Headline

Sungai Penuh – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh, Jambi tengah menyelidiki kasus dugaan penjualan lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kasus ini tercium sebagai tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu.

Pihak Kejari secara diam-diam telah mengumpulkan data dan kini menaikkan status perkara ke tahap penyidikan, mengingat kuatnya indikasi kerugian negara dalam penjualan aset lahan konservasi itu.

Jambi - Babak akhir kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi atau yang dikenal dengan suap 'Ketok Palu' kembali memakan korban. Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Suliyanti, resmi dijatuhi hukuman pidana penjara.

Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jambi, Majelis Hakim menyatakan Suliyanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Jambi - Roda birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terbukti berjalan mapan dan profesional. Hal ini terlihat dari respons bijak pemerintah daerah dalam menyikapi keputusan dua pejabat Eselon II yang mengajukan pensiun dini demi menempuh jalan pengabdian baru dan alasan kesehatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, menegaskan Pemprov Jambi menghormati penuh hak pribadi para pejabatnya. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari dinamika organisasi yang sehat dan regenerasi birokrasi yang berjalan mulus.

Nama CV Mulia Ardhana tengah menjadi buah bibir. Kontraktor yang berbasis di Kota Jambi ini baru saja memenangkan tender proyek jalan di Kabupaten Merangin senilai sekitar Rp 4 miliar. Kemenangan ini menuai sorotan tajam, pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai turun tangan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek. Tak hanya itu, rekam jejak perusahaan ini ternyata diwarnai "catatan merah" berupa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hingga protes warga.

***

Jambi - Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Tolak Zona Merah kembali menggeruduk kantor Pertamina EP Jambi, Rabu (10/12/2025). Ini merupakan aksi demonstrasi jilid kedua setelah tuntutan mereka pada aksi sebelumnya belum membuahkan hasil.

Massa mulai memadati lokasi sekitar pukul 09.00 WIB. Membawa spanduk berisi kecaman, warga menolak keras penetapan 'zona merah' oleh Pertamina yang dinilai membatasi hak kepemilikan tanah mereka di kawasan Kota Baru dan sekitarnya.

Sungai Penuh - Awan mendung menyelimuti pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan Pasar Rakyat Sungai Penuh (Pasar Beringin Jaya). Proyek yang didanai APBN dengan nilai pagu Rp 55 miliar di bawah Satker Prasarana Strategis Kementerian PU RI ini dikabarkan makin runyam.

Belum usai sorotan mengenai perusahaan pemenang tender yang terseret kasus suap di KPK, kini masalah internal meledak. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek berinisial BJ, dikabarkan mengundurkan diri secara mendadak.

Merangin - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak main-main dalam mengawasi penggunaan anggaran negara di daerah. Satgas KPK kini memelototi 10 proyek strategis di Kabupaten Merangin yang diduga rawan penyimpangan.

Dari daftar pantauan itu, dua proyek jumbo menjadi sorotan tajam karena terindikasi bermasalah. Temuan di lapangan menyebutkan, kedua proyek ini diduga kuat dikendalikan oleh oknum kontraktor yang sama, meskipun menggunakan "bendera" perusahaan yang berbeda.

Dua proyek tersebut adalah:

Jambi - Isu liar mengenai dugaan jual beli jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) di Kota Jambi memantik reaksi keras dari parlemen. Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi S.Pd, M.Pd, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) melakukan "bersih-bersih" internal jika terbukti ada oknum yang bermain mata.

Fahrul menyoroti dugaan adanya pihak yang melakukan "cawe-cawe" atau tawar-menawar posisi dengan para calon Kepsek. Menurutnya, praktik ini sangat berbahaya karena merusak sistem meritokrasi.

Sarolangun - Ketegangan memuncak di lokasi proyek strategis pembangunan D.I. Batang Asai di Cermin nan Gedang Sarolangun. Sejumlah warga setempat nekat menghentikan paksa aktivitas pengerjaan proyek itu.

Aksi ini bukan tanpa sebab. Kemarahan warga meledak setelah pihak pelaksana proyek mulai melakukan proses pembendungan aliran sungai. Akibatnya, debit air naik drastis dan meluap hingga merendam lahan perkebunan milik warga di sekitar bantaran sungai.

Jambi - Polemik dugaan "mahar" atau pungutan liar dalam proses seleksi Kepala Sekolah (Kepsek) di Kota Jambi terus menggelinding bak bola salju. Setelah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Jaelani, memilih "lempar bola" mengenai teknis seleksi kepada bawahannya. Kini giliran Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Mardiansyah, yang angkat bicara.

Mardiansyah, yang disebut-sebut sebagai penanggung jawab teknis penyelenggaraan seleksi calon kepala sekolah (Cakepsek), mengaku terkejut dengan isu jual beli jabatan yang santer beredar.