Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Notaris yang belum melakukan pengisian kuesioner Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Senin (9/11), sebagai bagian dari upaya penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan Notaris dalam menjalankan kewajiban profesinya.
Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memastikan para Notaris di wilayah Provinsi Jambi memahami dan memenuhi kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan PMPJ menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta integritas pelaksanaan jabatan Notaris.
Dalam pelaksanaannya, tim pemeriksa Kanwil Kementerian Hukum Jambi melakukan pendalaman dan klarifikasi terkait alasan belum dilakukannya pengisian kuesioner PMPJ oleh sejumlah Notaris. Pemeriksaan difokuskan pada identifikasi berbagai kendala yang dihadapi, baik yang bersifat teknis maupun administratif, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menghambat pemenuhan kewajiban tersebut.
Selain melakukan klarifikasi, tim pemeriksa juga memberikan arahan dan pemahaman kepada Notaris mengenai pentingnya penerapan PMPJ dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Para Notaris diingatkan untuk senantiasa menjalankan prinsip kehati-hatian, memahami profil serta karakteristik pengguna jasa, dan memastikan setiap layanan kenotariatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan layanan Notaris sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kewajiban PMPJ tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab profesi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi menegaskan pentingnya kesadaran dan komitmen setiap Notaris untuk memenuhi kewajiban pengisian kuesioner PMPJ secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Upaya pembinaan dan pengawasan terus dilakukan guna memastikan seluruh Notaris memahami tanggung jawabnya sekaligus mencegah potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan layanan kenotariatan.
Kanwil Kementerian Hukum Jambi juga mendorong seluruh Notaris di Provinsi Jambi yang belum menyelesaikan pengisian kuesioner PMPJ agar segera menindaklanjuti kewajiban tersebut. Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku diharapkan dapat memperkuat kualitas tata kelola profesi Notaris serta meningkatkan efektivitas pengawasan di tingkat wilayah.
Kegiatan pemeriksaan dan klarifikasi ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Jambi dalam mewujudkan pembinaan dan pengawasan Notaris yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang mengedepankan pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kepatuhan, diharapkan para Notaris dapat menjalankan tugas dan jabatannya secara profesional, berintegritas, serta bertanggung jawab.
Dengan penguatan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Kanwil Kementerian Hukum Jambi berupaya mendukung terciptanya layanan kenotariatan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum, sekaligus berkontribusi dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. (*)
