Ditanya soal 6 Paket Rp 1,07 Miliar, Kemuning Telaga Marus: Kami Sesuai Prosedur

Jambi — Manajemen CV Kemuning Telaga Marus memberikan jawaban singkat ketika dimintai penjelasan mengenai enam paket konstruksi tahun anggaran 2026 yang dikelolanya. Nilai proyek mereka mencapai Rp1.069.274.033 atau sekitar Rp1,07 miliar.

“Kami sesuai prosedur,” kata pihak manajemen saat dikonfirmasi.

Jawaban itu belum disertai penjelasan terperinci mengenai paket-paket yang ditanyakan. Mulai dari status kontrak, dasar penetapan harga, kemampuan menangani pekerjaan, hingga volume dan mutu hasil pelaksanaan.

Padahal, pertanyaan yang diajukan menyangkut pekerjaan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, yakni fasilitas pelayanan kesehatan dan akses jalan lingkungan.

Nama CV Kemuning Telaga Marus tercatat pada dua paket di Kabupaten Muaro Jambi senilai Rp489.434.033. Empat paket lainnya dengan nilai gabungan Rp579.840.000.

Seluruh paket dalam rekap menggunakan APBD dan metode Pengadaan Langsung. Tahapannya tercatat Pemilihan Selesai.

Catatan tersebut belum menunjukkan bahwa seluruh kontrak sudah ditandatangani, pekerjaan fisik telah rampung, atau uangnya sudah dibayarkan. Penjelasan mengenai posisi masing-masing paket itulah yang turut diminta kepada perusahaan.

Berikut enam paket yang menjadi bahan konfirmasi:

Salah satu angka yang menarik perhatian terdapat pada dua pekerjaan di Kecamatan Alam Barajo.

Paket jalan Lorong Kelapa Kembar tercatat Rp199.970.000. Sementara jalan Lorong Masjid Almusafirin Rp199.960.000. Selisihnya hanya Rp10.000.

Keduanya sama-sama mencantumkan RT 16, tetapi berada di kelurahan dan lorong berbeda. Kelapa Kembar berada di Kelurahan Beliung, sedangkan Masjid Almusafirin berada di Kelurahan Bagan Pete.

Kedekatan angka tersebut menjadi alasan untuk meminta pembandingan yang lebih terukur. Panjang, lebar, ketebalan, jenis lapisan, kondisi dasar jalan, volume, serta harga satuan diperlukan untuk menjelaskan bagaimana nilai masing-masing pekerjaan terbentuk.

Jawaban singkat manajemen belum menerangkan apakah kedua ruas memiliki ukuran dan spesifikasi serupa, atau terdapat perbedaan pekerjaan yang menghasilkan nilai hampir sama.

Namun, kemiripan nilai itu belum membuktikan adanya duplikasi maupun pemecahan paket terlarang. Jumlah kedua pekerjaan mencapai Rp399.930.000, masih di bawah batas umum Pengadaan Langsung konstruksi Rp400 juta dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Larangan pemecahan paket berkaitan dengan tujuan menghindari Tender atau Seleksi, sehingga perlu diperiksa melalui dokumen perencanaan dan lingkup pekerjaan.

Perhatian berikutnya tertuju pada Rehabilitasi Pustu Desa Sungai Gelam. Paket berkode 11002800000, dengan RUP 65726455, tercatat Rp393.250.426 dan menjadi pekerjaan bernilai terbesar dalam daftar.

Angkanya sekitar 36,78 persen dari total enam paket. Nilai tersebut berada Rp6.749.574 di bawah batas Rp400 juta.

Kedekatan dengan batas pengadaan langsung belum menunjukkan pelanggaran. Hal yang perlu dijelaskan ialah dasar pemilihan metode, nilai HPS, hasil negosiasi, serta lingkup rehabilitasi yang menjadi tanggung jawab penyedia.

Paket Pustu Sungai Gelam dengan nama penyedia dan nilai yang sama juga pernah tercantum dalam pemberitaan Jambi Link pada 5 Oktober 2026 mengenai pengadaan Dinas Kesehatan Muaro Jambi. Pencantuman tersebut merupakan informasi pengadaan, bukan hasil pemeriksaan mutu bangunan.

Dalam surat konfirmasi, perusahaan diminta merinci ruangan yang diperbaiki, luas pekerjaan, kondisi awal, serta komponen yang masuk kontrak. Rinciannya mencakup struktur, atap, plafon, lantai, sanitasi, dan instalasi, sepanjang menjadi bagian pekerjaan.

Dokumentasi sebelum dan sesudah pekerjaan, hasil pengukuran, serta pemeriksaan fungsi diperlukan untuk memperlihatkan hasil rehabilitasi. Bagi pengguna fasilitas kesehatan, rincian itu berhubungan dengan keamanan dan kelayakan ruang pelayanan.

Paket lain di Muaro Jambi adalah pembangunan gedung pos pelayanan kesehatan di Desa Mendalo Darat senilai Rp96.183.607. Pekerjaan tersebut tercatat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk paket ini, pertanyaan mencakup lokasi persis, status lahan, luas bangunan, jumlah ruang, kelengkapan sanitasi, dan pihak yang akan mengelola fasilitas. Jawaban manajemen belum menguraikan hal-hal tersebut.

Dua pekerjaan di Kota Jambi lainnya adalah jalan RT 14 Kelurahan Rajawali senilai Rp149.970.000 dan paket di RT 08 Kelurahan Eka Jaya senilai Rp29.940.000.

Nama paket Eka Jaya dalam rekap tertulis “aling”. Ejaan tersebut dipertahankan dalam bahan konfirmasi karena nama resmi dan jenis pekerjaannya masih perlu dicocokkan dengan dokumen kontrak.

Di luar rincian pekerjaan, kapasitas perusahaan menangani paket juga menjadi bagian konfirmasi. Surat tersebut meminta penjelasan mengenai Sisa Kemampuan Paket atau SKP, berikut daftar pekerjaan aktif pada saat setiap evaluasi penyedia.

Pedoman LKPP memuat perhitungan SKP dari kemampuan paket dikurangi jumlah paket yang sedang dikerjakan. Karena itu, enam paket dalam satu tahun belum cukup untuk menyimpulkan perusahaan melampaui kapasitas. Penilaiannya memerlukan kualifikasi perusahaan, tanggal kontrak, pekerjaan yang masih berjalan, serta waktu serah terima, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada proses masing-masing.

Daftar personel, penanggung jawab teknis, peralatan, dan jadwal penempatan juga diminta. Dokumen tersebut diperlukan untuk mengetahui bagaimana perusahaan membagi sumber daya antara pekerjaan fasilitas kesehatan dan jalan di dua daerah.

Surat konfirmasi turut meminta penjelasan mengenai proses undangan pengadaan langsung, evaluasi penyedia, negosiasi harga, pengawasan, serta pembayaran. Angka Rp1,07 miliar dalam rekap belum dapat dipastikan sebagai total nilai kontrak ataupun realisasi pencairan.

Manajemen telah menyampaikan posisinya melalui pernyataan “sesuai prosedur”. Penjelasan per paket dan dokumen pendukung masih diperlukan agar pernyataan tersebut dapat dicocokkan dengan proses pengadaan serta hasil pekerjaan. (*)