JAMBI — Jalan di Tanjung Jabung Timur, puskesmas pembantu di Muaro Jambi, hingga fasilitas sekolah di bawah Pemerintah Provinsi Jambi masuk dalam daftar pekerjaan konsultansi yang mencantumkan nama CV Rajawali Mitra Konsultan.
Dalam data pengadaan tahun anggaran 2026 yang dianalisis, perusahaan itu tercatat pada 43 paket jasa konsultansi konstruksi senilai Rp1.558.346.286. Paket tersebut tersebar pada 23 satuan kerja di tujuh pemerintah daerah di Jambi.
Seluruhnya tercatat menggunakan metode pengadaan langsung. Bidang pekerjaannya mencakup perencanaan dan pengawasan jalan, saluran, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga pelabuhan.
Namun, 43 paket itu tidak seluruhnya dapat disebut sudah dimenangkan atau dikerjakan. Dalam berkas yang sama, lima paket senilai Rp87.762.201 masih berada pada tahap pemilihan berlangsung.
Sebanyak 26 paket tercatat pada tahap pemilihan selesai, sembilan pada tahap kontrak, dan tiga pada tahap serah terima. Tahap pemilihan selesai tidak otomatis berarti pekerjaan fisik yang direncanakan atau diawasi sudah rampung.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi pemerintah daerah pemberi pekerjaan dengan jumlah catatan terbanyak. Nama CV Rajawali Mitra Konsultan muncul pada 16 paket senilai Rp623.186.141.
Muaro Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi masing-masing mencatat 10 paket. Nilainya berturut-turut Rp298.392.190 dan Rp297.025.455.
Berikut sebaran berdasarkan pemerintah daerah pemberi pekerjaan:
- Tanjung Jabung Timur: 16 paket, Rp623.186.141.
- Muaro Jambi: 10 paket, Rp298.392.190.
- Pemerintah Provinsi Jambi: 10 paket, Rp297.025.455.
- Kota Jambi: 2 paket, Rp134.559.750.
- Tanjung Jabung Barat: 2 paket, Rp95.815.200.
- Bungo: 2 paket, Rp9.662.550.
- Batanghari: 1 paket, Rp99.705.000.
Pemerintah daerah pemberi pekerjaan tidak selalu sama dengan lokasi fisik proyek. Paket Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, misalnya, mencakup sekolah di kabupaten dan kota.
Paket dengan nilai terbesar dalam kelompok 43 catatan itu adalah pengawasan peningkatan Jalan Parit Selamat–Kuala Mendahara, Tanjung Jabung Timur. Nilainya Rp99.913.000, dengan kode paket 11000668000 dan RUP 66965526.
Berikutnya pengawasan rehabilitasi saluran dan tanggul paket 3 di Kecamatan Nipah Panjang senilai Rp99.811.200. Judul paket menyebut lokasi di Desa Sungai Tering dan Desa Teluk Kijing. Paket ini berkode 10924896000 dan RUP 67285023.
Keduanya tercatat pada Dinas PUPR Tanjung Jabung Timur dan berada pada tahap kontrak dalam data.
Di dinas yang sama, ada pula perencanaan peningkatan Jalan Parit Luwuk, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, senilai Rp59.729.000. Paket tersebut pernah disebut dalam pemberitaan JambiLINK tentang pengadaan PUPR Tanjung Jabung Timur.
Penelusuran menemukan perbedaan kecil pada nilai paket Parit Luwuk dalam pemberitaan lain. Karena itu, nilai tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen resmi pengadaan dan kontrak.
Nama konsultan itu juga tercatat pada dua paket perancangan fasilitas rumah sakit di Tanjung Jabung Timur: ruang gedung Cathlab senilai Rp70.650.000 dan ruang gedung Cytotoxic senilai Rp52.600.000. Kolom satuan kerja dalam berkas menuliskan rumah sakit umum daerah, tetapi tidak menyebut nama rumah sakit secara lebih spesifik.
Pekerjaan lain di kabupaten ini mencakup pengawasan rehabilitasi ruang kelas SDN 94/X Lagan Ulu sebesar Rp10.361.850 dan perencanaan sumur bor di Kelurahan Simpang Tuan sebesar Rp7.786.775.
Sementara itu, review perencanaan rehabilitasi Jalan Rantau Rasau–Nipah Panjang senilai Rp74.858.400 masih tercatat pada tahap pemilihan berlangsung. Data tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyebut paket telah dimenangkan atau kontraknya berjalan.
Di Kabupaten Muaro Jambi, paket dengan nilai terbesar adalah perencanaan rehabilitasi puskesmas pembantu senilai Rp79.587.000. Paket Dinas Kesehatan ini memiliki kode 10851473000 dan RUP 65726557; nama puskesmas pembantu yang lebih spesifik tidak dicantumkan dalam judul.
Masih pada Dinas Kesehatan, terdapat perencanaan pembangunan pagar Puskesmas Suko Awin Jaya senilai Rp4.956.150. Keduanya tercatat pada tahap serah terima dan pernah disebut dalam pemberitaan JambiLINK mengenai transaksi Dinkes Muaro Jambi.
Pada Dinas PUPR Muaro Jambi, nama CV Rajawali Mitra Konsultan muncul untuk pengawasan rekonstruksi Jalan Simpang III Desa Suak Putat–Dusun Tanjung Buluh Desa Tanjung Lanjut senilai Rp59.800.000.
