Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan tema “Perencanaan Propemperda Berbasis Kebutuhan Hukum untuk Mewujudkan Regulasi Daerah yang Berkualitas” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jambi. Keikutsertaan ini merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pembentukan produk hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi yang mewakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Siti Masita. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa kegiatan pendalaman materi menjadi wadah berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas profesional perancang dalam menghadapi perkembangan hukum dan dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.
Memasuki sesi pemaparan materi, Aisyah Laliyah menjelaskan urgensi tahap perencanaan sebagai pintu masuk utama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahap ini memiliki fungsi strategis sebagai penyaring awal terhadap setiap usulan regulasi agar memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta sejalan dengan prinsip tata kelola regulasi yang baik atau Good Regulatory Practice (GRP).
Dalam paparannya, dijelaskan bahwa pembentukan regulasi harus melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan kebijakan, penyusunan rancangan dan dokumen pendukung, pembahasan, hingga penetapan dan implementasi. Setiap tahapan perlu didukung oleh kajian berbasis bukti, partisipasi publik yang bermakna, serta prinsip akuntabilitas dan integritas. Selain itu, ditekankan pula peran strategis Kementerian Hukum, khususnya Kantor Wilayah, dalam mengawal proses harmonisasi dan memastikan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.
Selanjutnya, narasumber Dr. Suparmi memaparkan pentingnya Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagai instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu satu tahun. Menurutnya, Propemperda tidak boleh hanya dipandang sebagai daftar usulan rancangan peraturan daerah, tetapi harus menjadi instrumen yang mampu menjawab kebutuhan hukum nyata di tengah masyarakat.
Dalam penyusunan Propemperda, terdapat empat dasar utama yang perlu diperhatikan, yakni perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat. Keempat aspek tersebut menjadi landasan dalam menentukan urgensi dan prioritas pembentukan regulasi daerah.
Suparmi juga menguraikan tahapan perencanaan Propemperda yang meliputi identifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum, evaluasi regulasi yang telah berlaku, analisis urgensi dan kesiapan penyusunan, serta penentuan skala prioritas. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti ketidaktepatan target penyusunan, belum lengkapnya dokumen pendukung, keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan pemerintah pusat, hingga lemahnya komitmen keberlanjutan pembahasan rancangan peraturan daerah.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan perencanaan yang didukung data dan kajian yang memadai, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, regulasi daerah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga memiliki manfaat nyata dan dapat diterapkan secara efektif.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai persoalan dalam praktik penyusunan peraturan daerah. Salah satu pembahasan menyoroti mekanisme pencantuman Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam Propemperda ketika proses persetujuan substansi dari kementerian terkait masih berlangsung. Narasumber menjelaskan bahwa rancangan tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan Propemperda, namun proses penetapannya tetap harus memperhatikan pemenuhan persyaratan persetujuan substansi sesuai ketentuan yang berlaku.
Diskusi juga membahas persoalan rancangan peraturan daerah yang telah disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD, tetapi dalam implementasinya belum memberikan manfaat optimal. Narasumber menekankan bahwa kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh lemahnya analisis kebutuhan hukum dan penyusunan Naskah Akademik yang belum sepenuhnya didukung data faktual. Oleh karena itu, penguatan perencanaan, harmonisasi substansi, serta evaluasi pelaksanaan regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan produk hukum daerah benar-benar efektif.
Selain itu, dibahas pula ketidaksesuaian antara substansi Rancangan Peraturan Daerah dengan kajian dalam Naskah Akademik. Dalam pembahasan tersebut ditegaskan bahwa Naskah Akademik harus menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan regulasi, bukan sekadar dokumen pelengkap administratif. Keterlibatan tim penyusun Naskah Akademik dan perancang peraturan perundang-undangan sejak tahap awal menjadi faktor penting untuk menjaga keselarasan antara hasil kajian dan substansi rancangan peraturan daerah.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jambi terus memperkuat perannya dalam mendukung pemerintah daerah menghasilkan produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas perancang serta optimalisasi koordinasi dan harmonisasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses pembentukan regulasi daerah.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong perencanaan Propemperda yang lebih terukur, partisipatif, dan berbasis bukti, sehingga setiap peraturan daerah yang dibentuk mampu memberikan kepastian hukum, mendukung pembangunan daerah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
