Jakarta - Mantan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Lukman Hakim mendukung Yusril Ihza Mahendra masuk dalam dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto ke MPR. Lukman, yang mengenal Yusril sejak keduanya aktif di organisasi mahasiswa Universitas Indonesia (UI), menilai Indonesia membutuhkan pendamping presiden yang berpengalaman dalam politik sekaligus menguasai persoalan hukum.
Dalam keterangan tertulisnya, Lukman menjelaskan mengapa ia menjagokan Yusril. Menurut Kepala LIPI periode 2010–2014 itu, mengejar target pertumbuhan ekonomi hanyalah satu dari sejumlah pekerjaan besar pemerintah. Pada saat yang sama, presiden harus mengambil keputusan di tengah persoalan hukum dan politik, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Di situlah, menurut Lukman, pengalaman Yusril sebagai ahli hukum tata negara akan berguna.
Lukman mengambil contoh dari awal pemerintahan Soeharto. Saat itu, sejumlah ekonom ikut merumuskan kebijakan pemerintah. Ia menyebut Sumitro Djojohadikusumo, Widjojo Nitisastro, Emil Salim, dan Ali Wardhana. Pelajaran yang ia tarik dari masa itu adalah pentingnya seorang presiden didampingi orang yang menguasai bidangnya. Untuk tantangan hukum dan politik hari ini, Lukman melihat sosok itu pada Yusril.
Perkenalan keduanya bermula jauh sebelum Yusril masuk kabinet. Pada 1977–1978, Lukman menjabat Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI. Di kampus yang sama, Yusril juga pernah memimpin Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UI.
Apa kata Yusril? Saat ditanya wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu menyerahkan keputusan pencalonan kepada Prabowo. “Saya tidak bisa berkomentar apa-apa, pada akhirnya kita serahkan kepada Bapak Presiden,” kata Yusril, seperti dikutip ANTARA.
Dukungan Lukman merupakan pandangan pribadi. Hingga Sabtu (14/11/2026), belum ada pengumuman resmi bahwa Prabowo mengajukan Yusril. Setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, MPR meminta presiden mengusulkan dua nama. Partai-partai koalisi masih membahas calon yang akan mereka usulkan kepada Prabowo.
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih satu di antaranya. MPR telah menjadwalkan pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden pada Rabu, 2 Desember 2026.
