Pemecatan Tontawi Jauhari dari posisinya sebagai Ketua DPD II Golkar Sarolangun telah memicu gelombang protes. Tontawi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Sarolangun, menegaskan bahwa dirinya telah menjadi korban kezaliman dan diperlakukan tidak adil oleh internal partai. Tontawi menyebut Cek Endra selaku Ketua Golkar Provinsi Jambi seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
Tontawi mengaku kaget dan merasa dizolimi setelah menerima surat pemecatan yang dikirimkan secara mendadak melalui pesan digital dalam format PDF pada tanggal 16 Agustus 2024.
"Saya sangat terkejut. Surat pemecatan itu datang tanpa ada komunikasi sebelumnya, dan tiba-tiba saya digantikan oleh Plt atas nama Endria," ujar Tontawi dengan nada penuh kekecewaan.
Menurut Tontawi, pemecatan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tanpa melalui prosedur yang semestinya adalah bentuk kezaliman.
"Pemecatan ini harus didasarkan pada alasan yang jelas dan transparan. Saya seharusnya diberikan kesempatan untuk membela diri. Jika memang ada kesalahan, seharusnya saya diberi tahu dan diberi kesempatan untuk memperbaiki. Namun, tidak ada satu pun komunikasi yang dilakukan, tiba-tiba saya dipecat," ungkapnya.
Tontawi juga menyoroti ketidakjelasan alasan pemecatan yang disebut-sebut berdasarkan saran dari sembilan DPD Golkar kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Setelah melakukan konfirmasi, Tontawi menemukan bahwa beberapa DPD yang disebutkan justru tidak mengetahui adanya rekomendasi tersebut.
"Ini sangat mencurigakan. Beberapa DPD II, seperti Fikar Azami dari Sungai Penuh dan Herman Efendi dari Merangin, bahkan terkejut dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan rekomendasi pemecatan saya. Ini jelas pasal rekayasa," tambahnya.
Tidak hanya itu, Tontawi juga mempertanyakan tuduhan bahwa dirinya telah merendahkan pimpinan, yang disebutkan dalam surat pemecatan.
"Tuduhan ini sangat tidak berdasar. Tidak ada satu pun bukti yang mendukung tuduhan ini, dan saya tidak pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan. Ini benar-benar mencurigakan, terutama karena pemecatan ini dilakukan hanya beberapa hari sebelum Munas," tegasnya.
Tontawi, yang memiliki dukungan kuat di tingkat akar rumput, mengungkapkan bahwa seluruh Pengurus Kecamatan (PK) Golkar di Sarolangun menolak keputusan pemecatannya.
"Saya dipilih oleh PK, dan mereka semua menolak pemecatan ini. Mereka mengatakan ini adalah bentuk kezaliman. Masak main pecat sepihak seperti ini," ujarnya.
Merasa diperlakukan tidak adil, Tontawi berencana untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Partai dan mengajukan keberatan resmi ke DPP Golkar.
"Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan melawan kezaliman ini dengan mengajukan surat keberatan ke DPP dan membawa kasus ini ke Mahkamah Partai. Saya yakin, dalam organisasi yang sehat, keadilan harus ditegakkan," tandasnya.
Cek Endra saat dikonfirmasi menegaskan punya alasan memecat Tontawi. ""Tidak mungkin dipecat kalau tidak ada sebab,"tegasnya.
Pemecatan Tontawi Jauhari, yang dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan prosedur yang transparan, telah memicu polemik besar di internal Golkar Jambi. Kasus ini tidak hanya mencoreng citra partai, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan keadilan dalam pengambilan keputusan di tubuh partai berlambang pohon beringin ini.(*)
Add new comment