Apakah kesiapan Dinas Lingkungan Hidup Batanghari dalam menghadapi Karhutla hanya formalitas belaka? Soroti keraguan dan pertanyaan kritis mengenai langkah antisipasi Karhutla di tengah ancaman musim kemarau.
Di tengah ancaman serius kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali menghantui Kabupaten Batanghari selama musim kemarau, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mengklaim telah siap dengan berbagai langkah antisipasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batanghari, Zamzami, menyatakan bahwa alat untuk mengukur Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sudah disiapkan, dan akan segera dipasang jika kabut asap terlihat secara kasat mata. Namun, langkah ini memunculkan sejumlah pertanyaan kritis.
"Alat ISPU sudah kami siapkan, dan jika asap terlihat, akan segera kami pasang," ujar Zamzami. Pernyataan ini menimbulkan keraguan mengenai efektivitas tindakan pencegahan yang dilakukan. Mengapa menunggu kabut asap terlihat secara kasat mata sebelum memasang alat pemantau kualitas udara? Apakah tidak seharusnya alat ini sudah aktif sebelum situasi memburuk untuk memberikan peringatan dini?
Selain itu, meskipun Zamzami mengklaim bahwa sumber daya manusia (SDM) untuk menangani kondisi ini sudah mencukupi dan memadai, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana SDM tersebut akan dioptimalkan dalam situasi darurat. Apakah mereka sudah dilatih dengan baik dan siap bertindak cepat dalam situasi genting? Atau hanya sebatas formalitas belaka?
Langkah Dinas Lingkungan Hidup ini, meski terlihat proaktif di permukaan, mengindikasikan pendekatan reaktif yang masih mengandalkan respons setelah masalah terjadi, daripada pencegahan yang sebenarnya bisa dilakukan sejak dini. Dengan pengalaman panjang dalam menghadapi Karhutla, seharusnya pemerintah daerah sudah lebih siap dengan langkah-langkah yang lebih terukur dan terstruktur, bukan hanya menunggu tanda-tanda kasat mata sebelum bertindak.
Kritik juga muncul mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk pengadaan alat dan pengelolaan SDM ini. Apakah dana yang disalurkan benar-benar digunakan secara efektif untuk pencegahan Karhutla? Atau ada potensi ketidakefisienan yang justru memperburuk kondisi di lapangan?
Dalam konteks ini, kesiapan yang diklaim oleh Dinas Lingkungan Hidup Batanghari perlu dievaluasi lebih lanjut. Publik berhak mengetahui seberapa serius pemerintah dalam menangani ancaman Karhutla, yang tak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan dan keselamatan warga. Apakah ini benar-benar langkah preventif yang diambil dengan pertimbangan matang, atau sekadar formalitas yang akan gagal saat diuji oleh situasi nyata?(*)
Add new comment