Jambi - Evaluasi pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi mendapat apresiasi dari Guru Besar Universitas Jambi Prof Haryadi. Ia menilai laporan evaluasi RPJMD Jambi 2025–2029 telah menyediakan bahan penting untuk memperbaiki program dan memperkuat manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Cakupannya cukup luas. Mulai dari keselarasan kebijakan, indikator pembangunan, kinerja perangkat daerah, program Pro Jambi, dukungan terhadap prioritas nasional, hingga kemampuan keuangan daerah.
“Laporan ini patut diapresiasi karena memberikan cakupan evaluasi yang luas,” tulis Haryadi dalam naskah Pembahasan Laporan Evaluasi RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029.
Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi itu juga mengapresiasi laporan yang telah mengakui keterbatasan data serta mulai memeriksa manfaat kegiatan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut menjadi bekal untuk menajamkan arah pembangunan berikutnya.
Ia mendorong agar hasil evaluasi diteruskan menjadi keputusan pada setiap program. Pemerintah dapat menentukan kegiatan yang perlu dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dijadwalkan kembali sesuai kebutuhan dan kemampuan pendanaan.
Dengan langkah tersebut, evaluasi diharapkan membantu pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan anggaran menjangkau kebutuhan warga.
Salah satu bahan penajaman adalah hubungan antara rencana pembangunan lima tahunan dan rencana kerja tahunan. Haryadi mencatat tabel laporan telah memuat 190 program dan 530 indikator yang diakomodasi dalam RKPD 2026, dengan tingkat keselarasan 100 persen.
Sementara itu, bagian kesimpulan menyebut cakupan program sekitar 52 persen dan indikator sekitar 46 persen. Ia mengusulkan penyamaan dasar penilaian agar perbedaan metode, cakupan, atau tahapan pelaksanaan dapat dijelaskan kepada pembaca.
Menurutnya, penilaian perlu memisahkan keselarasan arah kebijakan, kesesuaian indikator, konsistensi target, dan dukungan anggaran. Program yang dijadwalkan untuk tahun berikutnya juga perlu ditempatkan sesuai tahapan pelaksanaannya.
“RPJMD memiliki tahapan lima tahun. Seluruh program tidak harus dilaksanakan sekaligus, tetapi jadwal dan kontribusinya terhadap target akhir harus jelas,” tulis Haryadi.
Ketepatan data menjadi bagian lain yang perlu diperkuat. Pada pertumbuhan ekonomi, ia mencatat tabel menuliskan pertumbuhan Semester I 2026 sebesar 4,33 persen. Narasinya menyebut 4,24 persen secara kumulatif, sedangkan angka 4,33 persen merujuk pertumbuhan Triwulan I dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penyamaan periode dan cara penghitungan dinilai akan membantu pemerintah membaca perkembangan ekonomi secara lebih tepat. Penilaian target tahunan juga perlu mempertimbangkan perkembangan setahun penuh serta kontribusi sektor produksi, harga komoditas, permintaan, dan investasi.
Di bidang pendidikan, Haryadi mengusulkan pencocokan kembali angka kinerja. Tabel mencatat 91,41 persen pada 2025 dan 89,80 persen pada 2026, sedangkan narasi menuliskan 31,41 persen dan 89,30 persen. Data anggaran yang belum tersedia juga perlu dibedakan dari realisasi nol.
Perbaikan tersebut, menurutnya, penting agar penilaian terhadap program pendidikan menghasilkan kesimpulan yang akurat dan menjadi dasar kebijakan yang tepat.
Haryadi turut mendorong penguatan pengukuran manfaat program kesehatan. Dalam catatannya, kinerja tema stunting mencapai 96,72 persen, sementara sekitar 99,62 persen realisasi belanjanya berasal dari pelayanan dan penunjang pelayanan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD.
Ia mengapresiasi laporan yang sudah mempertanyakan hubungan belanja tersebut dengan intervensi penurunan stunting. Langkah berikutnya adalah memperjelas penerima, jenis layanan, dan hasil yang diperoleh.
Pemisahan intervensi langsung, kegiatan pendukung, dan belanja umum diharapkan membantu pemerintah menelusuri kontribusi setiap kegiatan. Tambahan kebutuhan pelayanan kesehatan akibat asap juga perlu dicatat tersendiri.
Pada dukungan terhadap prioritas nasional, Haryadi mencatat 57 dari 106 subkegiatan belum memiliki target dan/atau pagu, serta 25 subkegiatan belum memiliki data capaian.
