JAMBI — Nama CV Bukit Raya Konstruksi muncul pada empat pekerjaan konstruksi pemerintah tahun anggaran 2026 di dua kabupaten di Provinsi Jambi.
Nilainya jika dijumlahkan mencapai Rp2.676.249.566.
Pekerjaannya tidak berada pada satu jenis fasilitas.
Ada pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja di Tebo.
Ada Mess Polres Batang Hari.
Ada pembangunan pagar dan jalan kawasan RSUD HAMBA.
Dan ada rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Batang Hari.
Tiga proyek berada di Kabupaten Batanghari. Satu lainnya di Tebo.
Data yang ditelaah mencatat keempatnya menggunakan APBD 2026 dan berada pada status kontrak sedang berjalan.
Namun angka Rp2,67 miliar itu baru membuka pintu.
Di baliknya masih ada pertanyaan yang lebih teknis: berapa volume pekerjaan, kapan kontrak dimulai dan berakhir, bagaimana kemajuan fisiknya, siapa yang mengawasi, serta apakah hasil pekerjaan nantinya sesuai dengan spesifikasi kontrak.
Tiga Paket Batanghari Rp1,63 Miliar
Konsentrasi terbesar berdasarkan jumlah paket berada di Batanghari.
Tiga proyek atas nama CV Bukit Raya Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batanghari mencapai Rp1.629.301.779.
Angka itu sekitar 60,88 persen dari keseluruhan empat paket.
Rinciannya adalah pembangunan Mess Polres Batang Hari Rp921.314.604, pembangunan pagar dan jalan kawasan RSUD HAMBA Rp392.161.174, serta rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Batang Hari Rp315.826.001.
Jejak tiga paket tersebut juga muncul dalam data belanja PUTR Batanghari 2026 yang sebelumnya ditelusuri JambiLINK. Ketiganya tercatat sebagai pekerjaan konstruksi dan berada pada tahap kontrak dalam data transaksi yang dihimpun.
Satu hal perlu diluruskan.
Meski objek pekerjaannya berupa mess kepolisian dan kantor kejaksaan, paket tersebut dalam data pengadaan tercatat pada Dinas PUTR Kabupaten Batanghari.
Artinya, jangan membaca paket itu seolah-olah pengadaannya dilakukan langsung oleh Polres atau Kejaksaan.
Gedung BLK Tebo Jadi Paket Terbesar
Paket paling besar berada di Kabupaten Tebo.
Nama pekerjaannya Pembangunan Gedung BLK.
Nilai yang tercatat atas nama CV Bukit Raya Konstruksi mencapai Rp1.046.947.787 atau sekitar 39,12 persen dari total empat paket.
Penelusuran pada data tender menunjukkan paket tersebut memiliki pagu Rp1,05 miliar.
Kode tendernya 10151179000.
Kode RUP 67063297.
Lokasi pekerjaan tercatat di Kecamatan Tebo Tengah.
Metodenya tender pascakualifikasi satu file dengan sistem harga terendah sistem gugur. CV Bukit Raya Konstruksi tercatat sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp1.046.947.787,48.
Selisih nilai penawaran terhadap pagu sekitar Rp3,05 juta, atau sekitar 0,29 persen di bawah pagu.
Angka itu merupakan perbandingan dengan pagu, bukan otomatis dengan HPS.
Karena itu, selisih tersebut tidak dapat digunakan sendirian untuk menyimpulkan ada atau tidaknya persoalan dalam tender.
Tender BLK Bergerak pada Juli
Jejak jadwal pemilihan juga dapat dilihat.
Pengumuman pascakualifikasi dimulai 15 Juli 2026.
Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dijadwalkan 20–22 Juli.
Penetapan serta pengumuman pemenang dijadwalkan 22 Juli.
Sedangkan tahapan penandatanganan kontrak dalam jadwal pemilihan berada pada rentang 28–30 Juli 2026.
Ini adalah jadwal tender, bukan bukti bahwa kontrak benar-benar ditandatangani persis pada tanggal tersebut.
Tanggal kontrak aktual tetap perlu dilihat dari dokumen kontrak.
BLK Ternyata Punya Paket Perencanaan dan Pengawasan
Pembangunan Gedung BLK tidak berdiri hanya sebagai satu paket fisik.
Penelusuran menemukan paket perencanaan atas nama Setindo Karya Konsultan senilai Rp79.797.900.
Ada pula paket pengawasan pembangunan Gedung BLK senilai Rp69.930.000 yang tercatat atas nama CV Rekans Tri Perkasa.
Jika ketiga paket pada objek yang sama hanya dijumlahkan untuk melihat ekosistem anggarannya, maka nilainya sekitar:
Rp1.196.675.687.
Tetapi harus diberi garis tebal.
Rp149,72 juta paket perencanaan dan pengawasan tersebut bukan kontrak CV Bukit Raya Konstruksi.
