Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
Guru Besar Ekonomi / Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi/ Tenaga Ahli Gubernur Jambi
Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini memiliki dimensi historis yang penting. Namun, Pancasila akan kehilangan sebagian maknanya apabila hanya hadir dalam upacara, pidato, dan ingatan sejarah. Dalam pembangunan ekonomi, Pancasila semestinya hadir dalam persoalan yang jauh lebih nyata: ketika ekonomi tumbuh, siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut? Ketika kekayaan daerah meningkat, apakah kesejahteraan ikut menyebar? Ketika investasi, produksi, dan perdagangan berkembang, apakah petani, pekerja, UMKM, dan masyarakat berpendapatan rendah memperoleh kesempatan yang semakin besar untuk naik kelas?
Pertanyaan itu relevan bagi Provinsi Jambi. Data terbaru menunjukkan perekonomian Jambi masih bergerak positif. Pada Triwulan I-2026, ekonomi Jambi tumbuh 4,33 persen secara year-on-year. PDRB atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp88,80 triliun. Sebelumnya, sepanjang 2025 ekonomi Jambi tumbuh 4,93 persen dengan PDRB nominal mencapai Rp349,66 triliun. Data resmi BPS Provinsi Jambi tersebut menunjukkan bahwa mesin ekonomi daerah tetap bergerak, meskipun kecepatannya berubah mengikuti dinamika ekonomi.
Namun, pertumbuhan hanyalah satu sisi pembangunan. Pertumbuhan menjelaskan seberapa besar kue ekonomi bertambah; pemerataan menjelaskan siapa yang memperoleh bagian dari kue yang semakin besar tersebut. Di antara keduanya terdapat persoalan mendasar Ekonomi Pancasila: bagaimana kemajuan ekonomi diterjemahkan menjadi kemakmuran yang dapat dirasakan seluas-luasnya oleh masyarakat.
Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Menurun
Perkembangan terbaru memberikan alasan untuk optimistis. BPS Provinsi Jambi mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 6,67 persen, turun dari 6,89 persen pada September 2025 dan 7,19 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi 253,73 ribu orang, berkurang sekitar 17,2 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Pasar kerja menunjukkan arah yang sama. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 berada pada 3,99 persen, turun 0,50 poin persentase dibandingkan Februari 2025. Sekitar 1,80 juta penduduk tercatat bekerja, dan 46,21 persen di antaranya bekerja pada kegiatan formal.
Dua perkembangan tersebut layak diapresiasi. Analisis yang objektif tidak seharusnya membangun kesan bahwa pertumbuhan Jambi gagal memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemiskinan menurun dan pengangguran membaik. Persoalannya justru lebih dalam: apakah kemajuan tersebut telah menyebar secara relatif merata antardaerah dan antarkelompok masyarakat? Pertanyaan terakhir itulah yang membawa pembahasan dari sekadar pertumbuhan menuju pemerataan.
Satu Provinsi, Kapasitas Ekonomi yang Berbeda
Data tahunan terbaru yang tersedia memperlihatkan perbedaan kapasitas ekonomi yang cukup lebar antarkabupaten/kota. Berdasarkan angka sangat sementara BPS tahun 2025, PDRB per kapita Tanjung Jabung Barat mencapai sekitar Rp182,03 juta, sedangkan Tanjung Jabung Timur Rp127,74 juta, Kota Sungai Penuh Rp108,71 juta, dan Muaro Jambi Rp102,14 juta. Pada sisi lain, Kerinci berada pada sekitar Rp61,23 juta, Tebo Rp69,02 juta, Kota Jambi Rp73,34 juta, dan Merangin Rp73,67 juta.
Artinya, PDRB per kapita daerah tertinggi hampir tiga kali daerah terendah. Angka ini tidak berarti penduduk Tanjung Jabung Barat membawa pulang pendapatan tiga kali lebih besar daripada penduduk Kerinci. PDRB per kapita merupakan nilai tambah ekonomi wilayah dibagi jumlah penduduk, bukan pendapatan aktual setiap orang. Namun, jarak tersebut tetap memperlihatkan betapa berbedanya kapasitas produksi ekonomi antardaerah di dalam satu provinsi.
