Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengagendakan rapat pengharmonisasian terhadap tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (10/11). Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Harmonisasi (1), Gedung Utama Lantai 2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, sebagai bagian dari upaya memastikan pembentukan produk hukum daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat pengharmonisasian ini melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jambi. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, bersama jajaran perancang peraturan perundang-undangan turut diundang untuk membahas substansi dan kesesuaian regulasi yang diajukan oleh kedua pemerintah daerah.
Dalam agenda pengharmonisasian bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat dua Rancangan Peraturan Bupati yang menjadi fokus pembahasan, yakni Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedua rancangan tersebut berkaitan dengan penguatan tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam mendorong tertib administrasi, akuntabilitas, serta transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Sementara itu, pengharmonisasian bersama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mencakup lima Rancangan Peraturan Bupati, yaitu Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Pengalokasian Lokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muaro Jambi, Pengelolaan Arsip Statis di Kabupaten Muaro Jambi, Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pedoman Pengelolaan Arsip Vital, serta Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Kelima rancangan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah, terutama terkait pengaturan alokasi dana desa serta penguatan sistem pengelolaan kearsipan. Melalui proses pengharmonisasian, setiap rancangan diharapkan memiliki kejelasan substansi, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, serta keterpaduan dengan sistem hukum nasional sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pelaksanaan rapat pengharmonisasian merupakan salah satu bentuk fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Proses ini menjadi tahapan penting untuk menelaah kesesuaian materi muatan, sistematika penyusunan, serta teknik perumusan norma hukum agar tidak menimbulkan pertentangan maupun tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Melalui fasilitasi pengharmonisasian ini, Kanwil Kemenkum Jambi terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan regulasi yang harmonis, berkepastian hukum, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Jambi dalam mendukung peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*)
