Pengangguran di Muaro Jambi meningkat tajam, soroti kurangnya gebrakan pemerintah. Kritik muncul terkait kebijakan yang kurang efektif. Pemerintah diharapkan mengambil langkah agresif dan menunjukkan kepedulian nyata untuk menciptakan lapangan kerja.
Muaro Jambi – Peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Muaro Jambi selama tiga tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pengamat ekonomi. Meskipun pemerintah daerah mengklaim telah berupaya menciptakan lapangan kerja, data menunjukkan bahwa angka pengangguran justru terus meningkat, menyoroti kurangnya efektivitas program yang ada.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muaro Jambi, jumlah pengangguran di wilayah ini terus meningkat sejak 2021. Tahun itu, dari 214.881 angkatan kerja, 12.003 jiwa atau 5,59 persen tercatat sebagai pengangguran. Angka ini meningkat menjadi 12.586 jiwa atau 5,35 persen pada 2022 dari 235.033 angkatan kerja. Pada 2023, meskipun jumlah angkatan kerja menurun menjadi 233.135 jiwa, jumlah pengangguran naik lagi menjadi 12.590 jiwa atau 5,40 persen.
Muji Lestari, Kepala BPS Muaro Jambi, mengonfirmasi bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten ini adalah yang tertinggi kedua di Provinsi Jambi, setelah Kota Jambi. "Secara jumlah memang mengalami peningkatan semenjak tiga tahun terakhir. Secara persentasenya, tahun 2022 mengalami penurunan, tapi tahun lalu kembali meningkat," ujarnya.
Kurangnya Kebijakan Efektif
Meningkatnya angka pengangguran ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ini. Kritik muncul bahwa selama ini program pemerintah belum cukup efektif dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduk lokal. Banyak pihak menilai bahwa inisiatif yang diluncurkan hanya bersifat sporadis dan kurang terfokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.
Selama ini, pemerintah telah menggulirkan beberapa program pelatihan dan kewirausahaan, namun dampaknya terhadap penurunan angka pengangguran belum signifikan. Kurangnya sinergi antara program pelatihan dan kebutuhan pasar kerja menjadi salah satu penyebab minimnya serapan tenaga kerja.
Gebrakan yang Ditunggu
Sejauh ini, belum terlihat adanya gebrakan signifikan dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan pengangguran. Meski telah ada komitmen untuk meningkatkan investasi dan menarik investor baru, proses ini masih berjalan lambat. Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah-langkah lebih agresif dalam memperbaiki iklim investasi dan mempermudah izin usaha untuk mendorong penciptaan lapangan kerja.
Pengamat ekonomi menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk memastikan lulusan siap memasuki dunia kerja. "Perlu ada kebijakan yang lebih terarah untuk mengatasi mismatch antara pendidikan dan kebutuhan industri," kata seorang pengamat.
Menunggu Aksi Nyata
Masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya berhenti pada retorika, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk menurunkan angka pengangguran. Program-program yang lebih terfokus pada pengembangan keterampilan dan kewirausahaan harus diimplementasikan dengan baik agar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Pemerintah harus segera menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap masalah ini. Diperlukan gebrakan yang lebih berani untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Muaro Jambi," tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Dengan tantangan yang ada, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diharapkan dapat segera berbenah dan menunjukkan komitmen nyata dalam mengatasi pengangguran. Hanya dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, masalah pengangguran di daerah ini dapat diatasi.(*)
Add new comment