Bara Ijazah, Makar, Oligarki dan Pasal 33
Antony Zeidra Abidin
Sepekan lalu saya menulis “Dua Bara dalam Satu Tungku”. Sejak itu suhunya tidak turun, malah naik.
Masa sidang DPR dibuka 10 November. Tanda tangan usulan Hak Menyatakan Pendapat soal ijazah Wapres mulai dikumpulkan lintas fraksi.
Di Bareskrim, tersangka penyadapan bertambah menjadi empat jenderal polisi. Penyidik juga mendalami kemungkinan makar.
Pertanyaannya kini lebih mendasar. Tindakan konstitusional apa yang paling mendesak agar Pasal 33 UUD 1945 terlaksana, demokrasi sehat, dan ekonomi tumbuh sesuai visi Presiden Prabowo?
Membaca Dua Bara
Dalam esai itu, dua bara adalah dua perkara. Kini saya melihatnya sebagai dua kekuatan.
Bara pertama adalah jejaring kekuasaan lama. Kursi Wapres yang kini digugat keabsahannya ditempati putra Presiden ketujuh. Kasus penyadapan menyeret Listyo Sigit, mantan ajudan Jokowi yang kemudian diangkatnya menjadi Kapolri.
Banyak kalangan membaca keduanya sebagai bagian dari jejaring yang tumbuh selama sepuluh tahun, ditopang oligarki. Tetapi bacaan itu masih hipotesis. Penyidik belum mengumumkan motifnya, ke mana hasil sadapan mengalir, dan apakah ada aktor lain di belakangnya.
Bara kedua adalah misi Presiden Prabowo mendobrak paradoks Indonesia: negeri kaya, rakyatnya belum ikut makmur. Kekayaan alam harus kembali dinikmati seluruh rakyat, sesuai amanat Pasal 33.
Kacamata Sosiologi
Ilmuwan politik Jeffrey Winters menyebut oligarki Indonesia pasca-1998 belum “terjinakkan”. Demokrasi tidak menyingkirkan mereka, sebab hukum belum cukup kuat untuk menundukkannya.
Kerja utama oligarki adalah mempertahankan kekayaan. Alatnya saja yang bergeser: dari kedekatan dengan satu penguasa menjadi pengaruh atas partai, undang-undang, izin, dan aparat.
Di titik itu, alat negara bisa berubah fungsi. Penyadapan yang semestinya memburu penjahat diduga dipakai mengintip Presiden, pejabat, tokoh politik, media, hingga pengusaha.
Max Weber membedakan kekuasaan dan otoritas. Kekuasaan memaksa, sedangkan otoritas dipatuhi karena diyakini sah. Bara pertama masih memegang jabatan dan jaringan, tetapi otoritasnya retak.
Bara kedua memegang mandat rakyat, tetapi perlawanan terhadapnya nyata. Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah menguasai kembali lebih dari 5,8 juta hektare kebun sawit di kawasan hutan.
Presiden sendiri menyebut para “bandit perampok” tidak menyukai satgas itu. Di sinilah dua bara bersinggungan: misi Pasal 33 memutus rente, sementara jejaring oligarki hidup dari rente.
Jika dua bara terus menyala dalam satu tungku tanpa kendali, tungkunya yang retak. Tungku itu bernama NKRI.
Jalan Hukum: Padamkan dengan Konstitusi
Memadamkan secara tegas dan tuntas hanya mungkin lewat konstitusi. Api yang dipadamkan di luar hukum tidak pernah benar-benar padam. Ia menyisakan bara dendam yang kelak menyala lagi.
Untuk kursi Wapres, jalannya tersedia dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. DPR menyatakan pendapat dengan dukungan dua pertiga anggota yang hadir. MK memutus aspek hukumnya, lalu MPR mengambil keputusan akhir.
Jalan ini panjang, tetapi hasilnya tuntas karena tak bisa digugat lagi. Peran Presiden bukan menyiram sendiri, melainkan menjaga agar DPR, MK, dan MPR bekerja tanpa tekanan.
