Headline

Fenomena tiang internet tanpa izin kembali menuai protes publik. Kali ini, keluhan datang dari warga pedesaan, yang menganggap keberadaan tiang-tiang penyedia layanan internet itu bukan hanya ilegal, tetapi juga merusak estetika lingkungan desa.

Tiang-tiang internet berdiri semena-mena di sejumlah wilayah Kabupaten Muaro Jambi, bahkan tanpa sepengetahuan aparatur desa, RT, maupun pemerintah kecamatan. Salah satu yang paling lantang menyuarakan keresahan ini adalah Bobto, Ketua MPRJ (Masyarakat Peduli Rakyat Jambi).

Jelang Hari Raya Idulfitri 1446 H, publik di Jambi dihebohkan dengan isu tak sedap yang kembali mencuat: adanya oknum anggota dewan yang diduga gerilya meminta “THR” ke pejabat. Parahnya, modus operandinya meminta "THR" dalam bentuk minuman untuk konstituen.

Usai resmi diumumkan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU, menyampaikan rasa haru dan kebanggaannya atas amanah yang diberikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Anggota Komisi XII DPR RI, Drs. H. Cek Endra, menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan Blok East Natuna sebagai salah satu potensi migas terbesar yang dimiliki Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Diskusi Strategis Blok East Natuna, yang diikuti oleh Dirjen Migas, SKK Migas, Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi Pertamina Hulu Energi (PHE), serta jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Bangunan megah itu berdiri kokoh di jantung Kota Jambi. Dari kejauhan, Jambi City Center (JCC) di kawasan Simpang Kawat, Jalan Hos Cokroaminoto, Jelutung, terlihat seperti pusat perbelanjaan modern yang siap menyambut pengunjung. Tapi ketika didekati, kenyataan berkata lain: gerbang tertutup, aktivitas nihil, dan waktu yang terus berjalan tanpa kejelasan.

BATANGHARI – Deretan tiang cor beton tampak tegak membisu di lahan proyek pembangunan Islamic Centre Kabupaten Batanghari. Tak ada aktivitas pembangunan. Tak terlihat tukang, tak terdengar bunyi mesin. Proyek megah yang diklaim menelan anggaran Rp20 miliar ini kini justru menyisakan pertanyaan besar: ke mana aliran dananya, dan mengapa proyek ini terancam mangkrak?

Selain menggarap proyek jumbo senilai Rp 57 miliar untuk pembangunan tanggul penutup dan jaringan irigasi Batang Asai di Kabupaten Sarolangun, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) juga akan mengeksekusi satu lagi proyek strategis di pantai timur Jambi di tahun 2025 ini.

Proyek itu adalah rehabilitasi jaringan rawa D.I.R Parit Pudin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nilai proyek yang dikucurkan sebesar Rp 20 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2025. Saat ini, kedua proyek jumbo ini tengah proses tender.

Jambi – Momen Ramadan 1446 H dimanfaatkan dengan penuh makna oleh anak Jambi yang kini berkiprah di tingkat nasional, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU. Dia saat ini menjabat Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Di era Presiden Jokowi, Afriansyah Noor dipercaya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI.

Penyidikan dugaan penyimpangan dana iuran pengusaha batubara yang dikelola Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) semakin menarik perhatian publik. Setelah sebelumnya Ketua PPTB, Asnawi, diperiksa selama 5 jam, kali ini giliran bendahara dan ketua PPTB periode sebelumnya yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Unit Tipikor Polresta Jambi, Rabu (20/3/2025).

Namun, pantauan di lapangan hingga sore hari, tidak tampak adanya aktivitas pemeriksaan terkait kasus ini.

Kerinci – Kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Kerinci semakin menyeruak ke permukaan. Publik kini mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh untuk segera menetapkan tersangka.

Pasalnya, setelah serangkaian penyelidikan dan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejari Sungai Penuh di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kerinci pada Senin (24/2/2025), hingga kini belum ada penetapan tersangka.