Ia mengusulkan pemeriksaan penyebabnya, termasuk kemungkinan pendanaan dari sumber lain, pemetaan yang perlu diperbaiki, atau keterlambatan pelaporan. Setiap subkegiatan perlu dilengkapi kewenangan, target hasil, sumber dana, jadwal, dan bukti pelaksanaan.
Angka kesiapan struktur dukungan sekitar 35,6 persen dan potensi nilai 81,5 persen juga perlu dijelaskan sesuai maknanya. Potensi tetap harus dibedakan dari capaian yang sudah terwujud, sementara anggaran kegiatan yang mendukung beberapa agenda perlu dihitung satu kali.
Perhatian terhadap penerima manfaat turut menjadi pesan Haryadi dalam penguatan Pro Jambi. Menurutnya, evaluasi dapat membantu pemerintah melihat perubahan yang dialami warga setelah memperoleh bantuan atau layanan.
Pro Jambi Cerdas perlu menunjukkan keberlanjutan pendidikan penerima. Pro Jambi Sehat perlu memperlihatkan akses dan kesinambungan pelayanan. Adapun Pro Jambi Tangguh perlu menelusuri perkembangan usaha serta perbaikan pendapatan.
Dalam laporan yang dibahasnya, Pro Jambi Cerdas dan Pro Jambi Agamis masih tercatat berkinerja nol. Haryadi meminta angka tersebut ditelusuri, apakah berkaitan dengan pelaksanaan, pencatatan hasil, atau kesesuaian indikator. Perbedaan data Pro Jambi Sehat serta pagu dan rasio anggaran Pro Jambi Agamis juga perlu dicocokkan kembali.
Ia memberikan ilustrasi kelompok usaha yang telah mengikuti pelatihan tiga kali, tetapi jumlah pelanggannya belum berubah. Ilustrasi itu menekankan perlunya pendampingan lanjutan sesuai kebutuhan, baik keterampilan, modal, maupun akses pasar.
Pada infrastruktur, Haryadi mendorong evaluasi yang lebih dekat dengan kondisi setiap lokasi. Ia mencatat sembilan dari 19 prioritas masih berkinerja nol sampai Triwulan II 2026, tetapi indikator program pendukung belum selalu menggambarkan pekerjaan di lapangan.
Karena itu, kemajuan perlu dijelaskan berdasarkan kesiapan lahan, desain, pengadaan, dan konstruksi. Informasi biaya penyelesaian, hambatan, jadwal, serta kesiapan pengelola juga dibutuhkan agar fasilitas yang dibangun dapat memberikan pelayanan.
Penguatan prioritas tersebut semakin penting di tengah keterbatasan pendanaan. Dalam perbandingan anggaran yang dirujuk Haryadi, pendapatan 2026 turun sekitar 15,41 persen dibandingkan APBD Perubahan 2025, sedangkan belanja modal turun sekitar 41,82 persen.
Ia mengusulkan agar kebutuhan layanan tetap dilindungi dan pekerjaan yang paling layak diselesaikan diprioritaskan. Pengalihan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan operasional, kewajiban kontrak, ketentuan sumber dana, dan biaya penyelesaian.
Haryadi juga mendorong perencanaan yang memperhitungkan risiko kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta kekeringan. Untuk periode 2027–2029, ia mengusulkan skenario dasar, tekanan, dan pemulihan, lengkap dengan konsekuensinya terhadap program, target, dan anggaran.
Pengelolaan air, kesiapsiagaan kebakaran, serta pemantauan kualitas udara dapat dihubungkan dengan perlindungan produksi, aset, kesehatan, dan keberlanjutan pelayanan. Penilaiannya perlu menggunakan data terbaru, tanpa langsung menganggap penurunan anggaran sebagai akibat cuaca.
Pembagian tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat pun perlu diperjelas agar kebutuhan pembangunan dapat ditangani bersama.
Haryadi berharap evaluasi ini menghasilkan data final yang terverifikasi, penghitungan capaian yang tepat, keputusan per program, serta perencanaan pendanaan yang memperhitungkan risiko.
“Laporan telah menyediakan bahan yang penting. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap temuan menghasilkan tindakan, setiap tindakan memiliki penanggung jawab, dan setiap penggunaan anggaran dapat ditelusuri manfaatnya,” tulisnya.