Dinamika 2026 pun belum seragam. Pada Triwulan I-2026, Kota Jambi tumbuh 5,44 persen secara tahunan, Sarolangun 4,90 persen, dan Muaro Jambi 4,87 persen. Pada periode yang sama, Tanjung Jabung Barat tumbuh 3,42 persen dan Tanjung Jabung Timur 2,92 persen. Fakta ini menegaskan bahwa pembangunan Jambi bukan satu cerita tunggal. Setiap wilayah mempunyai struktur ekonomi, sumber pertumbuhan, dan tantangan yang berbeda.
Paradoks di Tengah Kekayaan
Tanjung Jabung Barat menawarkan ilustrasi yang menarik. Berdasarkan data BPS, PDRB nominal kabupaten tersebut pada 2025 sekitar Rp61,82 triliun, sementara PDRB per kapitanya sekitar Rp182,03 juta. Besarnya aktivitas ekonomi tersebut menunjukkan kuatnya kapasitas produksi daerah.
Namun, nilai ekonomi yang besar belum dengan sendirinya menjelaskan seberapa luas manfaatnya diterima rumah tangga. Di sinilah analisis pembangunan perlu bergerak dari pertanyaan “berapa besar nilai tambah tercipta?” menuju pertanyaan “ke mana nilai tambah tersebut mengalir?”
Pertanyaan kedua jauh lebih penting bagi pemerataan. Berapa besar nilai tambah yang dinikmati petani? Seberapa banyak pekerjaan berkualitas tercipta bagi penduduk lokal? Seberapa jauh UMKM masuk ke rantai pasok perusahaan besar? Berapa banyak komoditas daerah yang diolah sebelum meninggalkan Jambi? Dan seberapa kuat kegiatan ekonomi tersebut membentuk sumber pertumbuhan baru di wilayah sekitarnya?
Persoalannya dengan demikian bukan memilih antara pertumbuhan atau pemerataan. Pertumbuhan tetap diperlukan, tetapi kualitas pertumbuhan ditentukan oleh kemampuannya memperluas kesempatan ekonomi.
Ketimpangan Memiliki Banyak Wajah
Data distribusi pengeluaran memberikan perspektif yang lebih seimbang. Gini Ratio Jambi pada September 2025 tercatat 0,291, membaik dari 0,301 pada Maret 2025 dan 0,315 pada September 2024. Artinya, ketimpangan pengeluaran secara agregat justru menunjukkan perbaikan. Namun Gini Ratio perkotaan masih sebesar 0,320, lebih tinggi daripada perdesaan sebesar 0,266.
Karena itu, kurang tepat apabila kondisi Jambi digambarkan secara sederhana sebagai daerah yang “semakin timpang”. Data tidak menunjukkan kesimpulan tersebut. Formulasi yang lebih tepat adalah: pemerataan menunjukkan kemajuan, tetapi kesenjangan antarruang dan antarkelompok belum sepenuhnya teratasi.
Ketimpangan pun tidak hanya berbicara tentang pendapatan. Kualitas manusia memperlihatkan dimensi yang lebih mendasar. IPM Provinsi Jambi pada 2025 mencapai 75,13. Namun Kota Jambi telah mencapai 82,32, sedangkan Tanjung Jabung Timur berada pada 71,28. Kota Sungai Penuh mencapai 78,89, Kerinci 75,10, Bungo 75,15, sedangkan Tanjung Jabung Barat berada pada 73,00.
Selisih lebih dari 11 poin antara Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur bukan sekadar jarak statistik. IPM mencerminkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dengan demikian, persoalan pemerataan sesungguhnya juga menyangkut ketimpangan kesempatan: kesempatan untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan berkualitas, menguasai teknologi, memasuki pekerjaan produktif, memperoleh pembiayaan, dan mengakses pasar.
