CV Pratama Konsultan Tercatat Kuasai 19 Paket Bernilai Total Rp 2,57 Miliar, 15 Lewat Pengadaan Langsung

WIB
ist

Jambi — Nama CV Pratama Konsultan berulang dalam data pengadaan jasa konsultansi pemerintah daerah di Jambi tahun anggaran 2026. Perusahaan ini tercatat pada 19 paket dengan total nilai Rp2.567.252.341.

Penugasannya beragam. Ada pendataan sistem air minum di Bungo, perencanaan jalan di Kota Jambi, pengawasan rekonstruksi jalan di Tebo, hingga pengawasan bangunan Polda Jambi.

Paket-paket tersebut berasal dari enam pemerintah daerah: Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, Pemkab Tebo, Pemkab Bungo, Pemkab Tanjung Jabung Timur, dan Pemkab Batanghari.

Dari sisi metode, 15 paket menggunakan Pengadaan Langsung, tiga melalui Seleksi, dan satu Penunjukan Langsung.

Namun, jumlah 19 itu perlu dibaca bersama tahap pengadaannya. Tiga catatan masih berada pada tahap pemilihan berlangsung. Karena itu, seluruh nilai tersebut belum dapat disebut sebagai kontrak yang sudah diperoleh atau pembayaran yang telah diterima perusahaan.

Bagaimana rincian penugasannya?

Penelusuran terhadap data dashboard pengadaan menunjukkan sebaran berikut:

Pemerintah daerahJumlah paketNilai tercatat
Kota Jambi9Rp780.495.000
Kabupaten Tebo4Rp596.923.921
Kabupaten Bungo1Rp592.661.190
Provinsi Jambi1Rp249.995.310
Kabupaten Tanjung Jabung Timur3Rp249.472.500
Kabupaten Batanghari1Rp97.704.420
Total19Rp2.567.252.341

Seluruh catatan tersebut berkategori jasa konsultansi badan usaha konstruksi. Berdasarkan judul pekerjaannya, terdapat 12 paket perencanaan, review, dan DED; enam pengawasan; serta satu pendataan SPAM.

Alamat CV Pratama Konsultan yang ditampilkan pada hasil seleksi pengawasan jalan Tebo di situs DuniaTender berada di Perumahan Villa Kenali Permai Blok M1 Nomor 06 RT 15, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Paket tunggal terbesar berada di Bungo: Pendataan SPAM senilai Rp592.661.190.

Pekerjaan ini dikelola Dinas PUPR Kabupaten Bungo, menggunakan APBD 2026 dengan metode Seleksi.

Kode paketnya 10150554000, sedangkan kode RUP-nya 67414079. Dalam dashboard, tahapannya tercatat Pemilihan Selesai.

SPAM merupakan Sistem Penyediaan Air Minum. Judul paket menunjukkan penugasan pendataan, sehingga nilai Rp592,66 juta tersebut merupakan nilai jasa konsultansi yang dicatat pada paket ini.

Nilai satu paket Bungo itu hampir menyamai total empat paket Pratama Konsultan di Tebo, yakni Rp596.923.921.

Persoalannya, judul “Pendataan SPAM” belum menjelaskan berapa sistem air minum yang didata, desa dan kecamatan sasarannya, jumlah tenaga survei, durasi pekerjaan, maupun bentuk hasil akhirnya. Rincian tersebut perlu dilihat dalam Kerangka Acuan Kerja atau KAK.

Kota Jambi menjadi kelompok penugasan terbanyak. Ada sembilan paket dengan nilai keseluruhan Rp780.495.000, dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi.

Lingkupnya mencakup perencanaan jalan, bangunan perkuatan tebing, pengawasan drainase, tanggul sungai, dan gedung kantor.

