JAMBI – Rekomendasi Wali Kota Jambi Maulana untuk merelokasi stockpile batu bara dan fasilitas pendukung jalan khusus dari kawasan Aur Kenali menuai sorotan.
Gerakan Perlawanan Sipil (GPS) menilai rekomendasi tersebut dapat mengancam kelanjutan pembangunan jalan khusus batu bara yang selama ini didorong untuk segera diselesaikan.
“Jika stockpile dan fasilitas pendukungnya direlokasi, program jalan khusus batu bara bisa tamat. Pembangunan yang selama ini ditunggu masyarakat Jambi berpotensi kembali tidak jelas,” kata perwakilan GPS, Mahmud.
Persoalan itu menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan ratusan warga dan mahasiswa saat menggelar aksi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (30/9/2026).
Massa yang berasal dari Kota Jambi, Sarolangun, Batanghari, dan Muaro Jambi tersebut meminta DPRD Provinsi Jambi mengevaluasi rekomendasi relokasi stockpile serta fasilitas pendukung jalan khusus batu bara di Aur Kenali.
Menurut GPS, rekomendasi tersebut terkesan dilakukan diam-diam karena tidak melibatkan seluruh kelompok masyarakat yang terdampak maupun warga yang mendukung keberadaan jalan khusus batu bara.
Berawal dari Usulan BPR dan WALHI
Pemerintah Kota Jambi sebelumnya meneruskan aspirasi kelompok yang tergabung dalam LSM BPR dan WALHI. Kedua kelompok itu meminta stockpile dan jalur jalan khusus batu bara di Aur Kenali dipindahkan ke lokasi lain karena dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Wali Kota Jambi Maulana menyurati Gubernur Jambi melalui surat Nomor 600.3.3.2/1003/IX-DPUTR/2026. Surat itu diterbitkan setelah pertemuan Pemerintah Kota Jambi dengan BPR dan WALHI pada September 2026.
Dalam surat tersebut, Pemerintah Kota Jambi meneruskan usulan BPR mengenai relokasi stockpile dan jalur jalan khusus di Aur Kenali.
Namun, GPS menyampaikan pandangan berbeda. Mereka menegaskan bahwa tidak seluruh masyarakat Aur Kenali, Mendalo Darat, dan Penyengat Rendah menolak keberadaan stockpile serta jalan khusus batu bara.
Menurut Mahmud, masih terdapat warga yang mendukung penyelesaian proyek tersebut. Jalan khusus dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi aktivitas truk batu bara di jalan umum sekaligus membuka peluang kerja dan kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat.
GPS juga mempertanyakan rekomendasi relokasi yang diterbitkan ketika pembangunan baru akan dimulai. Menurut mereka, berbagai dampak buruk yang dikhawatirkan belum dapat dibuktikan karena fasilitas tersebut belum beroperasi.
“Jangan sampai keputusan yang diambil hanya berdasarkan pandangan satu kelompok. Masyarakat yang mendukung juga harus didengar,” ujar Mahmud.
GPS khawatir perubahan lokasi stockpile akan membuat pembangunan jalan khusus batu bara kembali berlarut-larut. Padahal, proyek tersebut selama ini didorong agar segera diselesaikan untuk mengurangi beban jalan umum.
Karena itu, GPS meminta DPRD dan pemerintah membuka pembahasan secara transparan dengan melibatkan masyarakat yang mendukung maupun menolak proyek tersebut.
DPRD Akan Tindak Lanjuti
Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah, yang menerima massa aksi, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi GPS.
Menurut Hafiz, DPRD telah mendengarkan pandangan dari kelompok yang menolak maupun mendukung keberadaan stockpile dan jalan khusus batu bara di Aur Kenali.
“Kemarin kami mendengar paparan dari pihak yang menolak stockpile Aur Kenali. Hari ini kami menerima dan mendengar pandangan berbeda dari pihak yang mendukung, termasuk terkait penyelesaian jalan khusus,” kata Hafiz.
Hafiz mengatakan percepatan pembangunan jalan khusus batu bara perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Aspirasi dari dua kelompok yang berbeda tersebut, lanjut dia, akan menjadi bahan bagi DPRD dalam melakukan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jambi.
DPRD juga berjanji mengawal persoalan tersebut dan mendorong pemerintah daerah mencari penyelesaian yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Kecelakaan Angkutan Batu Bara Terus Disorot
Dalam aksinya, GPS turut menyoroti urgensi penyelesaian jalan khusus batu bara. Aktivitas angkutan batu bara di jalan umum selama bertahun-tahun dinilai telah menimbulkan persoalan keselamatan, kemacetan, dan kerusakan jalan.
GPS mencatat sedikitnya 120 orang meninggal dunia dalam kecelakaan yang mereka kaitkan dengan angkutan batu bara sepanjang 2020–2025. Data tersebut berasal dari rilis GPS dan belum diverifikasi secara independen.
Massa juga menyinggung kecelakaan yang menewaskan seorang pelajar setelah terlindas truk batu bara di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari.
Atas kondisi tersebut, GPS mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian jalan khusus agar angkutan batu bara tidak lagi melintasi dan bergantung pada jalan umum. (*)
