Merangin - Proyek peningkatan Jalan Lubuk Beringin–Durian Rambun di Kabupaten Merangin kini berada di ujung tanduk. Dengan sisa waktu kontrak hanya tinggal lima hari, progres fisik pekerjaan di lapangan dilaporkan belum mencapai 50 persen.
Kondisi ini memicu kekhawatiran publik akan mangkraknya proyek tersebut. Dinas PUPR Kabupaten Merangin pun tak menampik adanya keterlambatan parah ini.
Kerinci - Proyek Normalisasi Sungai Barang Merao yang membentang dari Jembatan Simpang Tiga Rawan hingga ke hilir di Kerinci-Sungai Penuh kini tengah menjadi sorotan tajam. Menjelang Final Hand Over (FHO) yang jatuh pada Senin (15/12/2025), volume hasil pekerjaan di lapangan dinilai mencurigakan.
Merangin - Menjelang akhir tahun anggaran, sejumlah proyek pembangunan trotoar di Kabupaten Merangin, Jambi, justru bikin ketar-ketir. Bukannya hampir rampung, pekerjaan di lapangan malah terlihat mandek.
Penyebab utamanya diduga bukan karena kontraktor tak punya modal, melainkan terjebak oleh spesifikasi teknis yang dinilai tak masuk akal: wajib menggunakan beton ready mix mutu K250.
Jambi - Polemik seleksi jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi memasuki babak baru. Setelah somasi yang dilayangkan tak mendapat respons dari Panitia Seleksi (Pansel) maupun Wali Kota Jambi, Sargawi, ST. MM, kembali melancarkan perlawanan.
Melalui surat tertanggal 10 Desember 2025, Sargawi resmi mengajukan keberatan administrasi. Ia menilai proses seleksi tersebut penuh kejanggalan dan cacat prosedur, sehingga mendesak agar hasil seleksi dibatalkan.
Jambi - Pemerintah Provinsi Jambi resmi membuka seleksi terbuka bagi para profesional untuk mengisi jabatan strategis sebagai Calon Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) periode 2026-2030. Pendaftaran mulai dibuka hari ini, Selasa (9/12/2025).
Sungai Penuh – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh, Jambi tengah menyelidiki kasus dugaan penjualan lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kasus ini tercium sebagai tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu.
Pihak Kejari secara diam-diam telah mengumpulkan data dan kini menaikkan status perkara ke tahap penyidikan, mengingat kuatnya indikasi kerugian negara dalam penjualan aset lahan konservasi itu.
Jambi - Babak akhir kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi atau yang dikenal dengan suap 'Ketok Palu' kembali memakan korban. Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Suliyanti, resmi dijatuhi hukuman pidana penjara.
Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jambi, Majelis Hakim menyatakan Suliyanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Jambi - Roda birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terbukti berjalan mapan dan profesional. Hal ini terlihat dari respons bijak pemerintah daerah dalam menyikapi keputusan dua pejabat Eselon II yang mengajukan pensiun dini demi menempuh jalan pengabdian baru dan alasan kesehatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, menegaskan Pemprov Jambi menghormati penuh hak pribadi para pejabatnya. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari dinamika organisasi yang sehat dan regenerasi birokrasi yang berjalan mulus.
Nama CV Mulia Ardhana tengah menjadi buah bibir. Kontraktor yang berbasis di Kota Jambi ini baru saja memenangkan tender proyek jalan di Kabupaten Merangin senilai sekitar Rp 4 miliar. Kemenangan ini menuai sorotan tajam, pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai turun tangan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek. Tak hanya itu, rekam jejak perusahaan ini ternyata diwarnai "catatan merah" berupa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hingga protes warga.
***
Jambi - Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Tolak Zona Merah kembali menggeruduk kantor Pertamina EP Jambi, Rabu (10/12/2025). Ini merupakan aksi demonstrasi jilid kedua setelah tuntutan mereka pada aksi sebelumnya belum membuahkan hasil.
Massa mulai memadati lokasi sekitar pukul 09.00 WIB. Membawa spanduk berisi kecaman, warga menolak keras penetapan 'zona merah' oleh Pertamina yang dinilai membatasi hak kepemilikan tanah mereka di kawasan Kota Baru dan sekitarnya.