Paket lain adalah pengawasan rehabilitasi Jalan Simpang KM 39 Desa Bukit Baling–Simpang Kebun XI Desa Gerunggung senilai Rp49.860.000.
Di sektor pertanian, tercatat jasa konsultasi perencanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani senilai Rp46.065.000 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Berkas belum merinci desa atau ruas jalannya.
Perencanaan dan pengawasan pagar sekolah
Di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, nama perusahaan yang sama tercatat pada dua paket dengan objek yang sama-sama menyebut pagar SMKN 5 Tanjung Jabung Barat.
Paket pertama adalah jasa perencanaan pembangunan pagar senilai Rp23.976.000, berkode 10993023000 dan RUP 65680842. Paket kedua berupa jasa pengawasan pembangunan pagar senilai Rp19.891.200, berkode 11099053000 dan RUP 65680845.
Nilai kedua paket itu Rp43.867.200. Keduanya tercatat pada tahap pemilihan selesai.
Kesamaan nama sekolah pada judul menjadi hal yang layak dikonfirmasi. Meski demikian, berkas saja belum menjelaskan apakah ruang lingkup dan tahap pekerjaan pada kedua kontrak benar-benar sama, bagaimana susunan timnya, atau ketentuan yang berlaku. Karena itu, catatan ini belum membuktikan konflik kepentingan maupun pelanggaran.
Pada dinas yang sama juga tercatat perencanaan toilet dan sumur bor untuk SMKN 10 Tanjung Jabung Barat dan SMKN 2 Kota Jambi senilai Rp17.893.200, serta perencanaan rehabilitasi ruang praktik atau laboratorium SMKN 1 Tanjung Jabung Timur senilai Rp11.888.100.
Pelabuhan Roro dan embung Batanghari
Di Tanjung Jabung Barat, perusahaan tersebut tercatat pada pengawasan pemeliharaan Pelabuhan Roro Kuala Tungkal senilai Rp75.840.750. Paket Dinas Perhubungan itu berkode 10786566000 dan RUP 63329070.
Satu paket lain pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berkaitan dengan pengawasan peningkatan atau pemeliharaan gedung kantor senilai Rp19.974.450.
Sementara itu, di Kabupaten Batanghari terdapat paket DED atau perencanaan pembangunan embung Kecamatan Batin XXIV senilai Rp99.705.000. Paket Dinas PUTR Batanghari ini berkode 10813843000 dan RUP 65878296, dengan tahapan kontrak dalam berkas.
Ada empat catatan lain di luar kelompok konstruksi
Selain 43 paket konsultansi konstruksi, berkas yang sama memuat empat catatan atas nama yang sama yang diklasifikasikan sebagai jasa konsultansi badan usaha nonkonstruksi. Nilai gabungannya Rp71.145.450.
Ketiga catatan pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo berkaitan dengan pengawasan rehabilitasi gedung hemodialisis Rp28.144.050, gedung IGD Rp10.028.850, serta gedung interne bedah Rp28.210.650.
Satu catatan lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo berjudul perencanaan arsitektur untuk pembangunan gedung penunjang dan instalasi bedah RS Rantau Ikil, senilai Rp4.761.900.
Jika empat catatan tersebut ikut dihitung, nama yang sama muncul pada 47 paket senilai Rp1.629.491.736. Namun, empat paket itu tetap dipisahkan dari angka 43 karena jenis pengadaan dalam sumber diklasifikasikan nonkonstruksi. Alasan klasifikasi tersebut perlu dikonfirmasi kepada pengelola data atau instansi terkait.
Di luar berkas 2026, rekapitulasi pengadaan langsung pada Satu Data Kabupaten Bungo mencantumkan nama CV Rajawali Mitra Konsultan sebagai penyedia pengawasan rehabilitasi irigasi pertanian di 20 dusun.
Dokumen pemerintah daerah itu mencatat nilai pemenang Rp79.342.800 dan tanggal kontrak 2 Desember 2025. Paket tersebut merupakan catatan tahun 2025, sehingga tidak dimasukkan ke dalam total 43 paket tahun 2026. Identitas badan usaha pada dokumen itu dan pada berkas 2026 masih perlu dicocokkan melalui identitas penyedia resmi.
Berdasarkan kata dalam judul, 21 dari 43 paket berkaitan dengan pengawasan senilai Rp826.530.580. Sisanya 22 paket berkaitan dengan perencanaan atau perancangan senilai Rp731.815.706. Pengelompokan ini didasarkan pada judul, bukan pemeriksaan isi seluruh kontrak.
Nilai tersebut merupakan nilai jasa konsultansi yang tercatat, bukan nilai pembangunan fisik yang direncanakan atau diawasi. Banyaknya paket juga belum membuktikan seluruh penugasan berlangsung bersamaan atau melampaui kapasitas tenaga ahli.
Tanggapan CV Rajawali Mitra Konsultan dan instansi pemberi pekerjaan belum ada. Tim kami masih melakukan penelusuran lanjutan terkait dokumen pemilihan dan kontrak, jadwal penugasan, daftar tenaga ahli, keluaran perencanaan atau laporan pengawasan, serta konfirmasi kepada para pihak.(*)
