Sertipikat Tanah Elektronik

Menteri AHY Dorong Masyarakat Pasuruan Daftarkan Tanahnya untuk Nilai Ekonomi dan Modal Usaha

Pasuruan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar mendapatkan nilai ekonomi dan modal usaha. Hal ini ia sampaikan saat menyerahkan 52 Sertipikat Tanah Elektronik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ranggeh, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Kamis (26/09/2024).

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono Bahas Sertipikat Tanah Elektronik di Kuliah Umum UNPAD

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan tentang Sertipikat Tanah Elektronik dalam kuliah umum di Universitas Padjadjaran, yang mengupayakan digitalisasi administrasi pertanahan di Indonesia untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

***

Menteri AHY dan Jajaran ATR/BPN Kerja Keras, Terbitkan Sertipikat Tanah Elektronik 38 Kali Lipat dalam Enam Bulan

Surabaya - Sejak pertama diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Desember tahun lalu, jumlah Sertipikat Tanah Elektronik yang beredar di masyarakat kian bertambah, terutama di bawah kepemimpinan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat ini, ada 891.939 atau 36 kali lipat Sertipikat Tanah Elektronik yang sudah diproduksi Kementerian ATR/BPN sejak Februari 2024.

Komisi II DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 Rp6,4 Triliun, Menteri AHY: Alokasi untuk Lanjutkan Program Reforma Agraria

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan penyesuaian atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (09/09/2024). Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta ini, Menteri AHY menyebut penyesuaian dilakukan untuk beberapa program kementerian di seluruh Indonesia, termasuk Reforma Agraria.