Internal Golkar Tolak Penunjukan Cik Marleni sebagai Pimpinan DPRD Sarolangun

WIB
IST

Penunjukan Cik Marleni, adik kandung Ketua DPD I Partai Golkar Jambi, Haji Cek Endra, sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun mendapatkan penolakan keras dari kalangan internal partai.

Penolakan ini disampaikan Raja Indra, Wakil Ketua Perdagangan DPD I Partai Golkar dan mantan Ketua AMPG DPD II Golkar Sarolangun.

Raja Indra mengungkapkan penunjukan Cik Marleni melanggar prinsip dasar yang seharusnya dijunjung tinggi Partai Golkar, yaitu disiplin dan integritas dalam mematuhi aturan partai.

Menurutnya, Cik Marleni sebelumnya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Hanura, dan kini posisinya di Golkar seharusnya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.

Raja Indra menekankan dalam proses seleksi internal, Tabroni adalah sosok yang seharusnya dipilih untuk menduduki posisi pimpinan DPRD.

"Tabroni adalah pengurus harian yang memperoleh suara terbesar selama pemilu di Kabupaten Sarolangun. Sementara Cik Marleni suaranya jauh di bawah Tabroni. Tabroni juga didukung oleh seluruh Pengurus Kecamatan (PK) dalam sidang pleno penetapan pimpinan DPRD," ujar Raja Indra.

Sidang pleno yang menentukan calon pimpinan DPRD tersebut dihadiri Adri, Wakil Ketua Kaderisasi, dan Fahrul Rozi, Sekretaris DPD I Provinsi Jambi. Dalam sidang itu, Tabroni memperoleh dukungan mutlak dari PK, menjadikannya calon yang paling layak menduduki posisi pimpinan DPRD.

"Keputusan untuk memilih Cik Marleni sangat bertentangan dengan strategi partai dan dapat melemahkan dukungan di lapangan, terutama bagi Gerry, calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar. Ini bukan hanya soal kursi, tapi menyangkut masa depan Partai Golkar," tegas Raja Indra.

Raja Indra juga menyoroti penunjukan Cik Marleni mengancam stabilitas dan kesolidan Partai Golkar di Sarolangun, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi posisi Golkar secara nasional.

Ia meminta Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia, untuk segera mencabut dan mengevaluasi Surat Keputusan (SK) yang telah dikeluarkan oleh DPP terkait pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun.

"Aturan harus ditegakkan, siapa pun orangnya. Jika Partai Golkar ingin tetap maju dan kuat, tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran aturan. Saya akan terus menyuarakan tuntutan ini hingga ke DPP Partai Golkar untuk memastikan bahwa suara akar rumput partai tidak diabaikan," tambah Raja Indra.

Raja Indra memperingatkan keputusan ini bukan sekadar persoalan daerah, tetapi bisa berdampak pada posisi Partai Golkar secara nasional.

"Bapak Haji Cek Endra sedang bermain api dengan keputusan ini. Kita harus fokus pada target utama, yaitu memenangkan 60% pilkada di seluruh Indonesia," tegasnya.

Raja Indra menambahkan, penunjukan Cik Marleni sebagai Pimpinan DPRD, dan penempatan putranya Gerry sebagai calon Wakil Bupati, telah menimbulkan keresahan di kalangan kader dan simpatisan partai.

"Langkah ini bisa memicu gelombang kekecewaan, terutama dari kalangan yang merasa terpinggirkan, seperti Tontawi Jauhari, mantan Ketua Golkar Sarolangun yang baru saja dilengserkan," tambahnya.

Tontawi Jauhari, yang memiliki basis dukungan kuat di Sarolangun, dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Golkar Sarolangun, sebuah langkah yang dianggap banyak pihak sebagai bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan oleh Cek Endra. Gelombang kekecewaan ini bisa berpotensi melemahkan dukungan terhadap Partai Golkar dalam Pilkada mendatang, terutama di wilayah Sarolangun.

Menurut Raja Indra, gelombang kekecewaan ini tidak hanya akan datang dari para kader Golkar, tetapi juga dari masyarakat luas yang melihat keputusan ini sebagai bentuk nepotisme.

“Masyarakat sekarang semakin kritis terhadap praktik-praktik yang tidak transparan dan cenderung mengarah pada pembentukan dinasti politik. Jika ini dibiarkan, Partai Golkar bisa kehilangan kepercayaan publik,” tegasnya.

Raja Indra menuntut Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk segera turun tangan dan mengevaluasi keputusan ini.

"Partai Golkar tidak boleh dirusak oleh kepentingan segelintir orang. Kita butuh keputusan yang bijak dan sesuai dengan semangat demokrasi yang dipegang teguh oleh Golkar," ujarnya.(*)

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

BeritaSatu Network