangan sampai dibiarkan!" tegas Panglima Adri.
Panglima Adri juga mempertanyakan kejanggalan dalam proses penerbitan izin PT AJC untuk menggunakan jalan umum. PT AJC mengajukan izin pada 6 Juni dan 15 Juni 2022, lalu hanya dalam waktu sebulan, Pj Bupati Sarolangun langsung menerbitkan izin pada Juli 2022. Semuanya itu, tanpa ada Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin). Tanpa persetujuan DPRD. Hanya berbentuk surat biasa, bukan Perda atau SK resmi!
"Kami curiga ada permainan dalam penerbitan izin ini! Bagaimana mungkin dalam sebulan izin bisa keluar, padahal ini menyangkut aset daerah? Pejabat yang menerbitkan izin ini harus diperiksa!" kata Adri dengan nada keras.
Ia meminta Kejati Jambi segera memanggil dan memeriksa pejabat yang telah memberikan izin penggunaan jalan kepada PT AJC tanpa adanya royalti atau pertanggungjawaban yang jelas!
Panglima Adri juga menegaskan bahwa harus ada penyelidikan terhadap kemungkinan adanya kesepakatan terselubung antara pejabat dan PT AJC.
"Ini bukan cuma soal izin, tapi harus diusut apakah ada permainan di balik penerbitan izin ini. Apakah ada royalti yang dibayarkan? Apakah ada kompensasi? Jika tidak ada, artinya ini kesepakatan gelap yang merugikan rakyat!" ujarnya.
Panglima Adri menekankan bahwa jika memang ada unsur korupsi atau permainan kotor dalam pemberian izin ini, Kejati harus segera bertindak!
"Usut pejabat yang memberikan izin. Audit apakah ada kompensasi dan pajak yang dibayarkan PT AJC. Pastikan PT AJC bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka timbulkan," tegasnya.
Panglima Adri menegaskan bahwa jika Kejati Jambi tidak segera bergerak, Pemuda Pancasila siap turun ke jalan menuntut keadilan bagi masyarakat!
"Kami tidak akan tinggal diam! Ini bagian dari kami untuk menyelamarkan masyarakat dan daerah. Jika Kejati lambat bertindak, Pemuda Pancasila akan turun langsung! Kami ingin keadilan untuk rakyat, dan kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas!" tegasnya.
Panglima Adri juga mengingatkan Gubernur Jambi Al Haris dan Bupati Sarolangun untuk tidak tinggal diam melihat kehancuran jalan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Jangan sampai rakyat bergerak sendiri karena pemerintah lamban! Kami akan kawal kasus ini, dan pastikan pejabat yang bermain harus bertanggung jawab!" pungkasnya.
Add new comment