Fraksi Gerindra, partai Presiden, sudah membebaskan anggotanya menempuh langkah konstitusional.
Jika kursi itu kosong, Pasal 8 memberi jalan: Presiden mengajukan dua nama, MPR memilih dalam 60 hari. Syarat pertamanya sederhana: salinan lengkap putusan MA harus segera dibuka.
Untuk penyadapan, ada fakta yang ironis. Tata cara penyadapan di Polri diatur dengan aturan internal, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, padahal MK sudah lama meminta penyadapan diatur undang-undang.
Lebih dari lima belas tahun undang-undang itu tak kunjung lahir. RUU Penyadapan tidak boleh ditunda lagi, begitu pula revisi UU Polri yang direkomendasikan Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Penyidikan pun perlu pengawasan dari luar, sebab polisi sedang memeriksa mantan pimpinannya sendiri. Publik berhak tahu siapa memerintah dan siapa menikmati hasil sadapan.
Bagi perampok sumber daya alam, hukuman paling ditakuti adalah kehilangan harta. DPR menargetkan UU Perampasan Aset sah paling lambat 15 Desember 2026. Janji itu harus ditagih.
Penindakannya harus berlapis: korupsi, pencucian uang, kehutanan, lingkungan, pajak, kepabeanan, dan pasar modal sekaligus. Sasarannya pemilik manfaat dan pejabat yang meneken izin gelap, bukan hanya operator lapangan.
Denda administratif pun tidak boleh menjadi pintu cuci tangan. Bagi pelaku yang juga menyuap pejabat atau mencuci uang, denda bukan pengganti pidana.
Pelajaran kasus timah penting. MA menilai kerugian lingkungan Rp271 triliun tidak tepat dihitung sebagai kerugian keuangan negara; ia harus dituntut tersendiri lewat hukum lingkungan. Jalur itu wajib ditempuh agar alam yang rusak benar-benar dipulihkan.
Di bursa, IHSG sempat anjlok setelah MSCI membekukan penyesuaian indeks saham Indonesia pada akhir Januari, karena soal transparansi dan saham beredar yang tipis.
Penggoreng saham harus dijerat bersama para penjaga gerbang yang ikut bermain: penjamin emisi, konsultan, hingga orang dalam bursa. Keuntungan ilegalnya wajib dikembalikan kepada investor yang dirugikan.
Resep Ekonomi: Miskinkan Pelaku, Kuatkan Lembaga
Ekonom Mancur Olson menyebut kelompok pemburu rente sebagai koalisi distribusional. Mereka tidak memperbesar kue ekonomi, hanya berebut potongan terbesar. Presiden Prabowo menamai praktiknya serakahnomics.
Selama koalisi itu kuat, pertumbuhan tertahan. Teori ini membantu menjelaskan mengapa target delapan persen masih jauh: hingga kuartal III 2026, ekonomi baru tumbuh 5,45 persen.
Peraih Nobel Ekonomi Gary Becker menjelaskan, pelaku kejahatan ekonomi berhitung untung-rugi. Selama hasil kejahatan lebih besar daripada risiko dihukum, kejahatan akan diulang.
Jauh sebelumnya, Cesare Beccaria mengingatkan bahwa kepastian hukuman lebih menakutkan daripada beratnya. Prinsipnya sederhana: pastikan tertangkap, miskinkan pelakunya, pulihkan alamnya.
Langkah awal sudah ada. Sejak Juni 2026, devisa hasil ekspor sumber daya alam nonmigas wajib ditempatkan 100 persen di bank milik negara, minimal setahun.
Ekspor batu bara, sawit, dan ferroalloy pun diarahkan lewat satu pintu BUMN untuk menekan manipulasi faktur.
Taruhannya besar. Riset NEXT Indonesia Center memperkirakan potensi manipulasi faktur ekspor batu bara 2015–2024 mencapai US$20 miliar. Kejaksaan Agung bersama BPKP juga mengusut dugaan manipulasi harga ekspor oleh sepuluh perusahaan sawit besar.
