Jambi — Seruan “HBA Gubernur! HBA Gubernur!” terdengar di sela sarasehan kebangsaan di Aula MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Senin (9/11/2026) pagi. Jajaran pengurus menyuarakan aspirasi agar Hasan Basri Agus (HBA) kembali memimpin Provinsi Jambi setelah Al Haris menyelesaikan masa jabatan keduanya.
Pengalaman panjang HBA di birokrasi dan rekam jejaknya sebagai gubernur menjadi alasan yang dikemukakan. Dalam pandangan pengurus Pemuda Pancasila Jambi, pengalaman tersebut merupakan modal untuk melanjutkan pembangunan daerah.
Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi Adri, S.H., M.H., bersama Sekretaris Wilayah Taufan Junaidi serta jajaran wakil ketua, termasuk Ritas Mairiyanto dan Harizon, hadir dalam kegiatan tersebut.
“Kami menilai Pak HBA merupakan figur yang tepat untuk kembali memimpin Jambi setelah Pak Al Haris menyelesaikan masa jabatan keduanya. Beliau punya pengalaman panjang di birokrasi dan pernah memimpin provinsi ini. Pengalaman itu menjadi pertimbangan kami, “ ujar Adri.
Aspirasi tersebut juga dikaitkan dengan keberlanjutan pembangunan. Pengurus PP Jambi menilai capaian kepemimpinan Al Haris perlu diteruskan dan ditingkatkan oleh pemimpin berikutnya.
“Apa yang sudah baik di bawah kepemimpinan Pak Al Haris perlu diteruskan dan ditingkatkan. Dalam pandangan kami, Pak HBA memiliki pengalaman untuk melanjutkan pembangunan Jambi pada periode mendatang,” imbuh Taufan Junaidi, Sekwil PP Jambi
HBA pernah menjabat Gubernur Jambi pada periode 2010–2015. Sementara itu, Al Haris saat ini menjalani masa jabatan keduanya untuk periode 2025–2030. Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan pengurus PP Jambi mengarah pada kepemimpinan setelah periode tersebut berakhir.
Namun, HBA memberikan respons berbeda terhadap dorongan itu. Ia mengatakan dirinya sudah merasa lelah dan tua untuk kembali menjadi gubernur. Ia mempersilakan figur-figur muda mengambil kesempatan memimpin Jambi.
Sarasehan kebangsaan tersebut dimoderatori Tenaga Ahli DPR RI Syahrasaddin. Kegiatan mengangkat tema memahami peran, fungsi, dan kewenangan MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, dan penjaga kedaulatan rakyat.(*)
