Potensi Masalah Pilkada Sarolangun 2024: Pj Bupati Sarolangun, Bachril Bakri, ungkap risiko data pemilih jelang Pilkada. Serukan warga proaktif pastikan hak pilih terdaftar.
Di tengah persiapan menjelang Pilkada 2024, Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun, Bachril Bakri, menyoroti beberapa isu krusial yang bisa berdampak pada pelaksanaan pemilihan yang jujur dan demokratis. Dalam sebuah pernyataan setelah menghadiri Rapat Pleno Terbuka untuk rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Bachril meminta masyarakat memastikan diri terdaftar sebagai pemilih.
Potensi Masalah Data Pemilih
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Sarolangun adalah validitas dan akurasi data pemilih. Bachril mengungkapkan bahwa jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) kini mencapai 542, dengan pemilih sekitar 214 ribu orang, meningkat dari 209 ribu pada pemilu sebelumnya.
“Ada penambahan jumlah pemilih, namun kita harus waspada. Potensi kesalahan dalam daftar pemilih tetap ada, terutama jika masyarakat tidak proaktif memeriksa status mereka,” ujar Bachril.
Kekhawatiran Tentang Pemilih Ganda
Bachril Bakri juga menyoroti risiko terjadinya pemilih ganda akibat pemekaran desa di Kecamatan Mandiangin. Dia mendesak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sarolangun untuk memperbarui data kependudukan guna menghindari masalah ini.
“Pemekaran desa bisa menyebabkan data kependudukan yang tumpang tindih. Jika ini tidak segera ditangani, bisa mempengaruhi kredibilitas Pilkada,” tegasnya.
Kurangnya Sosialisasi dan Partisipasi
Masalah lain yang diungkap adalah kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam memastikan mereka terdaftar. Bachril menekankan perlunya upaya lebih dari pihak berwenang untuk menjangkau masyarakat yang mungkin terabaikan dalam proses pendaftaran pemilih.
“Pengalaman dari Pileg lalu menunjukkan masih ada pemilih yang tidak terdata di TPS. Ini harus menjadi pelajaran agar tidak terulang,” kata Bachril.
Implikasi Politik dan Sosial
Bachril juga mengingatkan bahwa ketidakakuratan dalam daftar pemilih dapat menimbulkan implikasi politik dan sosial yang serius. Ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada bisa memicu protes dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
“Kita harus waspada terhadap potensi konflik dan menjaga agar Pilkada tetap damai dan dapat dipercaya,” tambahnya.
Seruan untuk Aksi
Di akhir pernyataannya, Bachril Bakri menyerukan semua pihak, termasuk aparat pemerintahan dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam memastikan Pilkada 2024 berlangsung lancar dan adil.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerjasama semua pihak agar hak pilih warga terlindungi dan proses demokrasi berjalan dengan baik,” tutup Bachril.
Add new comment