Tetapi menguatkan bara kedua tidak sama dengan memusatkan kekuasaan pada satu tangan. MK menafsirkan “dikuasai negara” dalam Pasal 33 sebagai fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dikuasai negara, bukan dikuasai pejabat. Karena itu Danantara dan BUMN ekspor harus diaudit terbuka. BPK sudah memeriksa laporan keuangan Danantara; hasil auditnya harus dibuka utuh ke publik.
Izin tambang dan kebun, serta data pemilik manfaat perusahaan, juga harus bisa dibaca publik.
Presiden Prabowo sendiri berjanji bertindak tegas, termasuk kepada pihak yang merasa dekat dengannya. Di situlah ujian sesungguhnya: hukum yang sama untuk lawan dan kawan.
Koridor Sempit
Acemoglu dan Robinson, peraih Nobel Ekonomi 2024, menulis dalam The Narrow Corridor bahwa kebebasan dan kemakmuran tumbuh di koridor sempit. Negara harus kuat, tetapi masyarakat dan lembaga juga harus cukup kuat untuk mengikatnya.
Kasus penyadapan, bila terbukti, adalah contoh alat negara yang lepas dari ikatannya. Demokrasi tidak akan sehat bila politisi, wartawan, dan pengusaha takut teleponnya diintip.
Kekuasaan tanpa kendali, di tangan siapa pun, akan menjadi bara ketiga.
Maka padamkan bara lama dengan konstitusi. Kuatkan bara baru dengan lembaga, agar misinya tetap menyala siapa pun presidennya kelak.
Dengan begitu, api di tungku NKRI menanak nasi untuk rakyat, bukan membakar rumahnya sendiri.
Jakarta, 11 November 2026
Rujukan
Untuk verifikasi; tidak termasuk hitungan kata.
- Bareskrim Dalami Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Prabowo — CNN Indonesia, 8 Nov 2026
- Awal Mula Terbongkarnya Dugaan Penyadapan Prabowo (Perkap 5/2010) — CNN Indonesia, 4 Nov 2026
- PDIP-PKS-Golkar Dorong HMP, Gerindra Buka Suara — FAJAR, 10 Nov 2026
- DPR Belum Melihat Salinan Lengkap Putusan MA — JPNN, 9 Nov 2026
- DPR Garap RUU Penyadapan Usai Kasus Listyo Sigit — RMOL, 5 Nov 2026
- Enam Rekomendasi Komisi Reformasi Polri — Katadata, 5 Mei 2026
- UU Perampasan Aset Paling Lambat 15 Desember 2026 — Metro TV, 6 Okt 2026
- Satgas PKH Kuasai Kembali 5,89 Juta Hektare Sawit — IDX Channel, 14 Mei 2026
- Prabowo: Banyak Pihak Tak Suka Satgas PKH — Bisnis, 13 Mei 2026
- Alasan MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Timah — Katadata, 11 Agu 2026
- Polri Selidiki Saham Gorengan Usai IHSG Anjlok — Suara Surabaya
- Daftar 10 Orang Dijerat Kasus Saham Gorengan — Kumparan
- BPS: Ekonomi Kuartal III 2026 Tumbuh 5,47 Persen, Kumulatif 5,45 Persen — Republika, 5 Nov 2026
- Siaran Pers PP 21/2026 tentang DHE SDA — Kemenkeu, 31 Mei 2026
- DHE SDA 100 Persen Minimal 12 Bulan — Bareksa, 2 Jun 2026
- DHE SDA Wajib Disimpan di Himbara — Okezone, 10 Mei 2026
- Tata Kelola Ekspor SDA lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia — RRI, 20 Mei 2026
- PT DSI dan Riset Misinvoicing Batu Bara NEXT Indonesia — Investortrust
- Kejagung dan BPKP Usut Under-Invoicing 10 Perusahaan Sawit — Investortrust
- BPK Mulai Periksa Laporan Keuangan Danantara — detik, 21 Sep 2026
- Prabowo Janji Bertindak Tegas, Termasuk kepada yang Merasa Dekat — Investortrust, Agu 2025
