Jambi – Di era serba digital ini, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Dr. H. Maulana, MKM, dan Diza Hazra Aljosha, SE, MA, berkomitmen membawa Kota Jambi menuju sistem pemerintahan yang lebih modern dan responsif melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Komitmen ini lahir dari visi mereka akan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan, di mana warga dapat mengakses layanan publik dengan lebih cepat dan mudah. Bagi Maulana-Diza, digitalisasi bukan hanya kemajuan teknologi, tetapi cara untuk menjembatani kebutuhan rakyat dengan respons pemerintah yang lebih cepat, terbuka, dan dapat diandalkan.
Visi Maulana-Diza: Pemerintahan Responsif dalam Satu Sentuhan
Maulana dan Diza memahami bahwa akses layanan publik yang efisien dan transparan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Dengan memperkuat SPBE, mereka yakin bahwa warga Jambi bisa menikmati pelayanan berbasis digital yang memungkinkan proses administrasi menjadi lebih sederhana dan cepat. Layanan ini akan mencakup pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, hingga sistem pengaduan masyarakat yang semuanya terintegrasi dalam satu sistem digital.
“Era digital harus menjadi alat untuk mendekatkan pemerintah dan rakyat. Bukan hanya cepat, tapi juga bisa diandalkan,” tegas Maulana. Dia meyakini bahwa dengan SPBE, masyarakat tidak perlu lagi mengantre lama atau mendatangi kantor pemerintahan berulang kali. Cukup dengan satu aplikasi atau platform digital, semua layanan bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
SPBE untuk Pelayanan Publik yang Cepat dan Transparan
Dalam penerapan SPBE, Maulana-Diza merencanakan sistem yang memungkinkan warga Jambi melakukan hampir semua layanan publik secara online. Mulai dari pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU), hingga izin usaha kecil, semua dapat dilakukan secara daring tanpa perlu tatap muka langsung, kecuali dalam proses yang memerlukan verifikasi akhir.
Diza menambahkan, “Kami ingin menciptakan sistem yang transparan. Melalui SPBE, warga bisa memantau progres permohonannya secara langsung dan mendapatkan pemberitahuan secara real-time, sehingga tidak ada lagi keluhan soal ketidakjelasan proses.”
Dengan adanya notifikasi real-time dan akses pelacakan proses, warga akan lebih tenang karena mereka bisa tahu secara pasti kapan dokumen akan selesai atau jika ada persyaratan yang perlu dilengkapi. Sistem ini diharapkan bisa meminimalisir birokrasi yang berbelit-belit dan memberantas praktik-praktik percaloan atau pungutan liar.
Mengedepankan Sistem Pengaduan dan Pemantauan Publik secara Terpadu
Maulana-Diza menilai bahwa salah satu komponen utama dalam pemerintahan yang baik adalah kemampuan untuk mendengar dan merespons aspirasi warga. Oleh karena itu, sistem SPBE yang mereka usung juga akan dilengkapi dengan platform pengaduan terpadu yang memungkinkan warga menyampaikan keluhan, saran, atau laporan masalah secara langsung melalui aplikasi atau portal pemerintah.
“Warga bisa melaporkan keluhan mereka – entah itu terkait jalan rusak, masalah kebersihan, atau bahkan pelayanan kesehatan – dengan cepat dan praktis. Laporan ini akan langsung masuk ke sistem kami dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” ungkap Diza.
Selain menerima pengaduan, platform ini juga memungkinkan warga untuk memantau status penyelesaian masalah yang mereka laporkan. Transparansi ini diharapkan bisa membangun rasa percaya antara masyarakat dan pemerintah, karena setiap keluhan akan terlihat jelas, termasuk kapan keluhan diterima, siapa yang bertanggung jawab, dan status penyelesaian terakhir.
