Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kontrak Addendum Perubahan Pelaksanaan Bantuan Hukum bersama 17 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Senin (9/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin sekaligus memastikan pengelolaan anggaran bantuan hukum berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ermasdon, Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum, perwakilan 17 OBH terakreditasi, serta Tim Kerja Bantuan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan kontrak addendum perubahan pelaksanaan bantuan hukum oleh 17 OBH terakreditasi. Penandatanganan ini menjadi langkah administratif dalam menyesuaikan pelaksanaan kerja sama bantuan hukum agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendukung keberlanjutan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, menegaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program tersebut menjadi salah satu wujud kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, untuk memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum.
Jonson menjelaskan bahwa saat ini Provinsi Jambi memiliki 19 Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi, yang terdiri atas 3 OBH berakreditasi B dan 16 OBH berakreditasi C. Keberadaan organisasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan bantuan hukum, sehingga masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum dapat memperoleh pendampingan secara layak tanpa terkendala keterbatasan ekonomi.
Lebih lanjut, Jonson menekankan pentingnya peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam memastikan pelaksanaan program bantuan hukum berjalan optimal, mulai dari pengelolaan alokasi anggaran, fasilitasi pencairan dana berdasarkan capaian kinerja, hingga pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap layanan yang diberikan oleh OBH.
Di sisi lain, ia mengingatkan seluruh OBH terakreditasi agar senantiasa menjalankan kewajibannya secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap organisasi diharapkan memberikan layanan sesuai dengan ketentuan kontrak, menjaga kualitas pendampingan hukum, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Jonson juga menyampaikan harapannya agar kualitas dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Jambi dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, peningkatan akreditasi membutuhkan komitmen bersama melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi pemberi bantuan hukum, serta konsistensi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Ia turut mengajak seluruh OBH untuk terus menjaga sinergi dan kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Dengan semangat kolaborasi dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, pelaksanaan bantuan hukum diharapkan tetap mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Melalui penandatanganan kontrak addendum ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola bantuan hukum yang berorientasi pada kualitas pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan pemerataan akses keadilan.
Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat sinergi antara pemerintah dan Organisasi Bantuan Hukum dalam mewujudkan layanan hukum yang inklusif, berkeadilan, serta mendukung terwujudnya negara hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu di Provinsi Jambi. (*)
