JAMBI – Rumah Baca Jambi Kota Seberang kembali memperkuat perannya sebagai agen perubahan melalui Jambore Literasi 2024 yang berlangsung di Mall WTC Batanghari, Minggu (7/12/2024). Dengan tema "Peningkatan Kesadaran Anak-anak dan Remaja Terhadap Konsumsi Gula Berlebih," acara ini berhasil memadukan literasi dan edukasi kesehatan dalam rangkaian kegiatan kreatif yang menarik.
JAMBI – Pernikahan adalah momen yang penuh kebahagiaan, tetapi bagi RU (28), seorang tahanan kasus narkotika di Polda Jambi, pernikahannya dengan AT (22) menjadi momen penuh haru. Digelar sederhana di Masjid Al Ikhlas, kawasan Thehok, Kota Jambi, Kamis (5/12/2024), prosesi ini berlangsung dengan pengawasan ketat.
SAROLANGUN – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan studi tiru terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Jawa Tengah. Penjabat Bupati Sarolangun, Bahri, bersama Sekda Sarolangun, Dedy Hendry, memimpin kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
JAMBI, 7 Desember 2024 – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di semua instansi pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini disampaikan dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Jambi 2024, yang digelar sebagai bagian dari upaya mendukung transparansi dan akuntabilitas layanan kepada masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana banjir, Aipda Imam Sugiri Bhabinkamtibmas Polsek Jambi Timur, melaksanakan pemantauan intensif di pompa air Tembuku, Sabtu (7/12/24)
Tindakan proaktif ini bertujuan untuk memastikan kondisi ketinggian air tetap dalam batas aman. Hasil pengecekan terbaru menunjukkan bahwa elevasi air di Tembuku berada di 2,87 meter yang dikategorikan masih aman.
Kegiatan ini tidak hanya bagian dari tugas Polri dalam menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga memperkuat sinergitas dengan komunitas setempat.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang kurang mampu.
Kalapas Kelas IIA Jambi, Yunus M Simangunsong memimpin kegiatan ini dengan mengajak pejabat dan staf Lapas Jambi untuk dating langsung ke rumah WBP. Kalapas berkesempatan menyapa langsung keluarga WBP yang sedang menjalani pidana.
Upah minimum menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan bagi pekerja di Indonesia. Sebagai standar gaji terendah yang ditetapkan pemerintah, aturan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan tempat mereka bekerja.
Ketentuan tentang upah minimum diatur dalam Pasal 88E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diperkuat oleh Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
JAMBI – Perebutan kursi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi semakin memanas. Setelah Ketua Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Jambi, Adri, S.H., M.H., alias Panglima Adri, menyatakan kesiapan maju. Kini muncul nama Hasan Mabruri, politisi PAN yang akrab disapa Bohok, yang juga menyatakan siap bertarung dalam pemilihan itu.
Pernyataan kesiapan Bohok maju disampaikan pada Sabtu, 7 Desember 2024.
"InsyaAllah siap maju," tegas Bohok saat dihubungi.
Tanjung Jabung Barat, 6 Desember 2024 – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para qori dan qoriah berprestasi dari Kafilah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhasil meraih Juara III pada MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci.
Acara penyerahan bonus berlangsung khidmat di Aula Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, dihadiri Asisten I Setda Tanjab Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjab Barat, Kabag Kesra, serta para peserta MTQ yang turut membawa nama baik kabupaten.
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang akan diberlakukan mulai 2025 mendatang bersifat selektif. Kebijakan tersebut hanya akan diterapkan pada barang-barang mewah, sementara kebutuhan pokok dan layanan esensial tetap bebas dari pajak.