Berikut rincian sembilan paket tersebut:

Paket dan wilayah yang disebutNilaiMetodeKode paketKode RUP
Perencanaan Jalan Kecamatan Kota BaruRp99.785.000Pengadaan Langsung1102074100062039676
Perencanaan Jalan Lingkungan Kecamatan Kota BaruRp173.000.000Seleksi1015542600067422527
Perencanaan Jalan Kecamatan Jambi SelatanRp49.750.000Pengadaan Langsung1104435300062039637
Perencanaan Jalan Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan PelayanganRp49.750.000Pengadaan Langsung1104435400062039625
Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan TebingRp99.840.000Pengadaan Langsung1097736800067536844
Pengawasan Drainase Lingkungan Kecamatan Kota Baru, Jelutung, dan Jambi SelatanRp61.430.000Pengadaan Langsung1091449800067245242
Pengawasan Rehabilitasi Tanggul Sungai Kecamatan Kota Baru dan Alam BarajoRp79.800.000Pengadaan Langsung1085679100067078013
Jasa Konsultansi Pengawasan Bangunan Gedung KantorRp67.800.000Pengadaan Langsung1092118200067276954
Pengawasan Jalan Lingkungan APBD-P Kecamatan Alam BarajoRp99.340.000Pengadaan Langsung1112480500067988818

Delapan paket pertama bersumber dari APBD 2026. Paket pengawasan jalan lingkungan Alam Barajo menggunakan APBD Perubahan 2026.

Ada dua pekerjaan perencanaan yang sama-sama menyebut Kecamatan Kota Baru.

Pertama, Perencanaan Jalan Kecamatan Kota Baru Rp99.785.000 melalui Pengadaan Langsung. Kedua, Perencanaan Jalan Lingkungan Kecamatan Kota Baru Rp173.000.000 melalui Seleksi.

Total keduanya Rp272.785.000.

Judul, kode paket, RUP, metode, dan nilainya berbeda. Namun, daftar ruas yang menjadi sasaran masing-masing belum termuat dalam dashboard. Pembeda pekerjaan perlu diperiksa melalui lokasi survei, panjang jalan, gambar rencana, perhitungan biaya, serta hasil yang wajib diserahkan.

Kesamaan kecamatan dan tema pekerjaan belum cukup untuk menyatakan keduanya tumpang tindih.

Sebagai pembanding, DuniaTender menampilkan pagu Rp175 juta untuk paket Perencanaan Jalan Lingkungan Kecamatan Kota Baru. Penawaran Pratama Konsultan tercatat Rp173.104.500, kemudian menjadi Rp173 juta setelah negosiasi. Jenis kontraknya lumsum. Angka setelah negosiasi sesuai dengan nilai dashboard.

Status sembilan paket Kota Jambi juga beragam.

Perencanaan perkuatan tebing, pengawasan tanggul sungai Kota Baru–Alam Barajo, serta pengawasan bangunan gedung kantor sudah berada pada tahap Kontrak.

Pengawasan jalan lingkungan APBD-P Alam Barajo Rp99,34 juta masih Pemilihan Berlangsung. Lima paket lainnya tercatat Pemilihan Selesai.

Di Tebo, Pratama Konsultan muncul pada empat paket senilai Rp596.923.921.

Pekerjaannya meliputi pengawasan jalan, perencanaan taman median, perencanaan berjudul “Type 20”, serta perencanaan irigasi.

PaketNilaiMetodeKode paketKode RUP
Pengawasan Rekonstruksi Jalan 1Rp297.700.000Seleksi1012822500062065281
Perencanaan Pembangunan Taman Median Jalan NasionalRp99.826.296Pengadaan Langsung1111371400067869536
Konsultan Perencanaan Type 20Rp99.705.750Pengadaan Langsung1109910000067830954
Konsultan Perencanaan Irigasi DI/DR 4Rp99.691.875Pengadaan Langsung1109883100067830889

Paket pengawasan jalan menggunakan APBD 2026, sedangkan tiga perencanaan lainnya menggunakan APBD Perubahan 2026. Seluruhnya berada pada tahap Pemilihan Selesai dalam data yang diperiksa.

Untuk Pengawasan Rekonstruksi Jalan 1, DuniaTender menampilkan pagu Rp300 juta, penawaran Rp297.700.890, dan hasil negosiasi Rp297.700.000.

