Masuknya Bakri ke DPP membuka babak baru di PAN Jambi. Persaingan memperebutkan kursi Ketua DPW kini terbuka lebar. Apakah PAN Jambi akan dipimpin oleh kekuatan eksekutif seperti Al Haris, sosok legislatif seperti Hafiz Fattah, tokoh muda seperti BBS, atau nama lama yang kembali naik daun seperti Zumi Zola? Jawabannya akan ditentukan dalam waktu dekat, 26 April.
****
Musda Golkar Jambi 2025 adalah gerbang awal menuju Pilgub 2029. Dengan mengukuhkan kembali Cek Endra sebagai Ketua DPD I, Golkar tak hanya menjaga soliditas internal, tapi juga menyiapkan fondasi politik untuk kembali merebut kursi Gubernur Jambi dengan kader sendiri.
***
Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siulak Deras di Kabupaten Kerinci yang dibiayai dari APBN 2025 melalui Kementerian PUPR, saat ini masih dalam tahap proses tender. Proyek yang berada di bawah tanggung jawab SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VI BWSS VI Provinsi Jambi ini memiliki nilai pagu besar, mencapai Rp 13 miliar untuk fisik konstruksi, dan Rp 1 miliar untuk jasa konsultan pengawasan.
Namun, proses lelang konsultan pengawasan harus diulang karena kesalahan administratif yang dilakukan Pokja Pemilihan.
Langkah serius ditunjukkan AKBP Mat Sanusi dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi periode 2025–2029. Kamis pagi (17/4/2025), perwira menengah Polri itu resmi mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat KONI Provinsi Jambi.
Sanusi hadir didampingi Prof. Ilham dan sejumlah perwakilan cabang olahraga (cabor) yang disebut telah menyatakan dukungan. Ia disambut langsung Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI Jambi, Aswan Hidayat.
Penyelidikan kasus dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif di lingkungan DPRD Provinsi Jambi periode 2019–2024 terus bergulir dan memasuki babak serius. Hingga kini, penyidik Polda Jambi telah memeriksa delapan anggota dewan dan sembilan staf sekretariat DPRD untuk dimintai keterangan.
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan awal pemeriksaan (LAP) yang menunjukkan indikasi kuat dugaan korupsipada berbagai pos anggaran, mulai dari kegiatan reses, konsumsi, hingga kebutuhan rumah tangga rumah dinas anggota dewan.
Aroma pertarungan politik mulai terasa di tubuh Partai Golkar Provinsi Jambi menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) 2025. Nama Cek Endra, anggota DPR RI dari Komisi XII yang kini menjabat Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, kembali menguat sebagai kandidat unggulan untuk memimpin partai beringin rindang itu satu periode ke depan.
Pagi di akhir Maret 2025 terasa berbeda bagi Sukisno dan kawan-kawannya dari Kelompok Tani Suka Bersatu. Matahari baru saja menyapu embun di daun jagung ketika wajah-wajah mereka mulai merekah oleh senyum lega dan haru. Di depan mereka, terbentang hasil kerja keras selama berbulan-bulan: lima ton jagung manis segar dan satu setengah ton tomat merah ranum siap panen.
JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris diwakili Wagub Abdullah Sani, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026, Rabu, 16 April 2025.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wagub, Al Haris menegaskan pentingnya Musrenbang tahun ini sebagai tonggak awal implementasi RPJMD 2025–2029 dan fondasi bagi rencana pembangunan jangka panjang hingga 2045.
Pimpinan DPRD Kota Jambi meluruskan informasi beredar, ihwal kekecewaan sejumlah kontraktor yang mengaku tak mendapatkan proyek dari jalur pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Isu ini mencuat setelah kabar beredar menyatakan beberapa kontraktor mendatangi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi, namun merasa “tidak dilayani” karena mengaku membawa “proyek pokir”.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarely, menegaskan anggota dewan tak memiliki kewenangan dalam hal penunjukan kontraktor atau pengaturan proyek.
Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menanggapi tegas isu simpang siur yang berkembang di tengah masyarakat terkait banjir di kawasan Mayang dan pembangunan kawasan komersial Jambi Business Center (JBC). Al Haris meluruskan sejumlah informasi yang dinilai telah menimbulkan kesalahpahaman publik.
“Lahan JBC itu bukan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sebelumnya, itu adalah lahan bekas Kantor Dinas Peternakan,” tegas Al Haris, Selasa (14/4/2025).