Polda Jambi

Drama tender proyek pembangunan Gedung UPTD Instalasi Farmasi di Kabupaten Merangin senilai miliaran rupiah memasuki babak baru. Salah satu peserta, CV Bibe Condong Lestari, resmi melayangkan surat sanggahan ke Pokja Pemilihan VII Dinas Kesehatan Merangin.

Nilai proyek ini tak main-main, pagunya mencapai Rp 7,5 miliar, dengan HPS Rp 7,26 miliar. Dalam surat bernomor 015/SS-CVBCL/JBI/VII/2025 yang diteken langsung oleh Direktur CV Bibe Condong Lestari, pihaknya menyatakan keberatan atas hasil evaluasi tender yang dinilai tidak transparan dan sarat kejanggalan.

CV Sekundang, perusahaan yang mencantumkan alamatnya di Jalan Belibis RT.058 Jelutung Kota Jambi, rupanya bukan kaleng-kaleng. Mereka ini benar-benar sakti. Terbukti, CV Sekundang kembali mengunci proyek strategis Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Unit Nyogan (DAK) di Kabupaten Muaro Jambi. Tentu saja dengan nilai negosiasi Rp 1,137 miliar.

Beberapa pekan lalu, CV Sekundang juga sukses menjadi pemenang tender pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan PDAM Unit Teluk Singkawang di Kabupaten Tebo. Nilai proyeknya Rp 2,958 miliar. Berikut rinciannya:

Warga Desa Tanjung Harapan, Danau Kerinci, dibuat heran. Proyek jalan cor yang tengah dikerjakan tiba-tiba memasang papan informasi. Bukan saat pekerjaan dimulai, tapi setelah warga mulai protes.

Di balik jalur beton senilai Rp 177 juta itu, terkuak fakta mengejutkan. Proyek ini berasal dari pokir anggota DPRD Provinsi Jambi berinisial D.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, kembali menancapkan eksistensinya di Jambi. Kali ini bukan lewat jalan tol, bendungan, atau jembatan megah. Tapi lewat proyek rehabilitasi jaringan irigasi pertanian di tujuh kabupaten dan satu kota.

Proyek senilai Rp 72,57 miliar itu bukan proyek biasa. Ia lahir dari dua dokumen kebijakan tingkat tinggi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 444/KPTS/M/2025, yang menegaskan pentingnya percepatan rehabilitasi irigasi daerah.

Tender proyek pembangunan ruang intensif RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo senilai Rp 3,6 miliar resmi masuk zona panas. Setelah hanya dua peserta mengajukan penawaran dari 14 peserta yang terdaftar, satu di antaranya—CV Neis Nusantara—, melakukan protes karena digugurkan dengan alasan tak masuk akal.

Sanggahan resmi pun meluncur. CV Neis mengajukan sanggahan pada 2 Juli 2025. Mereka menggugat logika dan keabsahan proses evaluasi.

Meski sempat memanas, Pokja Bungo tak gentar. Mereka tetap melanjutkan tender dua paket proyek SPAM di Bungo dan akhirnya menetapkan pemenang. Untuk SPAM jaringan perpipaan Desa Sungai Puri Kecataman Tanah Sepenggal Lintas senilai Rp 1,2 miliar dimenangkan CV Gunung Sago Perkasa. Sedangkan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Empelu Kecataman Tanah Sepenggal dimenangkan CV Putra Bintang.

Bagaimana jalannya proses tender?

Berikut penelusuran tim Jambi Link di lapangan.

Sudah lebih dari tujuh bulan berlalu sejak ZI, seorang wartawan di Jambi, melaporkan mantan Bupati Tanjung Jabung Timur, atas dugaan penghinaan di ruang publik. Namun hingga kini, laporan tersebut masih di meja penyidik Polda Jambi.

Padahal, proses hukum adalah tangga harapan terakhir rakyat kecil. Termasuk bagi seorang wartawan yang merasa dipermalukan saat menjalankan tugas.

Kabar duka datang dari jajaran Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur (Polres Tanjab Timur). Seorang perwira pertama, IPDA Almu Jamil, yang menjabat sebagai Kanit Dalmas, meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Jalan Lintas Jambi–Muara Sabak, tepatnya di kawasan Zone III, Kecamatan Geragai, Selasa (13/5).

Mobil Toyota Innova warna hitam yang dikemudikan korban tertimpa pohon besar yang tumbang secara tiba-tiba dari sisi jalan. Peristiwa ini terjadi saat IPDA Almu Jamil dalam perjalanan dari Muara Sabak menuju Kota Jambi.

Penyelidikan kasus dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif di lingkungan DPRD Provinsi Jambi periode 2019–2024 terus bergulir dan memasuki babak serius. Hingga kini, penyidik Polda Jambi telah memeriksa delapan anggota dewan dan sembilan staf sekretariat DPRD untuk dimintai keterangan.

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan awal pemeriksaan (LAP) yang menunjukkan indikasi kuat dugaan korupsipada berbagai pos anggaran, mulai dari kegiatan reses, konsumsi, hingga kebutuhan rumah tangga rumah dinas anggota dewan.

Eks Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi mendatangi Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi pada Kamis 10 April 2025.

Wadirreskrimsus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia mengatakan pemeriksaan Pinto, berkaitan dalam dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perjalanan dinas, kegiatan pengadaan kebutuhan rumah tangga rumah dinas, dan kegiatan reses.

Pinto datang menggunakan stelan kemeja berwarna kuning dengan didampingi oleh Tim Kuasa Hukumnya. Pemeriksaan Pinto sudah dilakukan sejak pagi.