Jambi – Lawatan sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) SMP di Kota Jambi ke luar negeri terus menjadi sorotan publik. Setelah aktivis pendidikan Robert Samosir mengkritisi tujuan dan manfaat kunjungan tersebut, kini Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menanggapi dengan serius dan menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi.
Menariknya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, Ridwan, memberikan respons yang terkesan santai ketika dikonfirmasi terkait lawatan puluhan Kepsek SMP tersebut. Ia menyebutkan bahwa kunjungan itu bukan perjalanan dinas, melainkan kunjungan pribadi yang menggunakan biaya pribadi para kepala sekolah.
“Biasa lah dindo. Itu kunjungan pribadi, bukan dinas. Uang sendiri. Kalau tidak salah, mereka berangkat ke Malaysia dan Thailand. Biasa, refreshing,” ujar Ridwan, Minggu (13/10/2024).
Ridwan menyebut yang berangkat 15 Kepsek. Namun, Robert Samosir menyebut yang berangkat 22 orang, 20 Kepsek dan 2 orang pejabat dinas Pendidikan Kota Jambi.
Ridwan menambahkan bahwa para kepala sekolah tersebut turut bersama Kabid SMP Sugiono. Menurut Sekda, tidak ada anggaran dari APBD Kota Jambi yang digunakan untuk perjalanan ini. Kunjungan mereka sambil menyempatkan diri untuk melihat sekolah-sekolah favorit di Malaysia.
Meski demikian, Ridwan membenarkan bahwa para kepala sekolah tersebut telah mendapatkan izin untuk perjalanan tersebut.
"Ada izinnyo, kalau tidak salah sambil kunjungan ke sekolah favorit di Malaysia," katanya.
Ketika ditanya lebih lanjut tentang disposisi atau persetujuan tertulis dari pihak Sekda terkait lawatan tersebut, Ridwan kembali merespons dengan nada santai, "Ado lah dindo," seolah menyiratkan bahwa segala prosedur telah dijalankan.
Namun, pernyataan santai Sekda ini justru memperbesar tanda tanya publik dan DPRD. Kemas Faried Alfarelly, Ketua DPRD Kota Jambi, menyebut bahwa meskipun kunjungan ini diklaim sebagai perjalanan pribadi, penting untuk tetap mempertanyakan apakah kunjungan tersebut mendapatkan izin resmi dan apa manfaat yang dapat diperoleh bagi dunia pendidikan di Kota Jambi.
"Kami akan segera menggelar RDP dengan Dinas Pendidikan. Publik berhak mengetahui tujuan dan manfaat kunjungan tersebut, serta memastikan tidak ada penggunaan anggaran daerah untuk perjalanan ini," tegas Kemas Faried.
Ia menambahkan bahwa jika perjalanan tersebut menggunakan fasilitas atau dana negara, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas kepada publik, apalagi terkait kunjungan para pejabat di dunia pendidikan.
Kabar mengenai lawatan ini mencuat di tengah spekulasi adanya surat tugas resmi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi, yang semakin memicu reaksi keras. Robert Samosir, yang sebelumnya menyuarakan kekecewaannya, juga mempertanyakan bagaimana mungkin kunjungan pribadi bisa melibatkan surat tugas dari dinas dan apakah ini telah mendapat persetujuan dari Walikota Jambi.
"Sekarang publik butuh klarifikasi lebih rinci, terutama terkait legalitas dan efektivitas dari kunjungan ini, karena menyangkut pejabat publik," ujar Robert.(*)
Add new comment