Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan Pendampingan Pendaftaran Calon Peserta Pelatihan Peacemaker (Juru Damai) bagi Kepala Desa dan Lurah Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini bertujuan memberikan pemahaman sekaligus pendampingan teknis kepada calon peserta dalam memenuhi persyaratan dan menyelesaikan proses pendaftaran pelatihan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), para Kepala Desa dan Lurah di wilayah Provinsi Jambi, serta Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jambi. Pendampingan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas berbagai pertanyaan dan kendala yang muncul setelah proses pendaftaran pelatihan berlangsung selama beberapa hari.
Dalam arahannya, Dina Rasmalita menegaskan bahwa Kepala Desa dan Lurah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga ketenteraman dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum di tengah masyarakat. Berbagai permasalahan, seperti sengketa tanah, waris, hingga konflik keluarga, diharapkan dapat diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan mediasi sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks.
Menurutnya, Pelatihan Peacemaker merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas Kepala Desa dan Lurah agar memiliki pemahaman hukum serta keterampilan dalam memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu mengoptimalkan peran sebagai juru damai di tingkat desa dan kelurahan sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan hukum secara nonlitigasi.
Pada kesempatan tersebut, Dina juga menyampaikan bahwa masa pendaftaran Pelatihan Peacemaker Tahun 2026 diperpanjang hingga Kamis, 12 November 2026 pukul 19.00 WIB melalui laman resmi https://plp.kemenkum.go.id. Perpanjangan waktu ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh Kepala Desa dan Lurah yang belum menyelesaikan proses pendaftaran maupun melengkapi dokumen persyaratan.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan akan berlangsung secara mandiri melalui sistem pembelajaran elektronik (e-learning) menggunakan Learning Management System (LMS) BPSDM Hukum dan LMS Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri pada 18–27 November 2026. Setelah menyelesaikan tahapan pembelajaran, peserta akan mengikuti praktik simulasi mediasi melalui pembuatan video yang dijadwalkan pada 28 November hingga 4 Desember 2026. Seluruh tahapan tersebut juga mencakup pelaporan dan evaluasi hasil simulasi sebagai bagian dari penilaian kompetensi peserta.
Peserta yang dinyatakan lulus dari seluruh tahapan pelatihan akan memperoleh sertifikat Non-Litigation Peacemaker (NLP) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi dalam membantu penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan.
Memasuki sesi berikutnya, Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jambi memberikan pemaparan teknis mengenai tata cara pendaftaran secara daring, mulai dari pengisian identitas peserta hingga proses pengunggahan dokumen persyaratan. Dijelaskan bahwa terdapat tiga dokumen utama yang wajib dilampirkan pada tahap pendaftaran awal, yakni pasfoto dengan pakaian dinas, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kepala Desa/Lurah atau Pelaksana Tugas (Plt.), serta SK Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Selain kelengkapan administrasi, calon peserta juga diwajibkan memastikan bahwa Posbankum di desa atau kelurahannya telah berstatus aktif serta telah mengunggah sekurang-kurangnya satu laporan kegiatan layanan hukum melalui portal https://posbankum.kemenkum.go.id. Laporan tersebut dapat berupa kegiatan konsultasi hukum, pemberian informasi hukum, maupun pelaksanaan mediasi yang telah dilakukan di tingkat desa atau kelurahan.
Tim Penyuluh Hukum turut memberikan penjelasan mengenai penanganan kendala teknis yang mungkin dihadapi calon peserta, termasuk perubahan data akun dan pencarian dokumen SK Pembentukan Posbankum. Untuk memastikan proses pendaftaran berjalan lancar, peserta yang mengalami kendala diarahkan agar berkoordinasi langsung dengan tim teknis Kanwil Kemenkum Jambi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan terkait kendala pengunggahan dokumen, kemungkinan perangkat desa menggantikan Kepala Desa dalam mengikuti pelatihan, mekanisme pembelajaran melalui LMS, hingga konsekuensi bagi peserta yang tidak menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran dan praktik simulasi. Berbagai pertanyaan tersebut menjadi bahan pembahasan guna memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme dan ketentuan pelaksanaan pelatihan.
Melalui kegiatan pendampingan ini, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih dekat, mudah diakses, dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara damai.
Sebagai penutup, seluruh Kepala Desa dan Lurah di Provinsi Jambi diimbau untuk segera melengkapi dokumen persyaratan dan menyelesaikan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama serta pengisian daftar hadir secara virtual oleh seluruh peserta.
Melalui Pelatihan Peacemaker Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Jambi berharap semakin banyak Kepala Desa dan Lurah yang memiliki kemampuan sebagai juru damai, sehingga keberadaan Posbankum dapat semakin optimal dalam menghadirkan akses keadilan dan penyelesaian persoalan hukum secara damai bagi masyarakat. (*)
