Daerah

Akhirnya Punya Plt, Penunjukan Kabag Kesra Jadi Bos PTSP Merangin Tuai Kontroversi!

Merangin - Teka-teki kekosongan kursi pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Merangin akhirnya terjawab. Setelah 10 hari dibiarkan kosong hingga layanan publik tersendat, Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menunjuk Agus Salim sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

8 Nama Lulus Seleksi Administrasi Calon Bos Perseroda Serumpun Pseko Sarolangun, Ini Daftarnya

Sarolangun - Panitia Seleksi (Pansel) akhirnya mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk calon Direktur dan Komisaris PT Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Serumpun Pseko, Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan hasil verifikasi berkas, total ada 8 peserta yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya.

Ketua Pansel, Ir. Dedy Hendry, M.Si, menyatakan pengumuman ini tertuang dalam surat Nomor: 20/Pansel-SP/2025. Pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelengkapan administrasi para pelamar.

Batanghari Tuan Rumah Kejurprov Futsal 2025, Bupati Fadhil: Pemain Hebat Gak Nyalahin Wasit!

Batanghari - Geliat olahraga di Kabupaten Batanghari semakin terasa. Kali ini, Bumi Serentak Bak Regam dipercaya menjadi tuan rumah ajang bergengsi Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Futsal Jambi 2025.

Turnamen ini resmi dibuka oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, pada Minggu malam (14/12/2025). Pembukaan berlangsung meriah di Gedung Olahraga (GOR) Bulian Sport Center (BSC), Muara Bulian.

Sambut KUHP-KUHAP Baru 2026, Kejati Jambi Gelar FGD Satukan Persepsi Aparat Penegak Hukum

Kejaksaan Tinggi Jambi menggelar forum diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) sebagai bagian dari persiapan menjelang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2026.

Diskusi yang diselenggarakan oleh Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Jambi itu berlangsung di Hotel Sang Ratu, Jambi, Senin (15/12/2025), dan diikuti oleh berbagai unsur penegak hukum, akademisi, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat sipil.

Polda Jambi Buka Rakernis Reserse 2025, Targetkan Penyelesaian 70 Persen Perkara

Kepolisian Daerah Jambi pada Senin membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Tahun Anggaran 2025, sebuah agenda internal yang menyoroti arah penegakan hukum berbasis pelayanan publik dan profesionalisme aparat.

Kegiatan yang digelar di Gedung Siginjai, Markas Polda Jambi, itu dibuka oleh Wakil Kepala Polda Jambi Brigadir Jenderal M. Mustaqim dan dihadiri jajaran pejabat utama Polda Jambi, para kepala satuan reserse di tingkat polres, serta unsur pendukung dari berbagai satuan kerja.

Jambi Juara Transparansi! Al Haris: Jangan Takut Sampaikan Informasi ke Publik

Gubernur Jambi Al Haris menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin (15/12/25) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terbuka kepada masyarakat.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan apresiasi yang diberikan kepada badan publik yang dinilai konsisten dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Buntut Kasus Suap Abdul Wahid

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak di Bumi Lancang Kuning. Usai menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka, tim antirasuah kini menyasar rumah dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk dilakukan penggeledahan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kegiatan tersebut. Ia menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret Abdul Wahid.

Bupati Pakai Uang Suap Bayar Utang Kampanye, KPK Desak Laporan Keuangan Parpol Diperketat

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia yang kerap memicu tindak pidana korupsi. Hal ini ditegaskan KPK menyusul kasus Bupati Lampung Tengah nonaktif, Ardito Wijaya, yang diduga menggunakan uang suap untuk membayar utang biaya kampanye.

Tak tanggung-tanggung, dari total dugaan suap Rp 5,75 miliar yang diterima Ardito, sebanyak Rp 5,25 miliar di antaranya digunakan untuk melunasi utang politiknya saat kontestasi pemilu.

Pimpin Rakor TPAKD, Sekda Jambi Soroti Akses Modal UMKM hingga 'Perang' Lawan Rentenir

Jambi - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, H. Sudirman, memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (15/12/2025). Dalam forum strategis ini, isu penguatan modal UMKM dan hambatan jaminan kredit menjadi sorotan utama evaluasi akhir tahun.

Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya, jajaran Kepala OPD, pimpinan perbankan, hingga para Sekda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.