KPU

Bawaslu Provinsi Jambi memetakan potensi pelanggaran dalam pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada serentak 2024.

Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, M Hapis mengatakan bahwa potensi pelanggaran ini misalnya penggunaan fasilitas negara oleh petahana hingga keterlibatan ASN dalam proses pendaftatan ke KPU.

"Makanya nanti kita lihat saat pendaftaran, apakah ada ASN yang terlibat, dan juga perangkat Desa seperti Kades akan kami awasi jika ikut," katanya pada Selasa 27 Agustus 2024.

Tim Gakkumdu Provinsi Jambi, Selama Pemilu 2024 lalu telah menangani ratusan Temuan dan laporan. Rinciannya terdiri dari 78 temuan dan 40 laporan.
Hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan, diketahui 96 merupakan
pelanggaran dan 22 bukan pelanggaran.

Jenis Pelanggaran yang terbukti pelanggaran diketahui 63 Pelanggaran administratif, 20 pelanggaran Kode Etik
Penyelenggaran Pemilu, 7 pelanggaran tindak Pidana Pemilu, 6 pelanggaran hukum lainnya.

Hasil Pengawasan Proses Coklit, Ratusan Saran Perbaikan Bawaslu Jambi Sudah Ditindaklanjuti KPU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi menyampaikan hasil pengawasan Coklit Pilkada Serentak 2024 yang dilakukan oleh KPU melalui petugas Pantarlih.

Berdasarkan pada hasil pengawasan yang telah dilaksanakan, jajaran Bawaslu
Provinsi Jambi sesuai dengan tingkatannya telah menyampaikan 32 Imbauan dan 417 Saran Perbaikan baik yang bersifat langsung (lisan) maupun tulisan ke jajaran KPU.

Jambi – Proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah resmi berakhir. Kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) ini berlangsung selama satu bulan, mulai dari 24 Juni hingga 24 Juli 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menekankan kewajiban bagi calon legislatif terpilih untuk segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka. Penegasan ini disampaikan seiring dengan ancaman tidak dilantiknya calon legislatif yang gagal memenuhi ketentuan tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 52 Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan meminta pemerintah daerah segera mempercepat realisasi anggaran Pilkada Serentak 2024. Permintaan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa anggaran Pilkada Serentak harus selesai disalurkan paling lambat lima bulan sebelum tahapan pemungutan suara.

Batanghari - Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) KPU Batanghari turun langsung ke Desa Hajran, Kecamatan Batin XXIV, untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih dari masyarakat Suku Anak Dalam (SAD). Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh warga Kabupaten Batanghari mendapatkan hak pilihnya dalam pemilu kepala daerah yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang.