Bara Ijazah, Makar, Oligarki dan Pasal 33
Antony Zeidra Abidin
Sepekan lalu saya menulis “Dua Bara dalam Satu Tungku”. Sejak itu suhunya tidak turun, malah naik.
Masa sidang DPR dibuka 10 November. Tanda tangan usulan Hak Menyatakan Pendapat soal ijazah Wapres mulai dikumpulkan lintas fraksi.
Di Bareskrim, tersangka penyadapan bertambah menjadi empat jenderal polisi. Penyidik juga mendalami kemungkinan makar.
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, buka-bukaan soal aneka kejanggalan dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Dalam perbincangan di podcast Rhenald Kasali, Mahfud bahkan tak ragu menyebut ada indikasi korupsi besar di balik mega proyek tersebut.
Mahfud MD secara gamblang menyoroti keputusan pemindahan proyek dari Jepang ke China yang menurutnya tidak transparan dan berbau korupsi.
"Ini jelas sudah ada korupsinya. Ketika memindahkan dari Jepang ke ke Cina tanpa penjelasan, itu korupsi," tegas Mahfud.
Isu kencang berembus Presiden Prabowo akan mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit pasca kerusuhan Agustus 2025. Dua nama calon pengganti mencuat, Komjen Dedi Prasetyo (Wakapolri) dan Komjen Suyudi Ario Seto (Kepala BNN). Publik menilai reformasi Polri jadi harga mati.
***