Jambi – Kasus kejahatan lingkungan di Koto Boyo semakin terang benderang. Fakta terbaru yang diungkap Sekjen DPP MAPPAN, Hadi Prabowo, mengonfirmasi bahwa PT Bumi Bara Makmur Mandiri (BBMM) tidak melakukan reklamasi bukan saja karena kelalaian, tetapi karena memang tidak pernah menempatkan jaminan pascatambang.
Kerinci – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Dr. Jafar Ahmad, M.Si., akhirnya angkat bicara menanggapi aksi aspirasi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) di IAIN Kerinci, Senin (10/03/2025).
Jambi – Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Senin (10/3/2025), untuk mendesak penegak hukum mengusut dugaan penyelewengan dalam operasional stockpile batubara milik PT PMP yang berada di zona inti Candi Muaro Jambi.
Menurut MPRJ, keberadaan stockpile batubara di kawasan cagar budaya nasional ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menjadi tempat penyelundupan batubara ilegal serta merugikan negara dari sisi pajak, royalti, dan cukai.
Jambi – Kejahatan lingkungan di Koto Boyo, Batanghari akibat tambang batubara yang tidak direklamasi semakin mendapat sorotan publik. Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Gerindra, AR Syahbandar, mendesak Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Jambi agar segera bersuara dan menindaklanjuti persoalan ini.
Menurut AR Syahbandar, Fraksi Gerindra tidak boleh berdiam diri dan menutup mata atas kehancuran lingkungan di Koto Boyo yang terus dibiarkan.
Polemik ihwal pungutan kompensasi hauling batubara terus menyeruak. Kali ini, Jefri Bintara Pardede, eks anggota DPRD Kota Jambi menyoroti masalah pungutan hauling batubara yang melintas jalur integra.
Jefri mempertanyakan legalitas, transparansi, dan dasar hukum pemungutan dana dengan kurs dolar per ton yang dibebankan kepada pengusaha batubara yang melintasi jalur ini.
Apakah ini pungutan resmi atau bentuk "pajak liar" yang tidak memiliki dasar hukum?
Publik semakin gencar mempertanyakan legalitas iuran yang dipungut dari pengusaha tambang batubara oleh Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB). Berapa total dana yang dikumpulkan? Untuk apa penggunaannya? Bagaimana dengan pajaknya? Dan mengapa pengusaha rela menyetor? Apakah ada intervensi dari pihak tertentu?
Hingga kini, Ketua PPTB, Asnawi, masih bungkam. Tidak ada klarifikasi terkait mekanisme pengelolaan dana dari para pengusaha tambang. Transparansi yang dituntut publik pun tak kunjung dijawab.
Jambi – Setelah investigasi yang dilakukan Jambi Link bersama Perkumpulan Hijau dipublikasikan, aparat akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek kondisi lingkungan di Koto Boyo, Batanghari, Kamis 6 Februari 2025.
Hasil peninjauan Tim Ditreskrimsus Polda Jambi, Kementerian ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi menguak fakta yang mengkhawatirkan.
Jambi – Skandal perampasan kawasan hutan negara kembali mencuat. PT Citra Koperasindo Tani (PT CKT) resmi dilaporkan ke Satgas Penertiban Kawasan Hutan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Peduli Anggaran Negara (LSM MAPPAN) pada Jumat (07/05/2025).
LSM MAPPAN melaporkan bahwa perusahaan ini menguasai secara ilegal 997 hektare lahan hutan cagar alam dan hutan produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sialnya, menurut LSM MAPPAN, lahan itu telah mereka alihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit.
Jambi – Kerusakan lingkungan akibat tambang batubara di Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, akhirnya diselidiki aparat kepolisian. Mereka gerak cepat dengan menurunkan tim gabungan, yang terdiri dari Ditreskrimsus Polda Jambi, Polres Batanghari, Kementerian ESDM, serta Dinas Lingkungan Hidup, turun langsung ke lokasi pada Kamis (6/3/2025). Tim gabungan turun untuk menyelidiki lubang-lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi.
Jambi – Pembangunan gedung Kantor Wali Kota Jambi yang telah menelan anggaran sebesar Rp 105 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 kini menuai kontroversi. Proyek prestisius yang digarap PT Station Energi Indonesia (SEI) ternyata memiliki banyak kejanggalan, mulai dari kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, hingga permasalahan serius pada pemasangan dinding granit yang berpotensi membahayakan keselamatan.