Daerah

Jambi - Ombudsman RI Perwakilan Jambi resmi mengambil sikap tegas terkait laporan warga bernama Arief Basuni terhadap Wali Kota Jambi.

Setelah melalui rapat pleno pada Senin (24/11/2025), Ombudsman menyatakan laporan dugaan pelanggaran pelayanan publik itu lengkap secara formil maupun materiil.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Jambi, Masnur Rachman, dalam rilisnya menegaskan status laporan ini kini "diterima dan ditindaklanjuti".

Pengabuan – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) kembali menegaskan komitmennya pada sektor pertanian dengan menggelar kegiatan akbar Tanam Padi Serentak dan Kelompencapir Reborn 2025 di Desa Mekar Jati, Kecamatan Pengabuan, Senin (24/11). Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat ini mengusung tema, “Meningkatkan Semangat Produksi Pangan Daerah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.”

Setelah dua hari dilakukan pencarian intensif, seorang bocah yang dilaporkan tenggelam di Sungai Batang Tebo, Desa Tanah Periuk, Kab. Bungo akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin (24/11/2025) sekitar pukul 09.40 WIB.

Korban diketahui bernama Azhar (01), warga Desa Tanah Periuk. Ia dilaporkan hilang pada Minggu siang (23/11/2025) sekitar pukul 14.30 WIB setelah kelelahan saat mandi di sungai bersama teman temannya. Diduga, korban tidak mampu menyelamatkan diri dan tenggelam.

Jambi - Proses seleksi calon direksi Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi tengah menjadi sorotan publik. Tokoh masyarakat Jambi, Nasrul Yasir, mewanti-wanti Wali Kota Jambi agar proses ini berjalan transparan dan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kritik ini mencuat di tengah isu miring yang menyebut seleksi direksi minim publikasi dan rawan 'permainan'. Nasrul menegaskan, PDAM adalah perusahaan yang mengurusi hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh diperlakukan seolah milik segelintir kelompok.

Seluruh pejabat eselon II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Antikorupsi yang digelar di Aula Kantor BPSDM Provinsi Jambi, 24–25 November 2025. Bimtek ini dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris, Senin (24/11/2025) pagi.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jambi melalui Satuan Tugas (Satgas) Preemtif Operasi Zebra Siginjai 2025 kembali menggelar kegiatan edukasi keselamatan berkendara lewat program unggulan “Polantas Menyapa”.

Ditlantas menyambangi kampus Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Jambi untuk memberikan sosialisasi langsung kepada mahasiswa.

Gubernur Jambi Al Haris menerima audiensi jajaran pimpinan PT Semen Baturaja di Rumah Dinas Gubernur, Senin (24/11/2025) pagi. Pertemuan ini menjadi momen penting perubahan peta pemasaran semen di Provinsi Jambi.

Audiensi dipimpin langsung Direktur Utama PT Semen Baturaja, Suherman Yahya, didampingi Direktur Operasi Taufik. Sementara Gubernur Al Haris turut didampingi Kadis ESDM Provinsi Jambi Tandry Adi Negara, Kepala Biro Ekonomi, serta Karo Pemerintahan.

Sungai Penuh - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelontorkan dana fantastis senilai Rp 55,1 miliar untuk rehabilitasi Pasar Sungai Penuh (Pasar Beringin). Namun, besarnya nilai anggaran ini memicu warning keras dari berbagai pihak agar tidak mengulangi sejarah kelam proyek pasar di Provinsi Jambi, khususnya kasus korupsi Pasar Tanjung Bungur di Kabupaten Tebo yang kini berujung di meja hijau.

Operational Strategic Advisory PTPN III (Persero), Amal Bakti Pulungan, melakukan rangkaian kunjungan kerja ke PTPN IV Regional 4 pada 19–21 November 2025. Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan kontrol operasional sekaligus penyelarasan strategi peningkatan kinerja di wilayah Jambi–Sumbar.

Dalam industri sawit yang makin kompetitif, kunjungan langsung pejabat strategis holding menjadi sinyal penting bahwa PTPN Group ingin memastikan standar produktivitas berjalan tanpa kompromi.

Sarolangun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun bersiap melakukan langkah efisiensi anggaran besar-besaran mulai tahun 2026 mendatang. Salah satu kebijakan yang paling mencolok adalah pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30 persen.

Langkah tidak populer ini diambil demi menjaga kesehatan fiskal daerah. Dengan kebijakan pemotongan tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan dapat melakukan penghematan anggaran hingga Rp 30 miliar per tahun.