Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan tentang Sertipikat Tanah Elektronik dalam kuliah umum di Universitas Padjadjaran, yang mengupayakan digitalisasi administrasi pertanahan di Indonesia untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.
***
Bandung – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan kuliah umum yang diadakan dalam rangkaian Dies Natalis Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada Kamis (19/9/2024). Dalam kesempatan tersebut, AHY memaparkan tentang Sertipikat Tanah Elektronik, sebuah inovasi yang sedang digalakkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk mendigitalisasi administrasi pertanahan di Indonesia.
Di hadapan ratusan mahasiswa UNPAD, AHY menjelaskan bahwa dalam tujuh bulan terakhir, produksi Sertipikat Tanah Elektronik meningkat signifikan, mencapai 46 kali lipat dari sebelumnya. "Hampir semua Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia kini sudah menerapkan administrasi elektronik, termasuk sertifikasi elektronik," ungkap AHY.
Inovasi ini diklaim membawa Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya dalam hal pengelolaan pertanahan, sesuai visi Kementerian ATR/BPN untuk menjadi institusi bertaraf dunia. Sertipikat Tanah Elektronik dinilai memberikan banyak manfaat, seperti mengurangi risiko kehilangan, kebakaran, pencurian, serta kerusakan akibat bencana alam. Selain itu, teknologi ini juga mempersempit ruang gerak mafia tanah karena sertipikat elektronik sulit diduplikasi.
"Lebih mudah, lebih transparan, lebih akuntabel, dan tentunya lebih menguntungkan masyarakat," tegas AHY.
Namun, AHY juga menyadari bahwa implementasi layanan elektronik ini masih memerlukan penyempurnaan. Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk memberikan masukan kepada Kementerian ATR/BPN. "Kami terbuka terhadap kritik yang membangun. Silakan sampaikan masukan melalui Kanwil atau Kantah, kami siap untuk melakukan perbaikan bersama," imbuhnya.
Plt. Rektor UNPAD, Arief S. Kartasasmita, menyatakan apresiasinya atas kehadiran AHY yang memberikan wawasan langsung terkait kebijakan pertanahan. Menurutnya, kuliah umum ini merupakan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memahami kondisi nyata di lapangan.
"Mahasiswa perlu memahami bahwa tidak semua teori yang ada di kampus selalu sejalan dengan kenyataan di lapangan," jelas Arief.
Kuliah umum ini dipandu oleh Nia Kurniawati, dosen Fakultas Hukum UNPAD, dan turut dihadiri oleh anggota Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, serta berbagai pejabat Kementerian ATR/BPN dan civitas akademika UNPAD.(*)
Lihat foto-fotonya :
Add new comment