Jambi — Pagar sekolah, jalan lingkungan, gedung PICU, hingga sumur bor untuk mendukung penanganan karhutla masuk dalam daftar jasa perencanaan dan pengawasan atas nama BUKIT HARAPAN KONSULTAN.
Dalam data pengadaan tahun anggaran 2026, nama penyedia ini tercatat pada 36 paket dengan total Rp1.050.778.149 atau sekitar Rp1,05 miliar.
Sebarannya menjangkau 13 unit kerja pada tujuh pemerintah daerah. Seluruh paket menggunakan metode Pengadaan Langsung melalui Non Tender.
Berdasarkan judul pekerjaannya, terdapat 19 paket perencanaan senilai Rp560.220.903 dan 17 paket pengawasan senilai Rp490.557.246.
Jumlah paket terbanyak berada di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Ada 15 paket dengan total Rp187.343.313, terdiri atas tujuh perencanaan dan delapan pengawasan.
Pekerjaannya menyebut sekolah di sejumlah kabupaten dan kota. Namun, unit kerja pengadaannya tetap tercatat sebagai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Paket terbesar di dinas tersebut adalah perencanaan pembangunan pagar depan SLBN Sungai Bahar, senilai Rp33.478.710.
Ada pula pengawasan rehabilitasi ruang kelas SMAN 7 Batang Hari senilai Rp24.319.212 serta pengawasan pembangunan turap SLBN Muaro Bungo senilai Rp23.432.100.
Perencanaan pembangunan ruang kelas baru SMAN 1 Sungai Penuh bernilai Rp19.762.706. Sementara perencanaan ruang kelas baru SMAN 4 Sungai Penuh mencapai Rp14.721.974.
Daftar lainnya mencakup perencanaan rehabilitasi ruang kelas, toilet, lapangan olahraga, dan tempat parkir, serta pengawasan pembangunan pagar, turap, lapangan upacara, dan ruang kepala sekolah.
Pada data Dinas Pendidikan ini, satu paket perencanaan rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Kerinci senilai Rp9.826.342 berada pada tahapan Kontrak. Empat belas paket lainnya tercatat pada tahapan Pemilihan Selesai.
Di luar pendidikan, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki dua paket di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Keduanya adalah Pengawasan Penyediaan PSU Kota Jambi 2 senilai Rp86.480.100 serta Perencanaan Penyediaan PSU Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh senilai Rp74.225.700.
Total dua paket tersebut Rp160.705.800. Keduanya tercatat pada tahapan Pemilihan Selesai.
Dengan demikian, 17 paket BUKIT HARAPAN KONSULTAN pada pemerintah provinsi bernilai Rp348.049.113.
Kabupaten Muaro Jambi mencatat tujuh paket dengan total Rp231.630.428.
Empat paket berada di Dinas PUPR, senilai Rp179.148.690. Tiga di antaranya berupa perencanaan rekonstruksi jalan.
Judul pekerjaannya menyebut ruas Simpang III Pete–Pelempang–Nyogan, Suak Putat–Tanjung Buluh–Tanjung Lanjut, serta Pasar Jambi Kecil–Mudung Darat–Bakung.
Satu paket PUPR lainnya adalah perencanaan rehabilitasi gedung parkir dan gapura Kejari Muaro Jambi, senilai Rp29.803.000, dengan tahapan Kontrak.
Muaro Jambi juga mencatat pengawasan pembangunan Zona Mestong–Bahar Utara Desa senilai Rp44.492.734.
Dua paket lainnya berada di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, yakni perencanaan tribun lapangan voli serta rehabilitasi pendopo lapangan sepak bola.
Masing-masing bernilai Rp3.994.502. Keduanya memiliki kode paket dan RUP berbeda.
Di Tanjung Jabung Barat, lima paket bernilai Rp187.950.750.
Dinas Kesehatan mencatat dua jasa perencanaan dengan total Rp69.269.550. Rinciannya, perencanaan pembangunan Gedung PICU RSUD Daud Arif senilai Rp35.481.150 dan perencanaan konstruksi rehabilitasi sedang senilai Rp33.788.400.
Kedua paket berada pada tahapan Kontrak. Angka tersebut merupakan nilai jasa perencanaan yang tercatat dalam berkas; rincian biaya pembangunan fisiknya tidak tersedia.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanjung Jabung Barat memiliki dua paket pengawasan, yakni Jalan Paket III senilai Rp57.220.500 dan Lampu Jalan Paket II senilai Rp44.733.000.
Keduanya masih pada tahapan Pemilihan Berlangsung.
Satu paket lainnya tercatat di Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat, berupa perencanaan rehabilitasi ringan Gedung Balai Adat Kuala Tungkal senilai Rp16.727.700, dengan tahapan Kontrak.
Kota Jambi memiliki empat paket senilai Rp157.032.500.
Dua paket berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Pengawasan jalan lingkungan Wilayah 14 senilai Rp89.077.500 menyebut Kelurahan Pematang Sulur, Simpang IV Sipin, dan Telanaipura pada judulnya.
Paket tersebut tercatat pada tahapan Pemilihan Selesai.
Satu paket pengawasan jalan lingkungan APBD-P untuk Kecamatan Danau Sipin, Telanaipura, dan Pelayangan bernilai Rp49.530.000. Tahapannya masih Pemilihan Berlangsung.
Dua paket Kota Jambi lainnya berada di RSUD H. Abdul Manap, dengan total Rp18.425.000.
Pekerjaannya berupa konsultan pengawas rehabilitasi ram gedung utama senilai Rp12.145.000 serta pengawasan rehabilitasi ruang Poli TB SO senilai Rp6.280.000.
Paket pertama berada pada Pemilihan Selesai, sedangkan paket kedua masih Pemilihan Berlangsung.
Adapun paket tunggal bernilai terbesar dalam seluruh daftar berada di Batanghari.
Paket DED/Perencanaan Jalan Desa Lubuk Ruso–Desa Selat bernilai Rp99.808.358, menggunakan RUP 65777804. Unit kerjanya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batanghari.
Statusnya PAKET SELESAI, dengan tahapan Pemilihan Selesai.
Di Tanjung Jabung Timur, nama BUKIT HARAPAN KONSULTAN muncul pada perencanaan pembangunan sumur bor untuk mendukung penanganan karhutla Kecamatan Sadu, senilai Rp21.367.500.
Paket tersebut masih dicatat sebagai jasa perencanaan pada tahapan Pemilihan Selesai. Berkas belum menunjukkan pembangunan atau penyelesaian sumur bornya.
Sementara di Merangin, terdapat satu paket jasa konsultansi pengawasan studio mini senilai Rp4.939.500. Paket pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini masih berada dalam Pemilihan Berlangsung.
Secara keseluruhan, 26 paket berlabel PAKET SELESAI dipasangkan dengan tahapan Pemilihan Selesai. Lima paket berada pada tahapan Kontrak dan lima lainnya masih Pemilihan Berlangsung.
Karena itu, jumlah 36 paket belum dapat dimaknai sebagai seluruh pekerjaan yang sudah dikontrak atau diselesaikan.
Sumber dananya terdiri atas 29 paket APBD senilai Rp854.562.649, lima paket APBDP senilai Rp177.790.500, serta dua paket BLUD senilai Rp18.425.000.
Seluruh 36 kode paket menggunakan RUP berbeda. Berkas belum memuat keluaran konsultansi, personel, volume pekerjaan, jadwal rinci, maupun bukti pembayaran aktual.
Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk menilai kesesuaian lingkup jasa, hasil pekerjaan, dan pembayaran setiap paket.(*)
