Daerah

Karang Taruna Jambi Terima SK dari PNKT, Rocky Candra: Ini Amanah untuk Bergerak

JAMBI - Pengurus Karang Taruna Provinsi Jambi menerima Surat Keputusan (SK) dari PNKT dalam momentum Bulan Bakti Karang Taruna ke-66, Sabtu (26/9/2026).

SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Karang Taruna Pusat G. Budisatrio Djiwandono dan diterima Ketua Karang Taruna Provinsi Jambi Rocky Candra.

Penyerahan itu menjadi momentum penting bagi kepengurusan Karang Taruna Provinsi Jambi untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus melanjutkan berbagai program sosial dan kepemudaan di daerah.

Dukung Kemandirian Pangan Nasional, PTPN IV Regional IV Kebun Tanjung Lebar Sukses Gelar Panen Kedua dan Lanjutkan Penanaman Tahap Ketiga

JAMBI — Sebagai wujud komitmen nyata dalam mendukung program strategis pemerintah menuju swasembada dan kemandirian pangan nasional, PTPN IV Regional IV Kebun Tanjung Lebar kembali sukses melaksanakan panen jagung tahap kedua.

Pada pemanenan tahap kedua ini, Kebun Tanjung Lebar berhasil membukukan hasil panen sebesar 513 kg. Capaian ini melengkapi hasil panen tahap pertama sebesar 673 kg, sehingga total akumulasi hasil panen program penanaman jagung di Kebun Tanjung Lebar kini mencapai 1.186 kg (1,186 ton).

MPWN Jambi Evaluasi Pengaduan Masyarakat soal Notaris, Rekomendasi MPD Ikut Dibahas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melaksanakan Rapat Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Jambi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di wilayah Provinsi Jambi, Jumat (25/09/2026).

Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai bertempat di Lantai 2, Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. Rapat menjadi forum koordinasi dalam membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

SPBUN PTPN IV Regional IV Turun Tangan, Arief Kurniawan: Kami Wajib Melindungi dan Mengayomi Anggota

JAMBI 26/09/2026 — Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPBUN) PTPN IV Regional IV akhirnya turut menyikapi dinamika hubungan industrial yang berkembang menyusul rencana aksi massa dari salah satu organisasi serikat buruh di Jambi, Senin (28/9/2026).

Ketua Umum SPBUN PTPN IV Regional IV, Arief Kurniawan, menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak setiap pekerja maupun organisasi serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap menjaga ketertiban dan hubungan industrial yang kondusif.

Kemenkum Jambi Ikuti Evaluasi Harmonisasi 2025, Data Manual dan e-Harmonisasi Jadi Sorotan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengumpulan Data Capaian Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (23/09/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Jambi.

Wali Kota Jambi Maulana Bagikan Praktik Kampung Bahagia kepada BPD se-Kota Sungai Penuh

JAMBI — Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., berbagi praktik baik pembangunan berbasis partisipasi masyarakat melalui program Kampung Bahagia dalam Seminar/Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa Kota Sungai Penuh”, Jumat (25/9/2026), di Grand Hotel Jambi.

Komisi III DPRD Kota Jambi Gelar RDP Bahas Keluhan Warga soal Shelter Molby

JAMBI — Komisi III DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aktivitas Rumah Singgah/Shelter Molby yang dikeluhkan warga karena dinilai mengganggu lingkungan dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi.

RDP tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, A.Md. Dalam pertemuan itu, Komisi III membahas berbagai keluhan masyarakat terkait keberadaan shelter yang berada di kawasan permukiman warga.