Oleh : Muhammad Oktrama Putra Dendra
Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas jambi
Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, baik berupa hutan, sungai, maupun hasil pertambangan.
Kekayaan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Namun, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali justru menimbulkan persoalan serius, salah satunya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kerinci.
Aktivitas ini menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan, khususnya kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Persoalan ini menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aturan hukum dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah aktivitas PETI di kawasan Sungai Penetai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.
Berdasarkan pemberitaan pada November 2026, tim gabungan menemukan jejak aktivitas pertambangan ilegal di kawasan TNKS.
Petugas menemukan sejumlah peralatan pertambangan, pondok, serta perlengkapan pendukung aktivitas tambang. Selain itu, terdapat sekitar 119,32 hektare kawasan TNKS di wilayah Penetai yang teridentifikasi terdampak aktivitas pertambangan ilegal berdasarkan analisis geospasial.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas PETI bukan hanya persoalan pelanggaran perizinan, melainkan juga ancaman terhadap kawasan konservasi dan kelestarian lingkungan hidup.
Jika dilihat dari perspektif hukum, aktivitas PETI merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan undang-undang. Selain itu, aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan juga dapat dikenakan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.
Menurut penulis, persoalan PETI di Kerinci memperlihatkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi tantangan.
Jangan sampai kekayaan alam yang
seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat justru berubah menjadi sumber kerusakan lingkungan akibat kepentingan ekonomi yang mengabaikan hukum, Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Berdasarkan persoalan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas PETI di Kabupaten Kerinci merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan secara tegas dan berkelanjutan.
Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan, menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat, serta melakukan pemulihan terhadap kawasan hutan dan lingkungan yang mengalami kerusakan.
Penindakan juga harus menjangkau pihak yang mendanai dan mengendalikan aktivitas pertambangan ilegal apabila keterlibatannya terbukti. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi dan alternatif mata pencaharian agar tidak bergantung pada aktivitas yang merusak lingkungan.
Penulis berpendapat bahwa penyelesaian PETI tidak cukup hanya dengan menghentikan aktivitas pertambangan, tetapi harus disertai penegakan hukum yang adil, pemulihan lingkungan, dan perlindungan terhadap masyarakat sekitar.
Kelestarian TNKS bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama demi menjaga warisan alam bagi generasi mendatang.
