Jambi – Ketidakpuasan memuncak di RSUD Raden Mattaher Jambi pada Senin (7/10/2024) pagi, ketika ratusan pegawai honorer rumah sakit itu melakukan aksi unjuk rasa yang mengguncang halaman rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jambi. Mereka menuntut kejelasan status dan memprotes keras proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dianggap penuh ketidakadilan.
Para honorer, yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan rumah sakit, merasa diabaikan setelah pengumuman rekrutmen PPPK yang tidak meluluskan satu pun tenaga honorer internal RSUD Raden Mattaher. Sebaliknya, semua posisi yang tersedia justru diberikan kepada pihak luar.
"Kami yang sudah belasan tahun bekerja di sini tidak mendapatkan tempat. Dari 13 orang yang lulus, semuanya orang luar. Bagaimana nasib kami yang selama ini mengabdi?" protes salah satu pegawai yang ikut dalam aksi tersebut dengan nada kesal.
Kondisi ini memperlihatkan buruknya manajemen RSUD Raden Mattaher dalam menangani permasalahan tenaga kerja, yang sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian berarti. Rumah sakit lain di Jambi, menurut para pendemo, telah menyelesaikan proses rekrutmen PPPK dengan lancar, sementara RSUD Raden Mattaher masih terjebak dalam amburadulnya manajemen.
"Rumah sakit pemerintah lain sudah beres semua soal PPPK. Hanya di sini yang kacau, ini sangat tidak adil," ujar pendemo lainnya dengan nada marah.
Unjuk rasa ini menggarisbawahi buruknya komunikasi dan pengelolaan dari pihak manajemen rumah sakit yang seolah-olah tidak peduli terhadap nasib para pegawai honorer yang selama ini menjadi tulang punggung layanan kesehatan. Manajemen RSUD Raden Mattaher dituding abai terhadap kesejahteraan pegawai yang telah lama bekerja tanpa kejelasan status.
Di tengah suasana yang memanas, perwakilan pegawai honorer dan pihak manajemen rumah sakit masih terlibat dalam audiensi yang berlangsung tertutup. Para pegawai menuntut kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka, terutama dalam hal kesempatan untuk mendapatkan status sebagai pegawai tetap melalui PPPK.
Aksi ini bukan sekadar protes, melainkan cermin dari kegagalan manajemen rumah sakit dalam menyelesaikan isu mendasar terkait kesejahteraan pegawai, yang bisa berdampak pada layanan publik yang semakin memburuk jika tidak segera ditangani.(*)
Add new comment