Polda Jambi

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, kembali menancapkan eksistensinya di Jambi. Kali ini bukan lewat jalan tol, bendungan, atau jembatan megah. Tapi lewat proyek rehabilitasi jaringan irigasi pertanian di tujuh kabupaten dan satu kota.

Proyek senilai Rp 72,57 miliar itu bukan proyek biasa. Ia lahir dari dua dokumen kebijakan tingkat tinggi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 444/KPTS/M/2025, yang menegaskan pentingnya percepatan rehabilitasi irigasi daerah.

Tender proyek pembangunan ruang intensif RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo senilai Rp 3,6 miliar resmi masuk zona panas. Setelah hanya dua peserta mengajukan penawaran dari 14 peserta yang terdaftar, satu di antaranya—CV Neis Nusantara—, melakukan protes karena digugurkan dengan alasan tak masuk akal.

Sanggahan resmi pun meluncur. CV Neis mengajukan sanggahan pada 2 Juli 2025. Mereka menggugat logika dan keabsahan proses evaluasi.

Meski sempat memanas, Pokja Bungo tak gentar. Mereka tetap melanjutkan tender dua paket proyek SPAM di Bungo dan akhirnya menetapkan pemenang. Untuk SPAM jaringan perpipaan Desa Sungai Puri Kecataman Tanah Sepenggal Lintas senilai Rp 1,2 miliar dimenangkan CV Gunung Sago Perkasa. Sedangkan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Empelu Kecataman Tanah Sepenggal dimenangkan CV Putra Bintang.

Bagaimana jalannya proses tender?

Berikut penelusuran tim Jambi Link di lapangan.

Sudah lebih dari tujuh bulan berlalu sejak ZI, seorang wartawan di Jambi, melaporkan mantan Bupati Tanjung Jabung Timur, atas dugaan penghinaan di ruang publik. Namun hingga kini, laporan tersebut masih di meja penyidik Polda Jambi.

Padahal, proses hukum adalah tangga harapan terakhir rakyat kecil. Termasuk bagi seorang wartawan yang merasa dipermalukan saat menjalankan tugas.

Kabar duka datang dari jajaran Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur (Polres Tanjab Timur). Seorang perwira pertama, IPDA Almu Jamil, yang menjabat sebagai Kanit Dalmas, meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Jalan Lintas Jambi–Muara Sabak, tepatnya di kawasan Zone III, Kecamatan Geragai, Selasa (13/5).

Mobil Toyota Innova warna hitam yang dikemudikan korban tertimpa pohon besar yang tumbang secara tiba-tiba dari sisi jalan. Peristiwa ini terjadi saat IPDA Almu Jamil dalam perjalanan dari Muara Sabak menuju Kota Jambi.

Penyelidikan kasus dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif di lingkungan DPRD Provinsi Jambi periode 2019–2024 terus bergulir dan memasuki babak serius. Hingga kini, penyidik Polda Jambi telah memeriksa delapan anggota dewan dan sembilan staf sekretariat DPRD untuk dimintai keterangan.

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan awal pemeriksaan (LAP) yang menunjukkan indikasi kuat dugaan korupsipada berbagai pos anggaran, mulai dari kegiatan reses, konsumsi, hingga kebutuhan rumah tangga rumah dinas anggota dewan.

Eks Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi mendatangi Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi pada Kamis 10 April 2025.

Wadirreskrimsus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia mengatakan pemeriksaan Pinto, berkaitan dalam dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perjalanan dinas, kegiatan pengadaan kebutuhan rumah tangga rumah dinas, dan kegiatan reses.

Pinto datang menggunakan stelan kemeja berwarna kuning dengan didampingi oleh Tim Kuasa Hukumnya. Pemeriksaan Pinto sudah dilakukan sejak pagi.

SUNGAI PENUH – Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh kembali disorot publik. Sejumlah aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bumi Sakti Alam Kerinci menuding adanya berbagai masalah proyek di dinas tersebut. Salah satu yang kini ramai diperbincangkan adalah dugaan proyek fiktif dan pengadaan sampul rapor yang bermasalah.

Dini hari yang lengang di Jalan Yos Sudarso, Jambi Timur, mendadak berubah menjadi mimpi buruk bagi Sutini. Pemilik Toko Tunas Jaya itu pulang dan mendapati rolling door tokonya dalam kondisi rusak dan sedikit terbuka. Hati kecilnya sudah menduga sesuatu yang buruk telah terjadi. Kecurigaannya benar. Uang tunai dalam berbagai mata uang asing, barang berharga, hingga dua paspor raib.

Kerugian tak main-main—Rp 300 juta melayang dalam sekejap.

JAMBI – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi, Hendro Silaban, meminta Polda Jambi untuk meningkatkan penanganan terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan memperketat pengawasan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Provinsi Jambi.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPC GMNI Jambi, Hendro menyoroti maraknya kasus curanmor dalam beberapa bulan terakhir yang semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya, keamanan publik harus menjadi prioritas utama kepolisian.