Membangun Sistem Terpadu untuk Keamanan Data dan Efisiensi Lintas Instansi
Pemerintahan berbasis elektronik membutuhkan integrasi data yang aman dan efisien antarinstansi. Maulana-Diza berkomitmen untuk membangun infrastruktur keamanan data yang kokoh guna melindungi informasi pribadi warga. Setiap layanan digital akan dilindungi oleh enkripsi data dan pengawasan ketat, memastikan bahwa data penduduk tidak disalahgunakan dan hanya digunakan untuk keperluan administratif yang sah.
Selain itu, dengan sistem SPBE, seluruh instansi di pemerintah Kota Jambi akan terhubung dalam satu basis data terpadu. Misalnya, data kependudukan di Dinas Catatan Sipil akan terintegrasi dengan data kesehatan di Dinas Kesehatan, sehingga informasi bisa diperbarui secara real-time dan lintas instansi. Ini akan mempermudah proses administrasi tanpa harus mengumpulkan dokumen yang sama berulang kali di berbagai tempat.
“Data yang terintegrasi akan membuat pelayanan lebih cepat. Warga tidak perlu repot membawa dokumen ke sana kemari atau mengisi ulang informasi yang sama di berbagai instansi. Semua sudah tersedia di satu sistem yang bisa diakses oleh petugas terkait,” ujar Maulana.
Dukungan Terhadap Program E-Government dan Smart City
Maulana-Diza melihat SPBE sebagai langkah awal menuju konsep Smart City atau Kota Pintar, di mana seluruh aspek kota dikelola secara digital untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan memperkuat e-government, pasangan ini yakin bahwa Jambi dapat bertransformasi menjadi kota yang lebih efisien, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Smart City bukan hanya soal teknologi, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi untuk menjawab kebutuhan warga dengan lebih baik,” jelas Maulana. Pasangan ini berencana meluncurkan aplikasi khusus di mana warga dapat mengakses berbagai informasi, mulai dari jadwal pelayanan publik, status proyek pembangunan, hingga peta daerah rawan bencana. Semua ini bisa diakses dari ponsel, membuat pelayanan publik terasa lebih dekat di tangan warga.
Memberdayakan Sumber Daya Manusia dalam Era Digital
Dalam implementasi SPBE, Maulana-Diza menyadari pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jambi agar mereka mampu mengoperasikan teknologi digital dengan baik. Program pelatihan akan diadakan untuk meningkatkan kompetensi ASN, agar mereka siap melayani masyarakat dalam sistem yang berbasis elektronik.
“Kami tidak ingin teknologi ini hanya bagus di atas kertas. Kami ingin setiap ASN bisa mengoperasikan SPBE dengan lancar, memahami bagaimana memproses data dengan cepat, dan mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang cara menggunakan layanan ini,” tambah Diza. Melalui program ini, Maulana-Diza berharap Jambi memiliki ASN yang tidak hanya cakap dalam hal teknis tetapi juga responsif dan berorientasi pada pelayanan.
Mewujudkan Kota Jambi yang Terhubung dan Terpercaya
Di akhir, Maulana-Diza menyampaikan bahwa tujuan utama mereka bukan sekadar modernisasi, tetapi juga membangun kota yang lebih terhubung dan terpercaya. Dengan pemerintahan berbasis elektronik, mereka ingin mewujudkan sebuah kota yang melayani dengan cepat, transparan, dan dapat diandalkan, di mana warga merasa dihargai dan dipermudah dalam setiap aspek pelayanan.
“Sistem ini adalah langkah besar menuju Jambi yang lebih baik. Kami ingin Jambi menjadi kota yang efisien, di mana semua layanan terintegrasi dan dapat diakses dengan mudah. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi setiap warga,” tutup Maulana dengan penuh semangat.
Dengan SPBE, Maulana-Diza optimis bahwa Jambi bisa menjadi contoh kota yang tidak hanya mengedepankan teknologi, tetapi juga menjaga kepercayaan dan kepuasan warga. Inisiatif ini, yang menggabungkan kemudahan, keamanan data, dan transparansi, diharapkan membawa Jambi selangkah lebih dekat menjadi kota yang cerdas, modern, dan penuh kehangatan pelayanan.
Add new comment