Penurunan saat negosiasi tercatat Rp890. Metodenya Seleksi prakualifikasi dua file dengan evaluasi kualitas dan biaya, sedangkan jenis kontraknya waktu penugasan. Besarnya penurunan harga saja belum cukup untuk menilai kewajaran biaya konsultansi; komposisi tenaga ahli dan kebutuhan penugasan perlu diperiksa.

Ada beberapa judul yang masih menyisakan pertanyaan mengenai objek pekerjaannya.

“Pengawasan Rekonstruksi Jalan 1” belum menyebut ruas mana yang diawasi. Nama itu tidak otomatis dapat dipasangkan dengan paket pembangunan jalan lain hanya karena sama-sama menggunakan angka satu.

Demikian pula “Konsultan Perencanaan Type 20”. Data belum menjelaskan arti Type 20, fungsi objek yang direncanakan, jumlah unit, maupun lokasinya.

Pada Irigasi DI/DR 4, nama daerah irigasi atau daerah rawa yang ditangani juga belum disebut. Angka empat dalam judul belum dapat diartikan sebagai jumlah lokasi.

Adapun perencanaan taman median jalan nasional belum menjelaskan nama ruas, kecamatan, panjang median, atau luas taman yang direncanakan.

Tanjung Jabung Timur menyumbang tiga paket dengan total Rp249.472.500.

Paket pertama adalah Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Saluran dan Tanggul Paket 2, bernilai Rp99.844.500, melalui Pengadaan Langsung APBD 2026.

Kode paketnya 10846670000 dan kode RUP 63266781. Tahapannya sudah Kontrak.

Nama paket ini memberikan rincian lokasi paling jelas. Ada tiga kelompok sasaran:

  • Parit 1, Dusun Durian Sebatang, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu.
  • RT 02 dan RT 04, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang.
  • Parit Gantung RT 04, Dusun Makmur, Desa Teluk Kijing, Kecamatan Nipah Panjang.

Dengan demikian, satu paket perencanaan tersebut mencakup tiga nama desa dalam dua kecamatan. Portal resmi Pemkab Tanjabtim mencantumkan Sungai Itik di Sadu, sedangkan Sungai Tering dan Teluk Kijing berada di Nipah Panjang.

Dua paket lainnya merupakan review perencanaan jalan:

PaketNilaiKode paketKode RUP
Review Perencanaan Peningkatan Jalan Poros Sungai JambatRp74.814.0001114041300068405419
Review Perencanaan Peningkatan Jalan Poros Sungai Lokan–Sungai JambatRp74.814.0001114040200068405371
TotalRp149.628.000

Keduanya menggunakan Pengadaan Langsung APBD Perubahan 2026 dan masih berada pada tahap Pemilihan Berlangsung.

Sungai Jambat dan Sungai Lokan termasuk wilayah Kecamatan Sadu, menurut portal resmi Pemkab Tanjabtim.

Nilai kedua review tersebut persis sama. Keduanya juga sama-sama menyebut Sungai Jambat, tetapi judul porosnya berbeda.

Untuk memastikan pembagian pekerjaannya, perlu dibandingkan titik awal dan akhir ruas, panjang penanganan, dokumen rencana yang direview, kebutuhan survei, serta hasil revisinya. Kesamaan nominal belum membuktikan kesamaan pekerjaan.

Satu paket milik Pemprov Jambi berkaitan dengan pengawasan bangunan Polda Jambi.

Dalam dashboard, judulnya tertulis “Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Rumah Tahan Polda Jambi (Tahap II)”.

Nilainya Rp249.995.310, dengan kode paket 10824988000 dan kode RUP 66882683.

Paket jasa konsultansi ini dikelola Dinas PUPR Provinsi Jambi, bersumber dari APBD 2026, menggunakan metode Penunjukan Langsung, dan tercatat pada tahap Pemilihan Selesai.

Dalam file yang sama terdapat pekerjaan fisik bernama Pembangunan Bangunan Rumah Tahan Polda Jambi (Tahap II), dengan penyedia CV. Spesia Centr adesindo—nama persis pada data: CV. SPESIA CENTRADESINDO—senilai Rp4.749.935.000.