Hilirisasi sebagai Demokratisasi Nilai Tambah
Jambi mempunyai modal ekonomi yang besar pada sumber daya alam. Namun kekayaan sumber daya tidak selalu identik dengan kesejahteraan yang tersebar. Tantangan berikutnya adalah memastikan sebanyak mungkin nilai tambah tercipta, berputar, dan tinggal di Jambi.
Sawit tidak seharusnya berhenti pada tandan buah segar. Karet tidak selamanya bergantung pada penjualan bahan mentah. Kopi Kerinci, kayu manis, pinang, kelapa, hasil perikanan, dan berbagai komoditas unggulan perlu semakin terhubung dengan industri pengolahan, UMKM, inovasi, teknologi, logistik, perdagangan, pariwisata, dan pasar digital.
Dalam kerangka tersebut, hilirisasi seharusnya dipahami lebih luas daripada sekadar pembangunan pabrik. Hilirisasi harus menjadi demokratisasi nilai tambah. Keberhasilannya bukan hanya diukur dari jumlah investasi atau kapasitas produksi, tetapi juga dari berapa banyak petani yang memperoleh pendapatan lebih baik, UMKM yang masuk ke rantai pasok, tenaga kerja lokal yang memperoleh pekerjaan berkualitas, serta nilai ekonomi yang berputar kembali di daerah.
Pendekatannya pun tidak dapat diseragamkan. Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur membutuhkan penguatan keterkaitan sektor berbasis sumber daya dengan ekonomi masyarakat lokal. Kerinci dan Sungai Penuh mempunyai ruang besar pada pertanian bernilai tambah, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kota Jambi menghadapi persoalan ekonomi perkotaan yang berbeda. Kabupaten lainnya juga mempunyai struktur ekonomi dan kebutuhan transformasi masing-masing.
Pemerataan bukan berarti membuat seluruh daerah sama. Pemerataan berarti memberikan kesempatan yang semakin setara bagi masyarakat untuk maju berdasarkan potensi wilayahnya.
Ketika Pancasila Terlihat dalam Angka
Di sinilah Hari Kesaktian Pancasila menemukan relevansi ekonominya. Pasar tetap diperlukan. Investasi tetap penting. Keuntungan dibutuhkan agar usaha berkembang. Efisiensi juga tidak boleh ditinggalkan. Namun seluruh mekanisme tersebut semestinya bermuara pada tujuan yang lebih besar: kemakmuran bersama.
Data terbaru memberikan alasan untuk optimistis sekaligus tetap kritis. Kemiskinan Jambi telah turun menjadi 6,67 persen pada Maret 2026 dan pengangguran terbuka menjadi 3,99 persen pada Februari 2026. Data terakhir Gini Ratio juga menunjukkan perbaikan menjadi 0,291. Pada saat yang sama, perbedaan PDRB per kapita dan IPM antardaerah memperlihatkan bahwa agenda pemerataan belum selesai.
Karena itu, Pancasila tidak cukup terdengar dalam pidato pembangunan; Pancasila harus terlihat dalam statistik pembangunan. Pancasila terlihat ketika kemiskinan berkurang, kesenjangan kesempatan menyempit, petani memperoleh nilai tambah lebih besar, UMKM naik kelas, pekerjaan produktif bertambah, dan kualitas pendidikan serta kesehatan semakin merata.
Jambi bukan daerah yang kekurangan kekayaan. Tantangan yang lebih besar justru terletak pada kemampuan mengubah kekayaan menjadi nilai tambah, nilai tambah menjadi pendapatan, pendapatan menjadi kesejahteraan, dan kesejahteraan menjadi semakin merata.
Pada akhirnya, ukuran pembangunan ekonomi yang berjiwa Pancasila tidak cukup dijawab dengan pertanyaan, “Berapa persen ekonomi Jambi tumbuh?” Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: “Siapa yang tumbuh bersama pertumbuhan itu?”
Sebab pertumbuhan baru menemukan makna Pancasilanya ketika mempunyai alamat yang jelas: kesejahteraan seluruh masyarakat Jambi.
