Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) kembali menyampaikan aspirasi melalui aksi dan pelaporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Aksi itu berlangsung Kamis, 22 Mei 2025, dengan sorotan pada tata kelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan pelaksanaan tugas belajar oleh Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.
Pemerintah Kota Sungai Penuh tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, sebagai pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan. Dalam rapat konsultasi yang berlangsung secara daring pada Kamis, 22 Mei 2025, sejumlah masukan strategis disampaikan Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi, terutama terkait pentingnya sinkronisasi antara RPJMD Kota dengan dokumen perencanaan Provinsi Jambi dan RPJMN.
Salah satu masukan penting datang dari anggota TAG Jambi, Arpani, M.Si.
Di atas kertas, ini tampak seperti proyek normal. Tapi di balik susunan dokumen dan angka-angka administratif itu, terdapat lubang yang cukup besar untuk dilalui satu truk penuh tanda tanya.
Nama proyeknya Pembangunan Pintu Air Parit 10. Proyeknya terletak di Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nilainya...wow...tidak kecil—Rp 4,09 miliar. Ini adalah budget anggaran yang semestinya menjanjikan pengendalian air yang lebih baik bagi warga, terutama di wilayah yang sering tergenang saat hujan deras dan pasang air laut.
Tak banyak pemimpin yang bisa merancang daerahnya seperti seorang arsitek membangun kota dari kertas kosong. Tapi Al Haris, Gubernur Jambi dua periode, telah membuktikan bahwa visi bisa dituangkan dalam sketsa, dan sketsa bisa menjadi jalan, jembatan, sekolah, sawah, dan harapan.
Ia bukan datang dari elite ibukota. Ia memulai karier dari golongan I ASN, menjadi Lurah, lalu dua periode menjadi Bupati Merangin, sebelum akhirnya dipercaya dua kali memimpin Provinsi Jambi.
Ada momen-momen kecil dalam pengadaan negara yang kerap terlewat dari perhatian. Tapi justru dalam hal-hal kecil itu, publik bisa belajar membaca pola. Salah satunya adalah selisih enam hari antara penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan dimulainya proses unggah dokumen penawaran dalam sebuah tender proyek konstruksi.
Tender tersebut bernilai Rp 1,7 miliar, dan akhirnya dimenangkan oleh CV AR-RAZAK. Nama proyeknya Penyempurnaan/ Peningkatan Stadion Bhakti Karya Kuala Tungkal. Satuan kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olaharaga Kabupaten Tanjab Barat.
Suasana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029 yang digelar di Swiss-Belhotel, Rabu (21/5/2025), mendadak hangat. Bukan karena debat atau diskusi, tapi karena sindiran tajam Gubernur Jambi Al Haris kepada sejumlah bupati yang absen.
Musrenbang yang digelar Bappeda Provinsi Jambi ini dihadiri Wakil Mendagri Bima Arya, para kepala OPD, unsur Forkopimda, anggota DPRD Provinsi, serta sebagian bupati dan wali kota se-Jambi.
Tim Jambi Link menemukan potensi celah administrasi dalam tender proyek strategis nasional. Tapi pihak pemerintah membantah—dan menyodorkan data klarifikasi. Siapa yang benar?
***
Satu proyek. Tiga kali revisi jadwal. Dua kali perubahan pengumuman. Dan akhirnya, nol pemenang. Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siulak Deras senilai Rp 13 miliar yang didanai penuh APBN 2025 kini terancam gagal total. Kondisi ini terjadi, justru di tengah desakan petani akan suplai air untuk lahan pertanian mereka.
Proses tender rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 43 Kecamatan Senyerang saat ini sedang berada di tahap paling menentukan. Dengan nilai HPS mencapai Rp 1,25 miliar, proyek ini menjadi perhatian karena menyasar langsung kualitas ruang belajar anak-anak sekolah negeri di wilayah pesisir barat Jambi itu.
Proses tender saat ini masuk tahap pembukaan dokumen penawaran. Dimulai sejak 19 Mei 2025 hingga 20 Mei 2025. Dari data terlihat ada 7 CV yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran.
Sudah empat hari terakhir, warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh hidup dalam kegelapan total. Sejak dini hari 17 Mei 2025, aliran listrik di dua wilayah ini padam tanpa jeda. Aktivitas lumpuh. Pelayanan publik tersendat. Bahkan rumah sakit dan pusat data pemerintahan ikut terganggu.
Penyebabnya? Satu tower transmisi 150 kV PLN roboh, menghentikan seluruh aliran daya dari sistem utama.