Proyek pembangunan ruang kelas baru di MAN 1 Merangin, Jambi, menuai keluhan warga karena diduga tidak sesuai spesifikasi dan RAB. Warga meminta tindakan tegas terhadap kontraktor.
Merangin – Proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) di MAN 1 Merangin, Kecamatan Bangko, Provinsi Jambi, yang diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pendidikan, kini menuai kritik tajam. Berdasarkan informasi yang diterima, pengerjaan proyek tersebut diduga dilakukan dengan asal-asalan dan tidak sesuai dengan spesifikasi serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditentukan oleh konsultan proyek.
Temuan dari investigasi lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian material yang digunakan dalam pembangunan. Pondasi bangunan yang seharusnya menggunakan batu kali atau batu pecahan untuk kekuatan, malah dibangun dengan batu bata. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga bahwa kualitas bangunan tidak akan bertahan lama dan rawan mengalami kerusakan di masa mendatang.
Berdasarkan informasi yang tertera di papan proyek, pembangunan ruang kelas baru ini didanai oleh Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan anggaran sebesar Rp 2.763.211.510. Proyek ini dikerjakan oleh CV Geria Citra Mandiri dengan konsultan PT Archipta Consulindo dan memiliki masa pengerjaan selama 150 hari kalender, yang dimulai sejak 4 Juni 2024.
Selain dugaan ketidaksesuaian pengerjaan, warga juga mengeluhkan sulitnya berkomunikasi dengan pihak kontraktor. Upaya yang dilakukan untuk menghubungi kontraktor, baik secara langsung maupun melalui telepon, tidak membuahkan hasil. Kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran warga akan lemahnya pengawasan dan pelaksanaan proyek.
Warga setempat berharap Kementerian Agama Provinsi Jambi serta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas terhadap kontraktor yang diduga melakukan pengerjaan asal-asalan. Mereka juga menginginkan adanya pengawasan yang lebih ketat dari konsultan proyek agar kualitas pembangunan dapat dijamin sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
“Kami berharap agar kontraktor nakal seperti ini diberikan sanksi tegas, agar proyek-proyek yang dibiayai oleh negara tidak dirugikan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor belum memberikan tanggapan resmi terkait permasalahan tersebut. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan perhatian khusus untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan harapan dan aturan yang berlaku.(*)
Add new comment