Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (9/11). Kegiatan yang mengangkat tema “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia” ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, serta Tim Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum Jambi.
Kegiatan diawali dengan pembukaan sekaligus arahan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum diskusi sebagai upaya mengevaluasi efektivitas kebijakan jaminan fidusia. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya evaluasi secara komprehensif, mengingat hasil analisis menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama implementasi kebijakan bukan semata-mata terletak pada ketersediaan norma hukum, melainkan pada rendahnya kepatuhan dalam melaksanakan penghapusan jaminan fidusia setelah kewajiban utang dinyatakan lunas.
Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Farida Wahid, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus menjelaskan latar belakang pemilihan tema berdasarkan hasil analisis kebijakan tahun 2026. Ia mengungkapkan bahwa ketergantungan terhadap kepatuhan sukarela dalam proses penghapusan atau roya jaminan fidusia masih menjadi tantangan yang berdampak pada penumpukan data jaminan fidusia yang belum dihapus meskipun kewajiban debitur telah diselesaikan.
Penguatan materi kemudian disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Layanan Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Endah Widyaningsih, yang mewakili Direktur Perdata. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya kepastian hukum melalui penyempurnaan mekanisme pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia. Selain itu, diperlukan penyesuaian mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terintegrasi guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak.
Memasuki sesi pemaparan, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Maluku, Rapin S. Rumakat, menguraikan implementasi operasional layanan jaminan fidusia di tingkat wilayah. Ia menyoroti berbagai kendala yang masih ditemukan dalam proses pendaftaran, perubahan, hingga penghapusan, khususnya rendahnya kesadaran dan kepatuhan pihak terkait dalam melaporkan penghapusan jaminan fidusia secara tepat waktu. Menurutnya, penguatan koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum, lembaga pembiayaan, notaris, instansi terkait, dan aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan kepastian hukum.
Materi berikutnya disampaikan oleh Penyuluh Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU, Wicaksono Rinaldi, yang membahas landasan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ia menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Selain itu, dijelaskan pula perbedaan kedudukan debitur dan pemberi fidusia serta kewajiban administratif yang harus dipenuhi sejak proses pendaftaran hingga penghapusan jaminan.
Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Theresia N. A. Narwadan, memaparkan sejumlah persoalan dalam implementasi regulasi jaminan fidusia. Beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi perbedaan masa berlaku hak akses antara korporasi dan perseorangan, proses pembatalan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara elektronik, belum tegasnya batas waktu penerbitan sertifikat, serta perlunya kepastian mengenai biaya jasa notaris. Ia juga menyoroti belum adanya sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak melaksanakan penghapusan jaminan fidusia, sehingga berpotensi merugikan debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai persoalan teknis dan yuridis dalam penyelenggaraan layanan jaminan fidusia. Sejumlah isu yang mengemuka antara lain penerapan tanda tangan elektronik, mitigasi risiko penyalahgunaan sertifikat elektronik, kendala penerbitan sertifikat setelah pembayaran, serta batas waktu pendaftaran jaminan fidusia. Diskusi juga menyoroti akibat hukum terhadap objek fidusia yang tidak didaftarkan, mekanisme perubahan akta oleh notaris, dan perlindungan hukum bagi debitur maupun konsumen terhadap tindakan penarikan objek jaminan secara sepihak.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi terus memperkuat pemahaman dan kapasitas analisis kebijakan hukum, khususnya dalam penyelenggaraan layanan jaminan fidusia. Hasil pembahasan diharapkan menjadi bahan masukan dalam mendorong penyempurnaan regulasi, peningkatan kepatuhan administrasi, serta penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Partisipasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Jambi untuk mendukung kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dan mewujudkan layanan administrasi hukum yang semakin transparan, tertib, serta akuntabel. (*)