Penyedianya berbeda.
Nilainya tidak boleh dimasukkan ke dalam total Rp2,67 miliar milik perusahaan.
Informasi ini justru berguna untuk memetakan siapa melakukan apa.
Perencana menyusun dokumen teknis.
Kontraktor melaksanakan pekerjaan.
Pengawas memonitor pelaksanaan sesuai ruang lingkup kontraknya.
Mess Polres Rp921,31 Juta
Paket terbesar kedua adalah pembangunan Mess Polres Batang Hari.
Nilainya Rp921.314.604.
Kode tender 10146094000 dan RUP 65825106.
Dinas PUTR Batanghari tercatat sebagai satuan kerja.
Data tender yang ditelusuri menunjukkan pagu proyek sebesar Rp930.555.400. CV Bukit Raya Konstruksi tercatat sebagai pemenang dengan nilai penawaran sekaligus hasil negosiasi Rp921.314.604,27.
Selisih terhadap pagu sekitar Rp9,24 juta, atau kurang lebih 0,99 persen.
Sekali lagi, pagu tidak sama dengan HPS.
Persentase tersebut hanya menunjukkan posisi nilai kontrak terhadap pagu yang dipublikasikan.
Mess Punya DED dan Pengawas Sendiri
Pada objek Mess Polres Batang Hari, jejak pengadaannya bahkan lebih mudah dipetakan.
Sebelum pekerjaan fisik, ada paket Jasa Konsultansi DED Pembangunan Mess Polres Batang Hari.
Penyedianya CV Total Engineering Consultant.
Nilainya Rp97.710.525.
Kode paket 10809746000.
RUP 65825007.
Kemudian terdapat paket Supervisi Pembangunan Mess Polres Batang Hari.
Penyedianya CV Fajar Tri Engineer.
Nilainya Rp74.148.000.
Kode paket 10912706000 dengan RUP 65825155.
Jika hanya digunakan untuk melihat keseluruhan paket yang berkaitan dengan objek mess tersebut, nilai DED, konstruksi dan supervisinya mencapai sekitar Rp1.093.173.129.
Tetapi dari jumlah itu, kontrak CV Bukit Raya Konstruksi hanya pekerjaan fisik Rp921,31 juta.
Inilah mengapa pembacaan data pengadaan harus berhati-hati.
Satu bangunan bisa memiliki beberapa paket berbeda.
Penyedianya juga bisa berbeda.
Apa yang Dibangun dari Rp921 Juta?
Nama paket mengatakan pembangunan mess.
Tetapi data transaksi belum menerangkan berapa unit atau kamar yang dibangun.
Belum terlihat luas bangunan.
Jenis konstruksi.
Fasilitas sanitasi.
Pekerjaan mekanikal-elektrikal.
Perabot.
Ataupun fasilitas penunjang lainnya.
Karena itu, nilai Rp921 juta belum dapat dinilai mahal atau murah hanya dari nama paket.
Dibutuhkan DED, RAB, gambar kerja, BOQ serta dokumen kontrak.
Di titik inilah paket DED tadi menjadi relevan untuk ditelusuri lebih lanjut.
Pagar dan Jalan RSUD HAMBA Rp392,16 Juta
Proyek berikutnya berada di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah HAMBA.
Nama paketnya Pembangunan Pagar dan Jalan Kawasan RSUD HAMBA.
Nilainya Rp392.161.174.
Kode paket 10937304000.
RUP 65828267.
Metodenya pengadaan langsung.
Penelusuran pada data pengadaan juga menemukan paket supervisi untuk objek tersebut.
Nama paketnya Supervisi Pembangunan Pagar dan Jalan Kawasan RSUD HAMBA, kode 10937341000, melalui pengadaan langsung.
Data PUTR Batanghari mencatat pekerjaan supervisi tersebut atas nama CV Fajar Tri Engineer senilai Rp35.464.500.
Artinya, kembali terdapat pemisahan antara kontraktor pelaksana fisik dan konsultan pengawas.
Karena Berada di Rumah Sakit, Akses Jadi Penting
Pekerjaan ini bukan membangun ruang rawat atau pengadaan alat kesehatan.
Ruang lingkup yang terlihat dari judulnya adalah pagar dan jalan kawasan.
Tetapi justru karena berlangsung di kawasan rumah sakit, pelaksanaan pekerjaannya berkaitan dengan akses masyarakat.
Berapa panjang jalan yang dibangun?
Berapa luas atau volumenya?
Bagaimana mutu lapisan jalan?
Berapa panjang pagar?
Bagaimana lalu lintas pasien, ambulans dan pengunjung selama pekerjaan?
Pertanyaan semacam itu tidak bisa dijawab oleh angka Rp392 juta.
Perlu pemeriksaan dokumen teknis dan lapangan.
