Merangin – Pemerintah Kabupaten Merangin menghadapi tantangan besar meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) Merangin melaporkan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data per Maret 2024, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,40 persen atau setara dengan 33,49 ribu jiwa, dibandingkan dengan 8,90 persen pada Maret 2023. Namun, penurunan ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, Fajarman, menyatakan bahwa Merangin masih berada di urutan kedelapan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi terkait angka kemiskinan. "Angka pengangguran tetap tinggi. Merangin, dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbesar ketiga di Provinsi Jambi, menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka kemiskinan lebih lanjut," ujar Fajarman.
Fajarman mengungkapkan bahwa meskipun ada penurunan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. "Melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Merangin, kami harus mengimplementasikan strategi konkret, seperti membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan serta kualitas sumber daya manusia (SDM)," jelasnya.
Data garis kemiskinan per Maret 2024 menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 617.011. "Orang yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin," kata Fajarman. Namun, banyak penduduk yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik makanan maupun non-makanan.
Kontribusi komoditas penyumbang angka kemiskinan terutama berasal dari sektor makanan seperti beras, cabai merah, daging ayam, dan telur. Selain itu, sektor non-makanan seperti perumahan, BBM, gas elpiji untuk memasak, biaya pendidikan, dan listrik juga menjadi faktor signifikan.
Meskipun data menunjukkan penurunan kemiskinan, realitas di lapangan menceritakan kisah yang berbeda. Banyak warga Merangin masih menghadapi kesulitan ekonomi sehari-hari. Infrastruktur yang kurang memadai, akses pendidikan yang terbatas, dan fasilitas kesehatan yang belum optimal menjadi hambatan besar dalam upaya menurunkan angka kemiskinan lebih lanjut.
"Kita tidak bisa hanya bergantung pada data. Realitas di lapangan menunjukkan banyak warga yang masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka," tegas seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Kepala BPS Kabupaten Merangin, Kuswan, menegaskan bahwa angka kemiskinan yang dirilis adalah untuk evaluasi pembangunan, bukan untuk eksekusi program. "Yang dimaksud dengan orang miskin adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan," kata Kuswan.
Namun, kritik datang dari berbagai pihak yang menilai bahwa upaya pemerintah masih belum cukup. "Pemerintah harus lebih proaktif dan inovatif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan sebesar 0,5 poin tidak cukup jika tidak disertai dengan langkah konkret yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar seorang aktivis sosial lokal.
Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Kabupaten Merangin perlu mengintensifkan program-program yang fokus pada pengentasan kemiskinan. Pembukaan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan, dan perbaikan infrastruktur menjadi kunci utama dalam upaya tersebut.
Penurunan angka kemiskinan di Merangin memang patut diapresiasi, namun perjalanan masih panjang dan penuh tantangan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder menjadi kunci untuk mewujudkan Merangin yang lebih sejahtera dan berkeadilan.(*)
Add new comment