Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Koordinasi tentang Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Pelaksanaan Peacemaker Training di Kota Sungai Penuh yang berlangsung pada Rabu (11/11).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dan Pemerintah Kota Sungai Penuh guna mengoptimalkan keberadaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian.
Kegiatan diawali dengan sambutan Asisten I Wali Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan koordinasi tersebut. Ia berharap pembentukan dan optimalisasi Posbankum serta pelaksanaan Peacemaker Training dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum hingga ke wilayah pelosok Kota Sungai Penuh.
Menurutnya, keberadaan Posbankum diharapkan dapat menjadi sarana pelayanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, serta pendampingan awal dalam memahami berbagai persoalan hukum yang dihadapi, sehingga akses terhadap keadilan dapat dirasakan secara lebih merata.
Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Posbankum membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Menurutnya, Kementerian Hukum tidak dapat menjalankan program tersebut secara mandiri tanpa adanya sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.
Jonson menekankan bahwa koordinasi bersama Pemerintah Kota Sungai Penuh merupakan langkah penting untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat komitmen, serta merumuskan langkah konkret dalam mendukung pembentukan dan optimalisasi Posbankum. Dengan kolaborasi yang terarah, keberadaan Posbankum diharapkan tidak hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar mampu memberikan pelayanan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Jonson juga menyoroti pentingnya peran Kepala Desa dan Lurah sebagai unsur pemerintahan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kepala Desa dan Lurah kerap menjadi pihak pertama yang menerima pengaduan, mengetahui adanya perselisihan, maupun dimintai bantuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui Peacemaker Training yang diselenggarakan Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menjadi salah satu upaya penting untuk membekali Kepala Desa dan Lurah dengan pengetahuan hukum serta keterampilan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai. Melalui pelatihan ini, Kepala Desa dan Lurah diharapkan mampu berperan sebagai juru damai yang objektif, mengedepankan musyawarah, serta berkontribusi dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat.
Lebih lanjut, Jonson menjelaskan bahwa penguatan layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan juga memerlukan dukungan paralegal yang memiliki kompetensi dasar di bidang hukum. Keberadaan paralegal menjadi bagian penting dalam mendukung operasional Posbankum, terutama dalam membantu masyarakat memperoleh informasi hukum, memahami persoalan yang dihadapi, serta menghubungkan masyarakat dengan pemberi bantuan hukum yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pelatihan paralegal, diharapkan tersedia sumber daya manusia di tingkat desa dan kelurahan yang memahami tugas, fungsi, serta batas kewenangannya dalam memberikan pelayanan hukum. Sinergi antara Kepala Desa dan Lurah sebagai juru damai dengan paralegal sebagai pendukung layanan hukum diharapkan mampu memperkuat penyelesaian persoalan hukum secara nonlitigasi sekaligus menghadirkan akses keadilan yang lebih inklusif.
Usai penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengenai Pos Bantuan Hukum dan Pelatihan Paralegal. Dalam sesi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai peran dan fungsi Posbankum, pentingnya peningkatan kapasitas paralegal, serta dukungan pemerintah desa dan kelurahan dalam memastikan layanan hukum dapat berjalan secara optimal.
Sosialisasi ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan Posbankum yang berkelanjutan. Melalui pemahaman yang baik mengenai mekanisme pelayanan dan peran masing-masing pihak, diharapkan Posbankum dapat menjadi wadah penyelesaian permasalahan hukum masyarakat yang responsif, mudah dijangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui koordinasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi bersama Pemerintah Kota Sungai Penuh diharapkan dapat terus memperkuat komitmen dan kerja sama dalam mengoptimalkan pelayanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Dengan penguatan Posbankum, peningkatan kompetensi paralegal, serta pelaksanaan Peacemaker Training bagi Kepala Desa dan Lurah, Kanwil Kemenkum Jambi berkomitmen mendukung terwujudnya masyarakat yang semakin sadar hukum, mengedepankan penyelesaian konflik secara damai, serta memperoleh akses keadilan yang merata dan berkelanjutan. (*)
