Headline

Jambi – Kasus dugaan korupsi pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Bungo tahun 2019 yang menyeret tujuh tersangka, termasuk mantan kepala UPT Samsat HF (50), sontak membuka mata publik tentang potensi kebocoran pajak.

Masalah dalam sistem perpajakan daerah ditemukan BPK RI dalam pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang seharusnya menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyampaikan kritik tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) terkait ketimpangan distribusi BBM bersubsidi di Indonesia, khususnya di Jambi.

Dalam forum tersebut, Cek Endra menyoroti antrian panjang di SPBU Jambi yang didominasi oleh truk batu bara, sehingga masyarakat miskin dan pengguna lain yang berhak atas BBM bersubsidi justru kesulitan mendapatkan akses.

Jambi – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di berbagai tingkatan, dari SD, SMP, hingga SMA, tengah menjadi sorotan. Berulang kali ditemukan penyimpangan dalam penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lemahnya pengawasan membuat praktik penyalahgunaan ini terus terjadi.

Jambi – Proyek pembangunan Gedung Kesehatan Relokasi Puskesmas Simbur Naik di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), jadi sorotan! Lembaga Pemantau Penyelenggara dan Kekayaan Negara (LP2KN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Kamis (6/2/2025).

Massa menuntut agar Kejati Jambi segera mengusut proyek pembangunan puskesmas yang bersumber dari APBD 2024 dengan nilai kontrak fantastis Rp 4,8 miliar itu.

JAKARTA – Rocky Candra tak tinggal diam. Anggota Komisi XII DPR RI dari Partai Gerindra ini menggebrak ruang sidang Senayan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Rabu (5/2/2025). Dengan suara lantang, ia menyudutkan pemerintah dan mendesak agar segera turun tangan menginvestigasi dampak lingkungan akibat proyek PLTA Batang Merangin yang dikerjakan oleh PT Kerinci Merangin Hidro.

JAMBI – Anggota DPR RI Komisi XII, Cek Endra, turun langsung meninjau ketersediaan dan distribusi LPG 3 Kg di Jambi, Minggu (9/2/2025). Didampingi jajaran Pertamina Retail Jambi, Cek Endra memastikan bahwa distribusi gas bersubsidi di Jambi berjalan lancar tanpa antrean panjang seperti yang terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.

Dalam inspeksi di pangkalan LPG 3 Kg milik Nurjana di Kelurahan Jelutung, Kota Jambi, Cek Endra menegaskan bahwa stok LPG masih aman dan distribusi berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

JAMBI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Semut Merah) resmi melaporkan sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi, Kamis (6/2/2025).

Laporan itu mencakup dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan tahun 2022-2024, termasuk pengadaan sampul rapor siswa SD dan SMP, pengadaan barang dan jasa, serta masalah dana sertifikasi guru.

JAMBI – Pembangunan kantor Lurah Aur Kenali yang menggunakan APBD Kota Jambi tahun 2024 senilai Rp 1,98 miliar hingga kini belum rampung 100 persen. Temuan ini menjadi sorotan publik, mengingat proyek ini seharusnya sudah selesai dalam 150 hari kalender.

Proyek yang dikerjakan oleh CV Difa Indo Profil ini dinilai asal jadi dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Padahal, anggaran yang dikucurkan cukup besar, hampir Rp 2 miliar dari uang rakyat.

Jambi – Bisnis batubara di Jambi kian panas. Potensi pajak dan royalti yang seharusnya menjadi pemasukan bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah diduga hanya memperkaya segelintir kelompok.

Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Horizon, yang kini menjadi bagian dari Tim Transisi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jambi, menegaskan bahwa provinsi Jambi memiliki potensi besar dari pajak dan royalti batubara yang seharusnya dinikmati rakyat, bukan dikuasai segelintir orang.

JAMBI – Maraknya kasus penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di berbagai sekolah membuat Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi gerah. Disdik menegaskan agar seluruh kepala sekolah mengelola dana BOS secara transparan dan sesuai aturan, karena jika tidak, konsekuensinya bisa berujung pada masalah hukum.

Kasubbag Program Disdik Provinsi Jambi, Mardianis, menegaskan bahwa tahun 2025 ini, alokasi dana BOS untuk tingkat SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jambi mencapai Rp 220 miliar.