Dengan demikian, angka Rp249,99 juta pada Pratama Konsultan merupakan nilai penugasan pengawasan yang dicatat tersendiri. Hubungan kontraktual, cakupan bangunan yang diawasi, serta jadwal penugasannya tetap perlu dicocokkan dengan dokumen paket.

Penggunaan Penunjukan Langsung juga memerlukan penjelasan dasar pemilihan metodenya. Aturan pengadaan mengatur metode ini untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu; kata “Tahap II” pada judul belum menjelaskan alasan yang digunakan dalam dokumen pemilihan.

Paket terakhir berada di Kabupaten Batanghari, berupa DED ruang terbuka dan lapangan basket.

Nama lengkapnya DED Pembangunan Ruang Terbuka dan Lapangan Basket Outdoor (Gedung Ex Damkar), dengan nilai Rp97.704.420.

Paket ini dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batanghari melalui Pengadaan Langsung APBD 2026.

Kode paketnya 10813616000, sedangkan kode RUP-nya 65827950. Dalam dashboard, tahapannya sudah Kontrak.

DED merupakan dokumen perencanaan teknis terperinci. Karena itu, Rp97,70 juta tersebut adalah nilai jasa penyusunan perencanaan yang tercatat, bukan anggaran fisik pembangunan lapangan basket.

Nama paket mengarahkan objeknya pada gedung bekas Damkar. Namun, alamat tapak, luas kawasan, ukuran lapangan, serta fasilitas yang direncanakan belum tercantum dalam data yang tersedia.

Setelah seluruh paket dijumlahkan, komposisi metode pengadaannya terlihat sebagai berikut:

MetodeJumlah paketNilai tercatat
Pengadaan Langsung15Rp1.253.895.841
Seleksi3Rp1.063.361.190
Penunjukan Langsung1Rp249.995.310
Total19Rp2.567.252.341

Pengadaan Langsung mencakup sekitar 78,95 persen jumlah paket, tetapi sekitar 48,84 persen nilai keseluruhan.

Dari 15 Pengadaan Langsung tersebut, delapan paket berada pada rentang Rp95 juta hingga Rp100 juta, dengan total Rp795.737.841.

Batas umum Pengadaan Langsung jasa konsultansi dalam Perpres 46/2025 adalah Rp100 juta. Seluruh nilai Pengadaan Langsung pada 19 catatan ini berada di bawah batas tersebut.

Kedekatan nilai dengan batas pengadaan dapat menjadi bahan pemeriksaan atas penyusunan kebutuhan dan pemaketan. Penilaiannya memerlukan KAK, perhitungan biaya, lokasi, personel, serta keluaran masing-masing pekerjaan.

Adapun berdasarkan tahap pengadaan, rinciannya:

TahapanJumlah paketNilai tercatat
Pemilihan Selesai11Rp1.873.295.421
Kontrak5Rp444.988.920
Pemilihan Berlangsung3Rp248.968.000
Total19Rp2.567.252.341

Tiga paket yang masih dalam pemilihan adalah dua review jalan Sungai Jambat di Tanjabtim serta pengawasan jalan lingkungan APBD-P Alam Barajo di Kota Jambi.

Sementara itu, label “PAKET SELESAI” pada sebelas catatan lainnya berpasangan dengan tahapan “Pemilihan Selesai”. Label tersebut belum membuktikan penugasan konsultansinya rampung atau pembayarannya telah dicairkan.

Jangkauan Pratama Konsultan pada enam pemerintah daerah menunjukkan luasnya sebaran penugasan yang tercatat. Untuk menilai kemampuan pelaksanaannya, dokumen yang dibutuhkan adalah jadwal setiap pekerjaan, daftar tenaga ahli, pembagian waktu, laporan kemajuan, dan hasil yang sudah diterima PPK.

Di situlah pemeriksaan berikutnya dapat diarahkan: apakah setiap paket memiliki sasaran yang jelas, tenaga ahli yang tersedia, serta hasil perencanaan dan pengawasan yang sesuai kontrak.(*)

BeritaSatu Network