Headline

Proyek Pembangunan Puskesmas Sungai Lokan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) akhirnya tuntas ditender. CV. SAHABAT MITRA SEJATI (SMS) resmi ditetapkan sebagai pemenang proyek APBD 2025 senilai Rp 3,3 miliar ini.

Kemenangan CV. SMS ini diwarnai drama gugurnya empat pesaing lain di tahap evaluasi. Uniknya, beberapa perusahaan rontok karena alasan teknis, seperti gagal menunjukkan bukti sewa mobil pick up.

Merangin - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin akhirnya menetapkan pemenang tender Pembangunan Taman Kota di Lokasi Eks Kantin PKK. Proyek APBD 2025 senilai Rp 3,1 miliar ini dimenangkan oleh DD Kontraktor.

Informasi ini diketahui dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Merangin. Tender dengan kode RUP 60039557 tersebut kini berstatus 'Tender Sudah Selesai'.

Jagat maya Jambi digegerkan penemuan jasad seorang dosen wanita, Erni Yuniarti (37), dalam kondisi mengenaskan di rumahnya. Kurang dari 24 jam, tabir misteri pembunuhan sadis itu tersingkap. Pelakunya bukanlah perampok biasa, melainkan seorang oknum polisi aktif yang ironisnya bertugas di unit Propam Polres Tebo, Bripda Waldi Aldiat (22).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kabupaten Tebo, Jambi. Tim dari lembaga antirasuah itu menggelar rapat tertutup dengan Pemkab dan DPRD Tebo, serta menyoroti sejumlah proyek strategis di lapangan.

Kegiatan bertajuk Monitoring Center for Prevention (MCP) ini digelar di Ruang Paripurna DPRD Tebo pada Rabu sore (30/10/2025). Berbeda dari biasanya, pertemuan ini dilaksanakan secara tertutup.

Fokus utama KPK adalah mengingatkan Pemkab dan DPRD Tebo agar tidak terlambat dalam proses penyusunan dan pengesahan RAPBD.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA), kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam memajukan Jambi. Kali ini, HBA sukses menjembatani pertemuan penting antara Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITS-NU) Jambi dan BAZNAS Provinsi Jambi dengan manajemen pengembang Citra Raya City.

Hasilnya, pihak pengembang siap mendukung penyediaan lahan seluas satu hektare untuk pembangunan Gedung Kampus ITS-NU Jambi dan Rumah Sehat BAZNAS Provinsi Jambi.

Kerinci - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kerinci resmi menetapkan Fahrudin, S.Pd, sebagai tersangka kasus dugaan pengrusakan bollard (pembatas jalan). Fahrudin merupakan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Golkar.

Kasus ini terkait pengrusakan fasilitas umum di depan Gedung Nasional Sungai Penuh. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada Jumat (31/10/2025).

Jambi - Kisruh distribusi stiker solar bersubsidi di Kota Jambi makin panas. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi mengklaim stiker untuk sopir truk bisa selesai hari ini, namun aliansi sopir membantah keras dan mengaku belum menerima selembar pun.

Kepala Dishub Kota Jambi, Amran, menyebut proses pencetakan stiker sedang dikebut. Ia menjamin pemasangan bisa tuntas hari ini juga.

"Stiker dalam proses, insya Allah hari ini bisa selesai. Untuk cetak stiker didesain dan didiskusikan, baru naik cetak," ujar Amran, Selasa (21/10/2025).

Jambi - Rencana aksi demonstrasi sejumlah Datuk Rio (Kepala Desa) di Kabupaten Bungo terkait Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) tunda bayar 2024 mendapat respons cepat dari Pemerintah Provinsi Jambi. Pemprov menegaskan telah terjadi miskomunikasi, sebab dana tersebut sebenarnya sudah ditransfer ke kas daerah Bungo sejak lama.

Jambi - Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus korupsi di UPTD Samsat Bungo. Seorang terdakwa, Asep Hadi Suganda, blak-blakan mengakui perbuatannya mengubah nominal pajak kendaraan melalui aplikasi.

Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jambi pada Senin (20/10/2025) itu menghadirkan para terdakwa sebagai saksi satu sama lain. Asep Hadi Suganda, yang merupakan pegawai tidak tetap (PTT), mengaku bekerja sama dengan terdakwa lain untuk melancarkan aksinya.

JAMBI - Setelah sempat memanas, polemik pembatasan solar bersubsidi di Kota Jambi akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah kompromi dengan merilis aturan baru yang memberikan kuota harian bagi sejumlah angkutan, namun dengan pengawasan yang super ketat.

Meski disambut baik oleh aliansi sopir, kebijakan ini langsung dikritik keras oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang menilai pemerintah gagal memprediksi dampak sosial dan mengeluarkan surat edaran yang tergesa-gesa.