Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, H. Zoztafia menyampaikan pentingnya upaya bersama dalam penanggulangan dan pencegahan radikalisme dan intoleransi di provinsi Jambi.
Hal tersebut disampaikan Kakanwil di hadapan anggota kepolisian, perwakilan jajaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) Jambi, dan pengurus FKUB di wilayah Jambi pada Selasa (27/8) di Gedung Siginjai Polda Jambi pada Pembinaan Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi.
Pengertian radikalisme dari perspektif akademik, kata Kakanwil pada dasarnya terdapat dua tipe radikalisme yakni radikalisme konstruktif dan radikalisme destruktif. Radikalisme yang negatif adalah cara berpikir atau cara pandang yang ingin melakukan perubahan mendasar dan struktural dengan menjungkirbalikkan tatanan-tatanan yang ada, melalui cara-cara kekerasan dan tidak manusiawi. Paham radikalisme negatif bisa menjadi ancaman bagi semua orang.
"Dari aspek sosial, maka radikalisme dan intoleransi dapat memicu konflik sosial, kekerasan, dan perpecahan di masyarakat, dimana masyarakat menjadi terpolarisasi dan kehilangan rasa aman. Sedangkan pada aspek ekonomi, maka radikalisme dan intoleransi berdampak dapat mengganggu kegiatan ekonomi, investasi, dan pariwisata, dimana masyarakat kehilangan sumber penghidupan dan peluang kerja," jelas Kakanwil.
Untuk itu, pentingnya penguatan pemahaman agama untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan dengan selalu membawa misi damai dan keselamatan.
"Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penguatan pemahaman agama tanpa menyampingkan aspek kemanusiaan," ujar Kakanwil.
Kakanwil menyebutkan, adapun hal mendasar yang patut mendapat perhatian bersama adalah pentingnya mengembalikan fungsi agama sebagai pemersatu hubungan persaudaraan antar sesama manusia guna menjaga kerukunan antar umat beragama dalam suasana kondusif.
Masyarakat diimbau untuk terus menebar kedamaian, dilingkungan keluarga, masyarakat, tempat bekerja sesuai nilai-nilai ajaran agama secara bijaksana. Sekaligus mengajak masyarakat menggunakan nalar dan menebarkan kebajikan sesuai cerminan bangsa Indonesia yang agamis. Serta melestarikan nilai kearifan lokal suatu wilayah menjadi kekuatan untuk memutus mata rantai lahirnya radikalisme atau terorisme.
"Moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat Indonesia sebagai bangsa yang heterogen melalui satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam NKRI, yang telah nyata menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa dan budaya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjalin dengan rukun dan damai," terang Kakanwil.
Dalam hal ini pemerintah berperan memberantas radikalisme dan intoleransi melalui penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku tindak kekerasan dan terorisme.
Kemudian pola pencegahan melalui program deradikalisasi, pendidikan karakter, dan kampanye anti radikalisme. Penting pula menyelenggarakan program rehabilitasi untuk mantan teroris agar mereka dapat kembali ke masyarakat. Pemerintah perlu membangun sinergitas kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga, organisasi, maupun para pemangku kepentingan terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme.
Radikalisme dan intoleransi merupakan ancaman serius yang harus diatasi secara bersama. Kolaborasi lintas sektor, pendidikan karakter, dan dialog interagama merupakan kunci utama dalam menangkal radikalisme dan membangun masyarakat yang toleran dan harmonis. (*)
Add new comment