Rehab Kantor Kejaksaan Rp315,82 Juta
Paket terkecil CV Bukit Raya Konstruksi adalah Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Batang Hari.
Nilainya Rp315.826.001.
Metodenya pengadaan langsung.
Kode paket 10916562000.
RUP 65825784.
Data pengadaan yang terindeks juga menunjukkan HPS paket fisik berada pada kisaran Rp316,4 juta.
Namun kata “rehabilitasi” masih terlalu luas.
Belum diketahui dalam data ringkas apakah yang dikerjakan adalah atap, plafon, lantai, dinding, instalasi listrik, sanitasi, fasad, atau kombinasi sejumlah item.
Ada Perencana dan Pengawas
Untuk objek Kantor Kejaksaan Negeri Batang Hari, data pengadaan mencatat paket Jasa Konsultansi DED Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Batang Hari senilai Rp19.867.335 atas nama Nurizkay Konsultan.
Ada pula Supervisi Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Batang Hari Rp13.597.500 atas nama CV Multiplan Konsultan.
Jika tiga paket yang berkaitan dengan objek tersebut dibaca bersama, nilainya sekitar Rp349,29 juta.
Tetapi hanya Rp315,82 juta yang merupakan pekerjaan fisik CV Bukit Raya Konstruksi.
Pembedaan ini penting agar publik tidak keliru menjumlahkan kontrak.
Dua Tender Menyerap 73,55 Persen
Dari empat paket CV Bukit Raya Konstruksi, dua diperoleh melalui tender.
Gedung BLK Tebo Rp1.046.947.787.
Mess Polres Batang Hari Rp921.314.604.
Totalnya Rp1.968.262.391, sekitar 73,55 persen dari total.
Dua lainnya melalui pengadaan langsung.
Pagar dan jalan RSUD HAMBA Rp392.161.174.
Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Batang Hari Rp315.826.001.
Total pengadaan langsung menjadi Rp707.987.175, sekitar 26,45 persen.
Komposisinya menarik dari sisi nilai.
Jumlah paket tender dan pengadaan langsung sama-sama dua.
Namun hampir tiga perempat nilai empat pekerjaan berasal dari tender.
Nilai Kontrak Bukan Uang yang Sudah Dibayar
Ada satu hal lain yang tidak boleh dicampuradukkan.
Total Rp2.676.249.566 adalah penjumlahan nilai empat entri pengadaan atas nama CV Bukit Raya Konstruksi.
Angka itu bukan keuntungan perusahaan.
Bukan pula otomatis nilai uang yang sudah dicairkan pemerintah.
Status “kontrak sedang berjalan” juga tidak berarti seluruh nilai sudah dibayar.
Untuk mengetahui realisasi keuangan perlu dokumen pembayaran.
Untuk mengetahui realisasi fisik perlu laporan progres dan pemeriksaan lapangan.
Untuk mengetahui apakah pekerjaan sudah selesai perlu melihat berita acara penyelesaian atau serah terima.
Empat Proyek, Empat Kebutuhan Berbeda
Di sinilah penelusuran menjadi menarik.
Bukit Raya Konstruksi tidak hanya mengerjakan satu karakter bangunan.
Ada bangunan pelatihan kerja.
Hunian atau mess.
Jalan dan pagar kawasan rumah sakit.
Serta rehabilitasi kantor.
Variasi tersebut tidak otomatis menunjukkan persoalan.
Tetapi ketika beberapa kontrak tercatat berjalan pada tahun yang sama, dokumen kontrak dapat digunakan untuk memeriksa pembagian personel, peralatan, jadwal, dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya di setiap lokasi.
Terlebih proyek tersebar di Batanghari dan Tebo.
Yang Perlu Dicek Berikutnya
Jejak digital sudah memberikan nama paket.
Nilai.
Metode.
Kode tender.
RUP.
Penyedia.
Bahkan pada beberapa proyek, siapa perencana dan pengawasnya sudah dapat dipetakan.
Tetapi bagian paling penting justru belum terlihat dari angka-angka itu.
Berapa progres fisiknya per November 2026?
Berapa pembayaran yang sudah dilakukan?
Apa pekerjaan yang sudah terpasang?
Apakah personel dan peralatan sesuai kontrak benar-benar berada di lapangan?
Apakah kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi?
Apakah ada perubahan kontrak?
Dan kapan fasilitas tersebut harus selesai serta dapat digunakan?
Pertanyaan itu membutuhkan dokumen kontrak, adendum jika ada, laporan pengawas, laporan kemajuan pekerjaan, dokumentasi lapangan, serta berita acara pembayaran.
Empat paket dengan nilai Rp2,67 miliar memang sudah dapat dipetakan.
Namun dalam pengadaan pemerintah, nama penyedia dan angka kontrak hanyalah awal cerita.
Ujung penelusurannya tetap sama.(*)
