Proyek drainase di Desa Sungai Lintang, Kerinci, memicu kontroversi akibat ketidaksesuaian sasaran dan spesifikasi. Warga menyoroti indikasi korupsi dan tuntutan transparansi.
***
Di Desa Sungai Lintang, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, sebuah proyek drainase yang dimaksudkan untuk penanggulangan bencana tahun 2024 memicu tanda tanya besar. Dinas PUPR Kabupaten Kerinci yang menangani proyek ini dituding tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, proyek ini menyimpan berbagai kejanggalan yang mengarah pada indikasi praktik korupsi.
Proyek yang Tidak Tepat Sasaran
Seorang tokoh masyarakat setempat, yang dikenal dengan inisial T, mengungkapkan bahwa lokasi pembangunan proyek drainase tersebut tidak pernah mengalami bencana banjir atau rembesan air.
"Anehnya, perencanaan dan pihak tanggap darurat memilih lokasi ini, sementara wilayah lain yang benar-benar butuh penanganan darurat malah diabaikan," ungkap T.
Menurut T, seharusnya survei dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan lokasi yang benar-benar membutuhkan intervensi.
"Bidang Tanggap Darurat PUPR Kerinci tampaknya terlalu mengikuti arahan anggota Dewan Dosi Arafiq dalam menentukan titik dan lokasi pembangunan proyek," tambahnya.
T berharap agar pemerintah ke depannya lebih teliti dalam menentukan proyek yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketidaksesuaian Spesifikasi dan Indikasi Korupsi
Lebih dari sekadar ketidakcocokan lokasi, proyek ini juga dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Kepala tukang di lokasi mengakui bahwa lebar bagian bawah dan atas drainase seharusnya berbeda, yaitu 40 cm di bawah dan 30 cm di atas. Namun, hasil di lapangan menunjukkan bahwa lebar bagian bawah dan atas sama, bahkan ada yang hanya 20 cm. Hal ini memunculkan dugaan adanya pengurangan volume pekerjaan untuk meraup keuntungan lebih besar.
"Proyek ini seolah-olah dikerjakan asal-asalan dan tidak profesional," keluh T.
Tanpa papan informasi proyek yang menjelaskan siapa yang mengerjakan dan berapa besar anggaran yang digunakan, masyarakat menjadi bingung dan curiga.
Tuntutan Transparansi dan Pertanggungjawaban
Warga Sungai Lintang mendesak pemerintah dan dinas terkait untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola proyek-proyek infrastruktur. Mereka berharap agar proyek drainase ke depannya benar-benar diprioritaskan di daerah yang membutuhkan dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
"Kami mendukung pembangunan, namun harus ada kajian mendalam supaya tidak terkesan sia-sia dan membuang-buang anggaran negara," ujar T penuh harap.
Kasus ini mencerminkan pentingnya pengawasan yang ketat dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan memberikan manfaat maksimal bagi publik. Pengawasan dari pihak berwenang diharapkan dapat menelusuri indikasi-indikasi korupsi yang mungkin terjadi dalam proyek ini.(*)
Sumber : https://www.gardaterkini.com/read-136326-2024-08-01-proyek-tanggap-darurat-pupr-kabupaten-kerinci-di-desa-sungai-lintang-diduga-tidak-tepat-sasaran-.html
Add new comment