Tebo — Enam perusahaan tercantum dalam daftar peserta. Namun, hanya satu yang menghadirkan harga penawaran. Tender ulang rekonstruksi Jalan Unit I Rimbo Bujang–Unit XI Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, akhirnya dimenangkan PT Pratama Arista Persada.
Ada angka yang mencolok dalam hasil pemilihannya. Dari penawaran Rp4.461.711.099,63, negosiasi menurunkan harga menjadi Rp4.461.544.599,62. Selisihnya hanya Rp166.500,01.
Penurunan itu setara sekitar 0,0037 persen dari penawaran awal. Harga hasil negosiasi masih mencapai 99,662 persen dari Harga Perkiraan Sendiri atau HPS.
Minimnya penawaran pembanding dan tipisnya hasil negosiasi menjadi dua bagian penting untuk ditelusuri. Terutama, bagaimana Pokja memastikan harga tersebut wajar dan perusahaan yang dipilih benar-benar mampu menuntaskan pekerjaan.
Paket bernama Rekonstruksi Jln. Unit I Rimbo Bujang–Unit XI Rimbo Ulu (15.09.04.002) itu memiliki pagu Rp4,5 miliar. HPS-nya Rp4.476.675.000, bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Tebo tahun 2026.
Pengadaan berada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo, dengan kode tender 10177077000 dan RUP 67876703. Metodenya tender pascakualifikasi satu file, harga terendah sistem gugur, dengan kontrak harga satuan.
Perjalanannya sempat tersendat. Pada proses sebelumnya, tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawaran, bahkan setelah waktu diperpanjang.
“Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan,” demikian alasan pengulangan yang tercantum dalam data tender.
Tender ulang dibuat pada 22 Oktober 2026. Dalam data terbaru yang ditelaah, tahapannya sudah tertulis Tender Sudah Selesai.
Enam nama muncul sebagai peserta: PT Pratama Arista Persada, Selaras Dua Putri, CV Tekad Maju Bersama, CV Lumbung Agroendo, CV Graha Putra Konstruksi, dan CV Sumber Rezeki.
Namun, kolom penawaran lima perusahaan selain PT Pratama Arista Persada kosong. Daftar pesertanya berisi enam nama, tetapi persaingan harga antarpeserta tidak terlihat dalam tabel tersebut.
Keadaan ini belum membuktikan lima perusahaan lainnya merupakan peserta yang sengaja dipasang sebagai pelengkap. Alasan mereka tidak menyampaikan penawaran, hubungan antarpeserta, serta kemungkinan hambatan dalam proses tender belum terungkap.
Yang dapat dipastikan dari data adalah hanya satu harga penawaran yang tercatat—dan perusahaan itulah yang ditetapkan sebagai pemenang.
Satu penawar memang tidak otomatis membuat tender harus digagalkan. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026 menjelaskan bahwa pada tender konstruksi berpagu di atas Rp2 miliar hingga Rp7,5 miliar, satu penawaran yang memenuhi ketentuan dan lulus evaluasi dapat dilanjutkan dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga.
Namun, kelanjutan proses tersebut tetap membutuhkan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tender dengan satu penawar, dokumen pembanding harga, rincian pekerjaan, dan berita acara negosiasi menjadi penting untuk menguji kewajaran hasilnya.
Pada paket ini, harga setelah negosiasi lebih rendah Rp15.130.400,38 atau sekitar 0,338 persen dari HPS. Selisih terhadap pagu mencapai Rp38.455.400,38.
Angka-angka tersebut menunjukkan jarak harga yang tipis. Tetapi, kecilnya penurunan belum cukup untuk menyimpulkan harga telah digelembungkan atau terjadi kerugian negara. Pemeriksaannya harus masuk ke harga satuan, volume, spesifikasi, dan dasar penyusunan HPS.
Pasal 6 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengharuskan pengadaan berjalan efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pasal 7 ayat (1) huruf c juga melarang tindakan saling memengaruhi yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan inilah yang menjadi dasar untuk meminta penjelasan mengenai proses pemilihan dan kewajaran harga.
Apabila ditemukan bukti kesepakatan antarpihak untuk mengatur pemenang, persoalannya dapat masuk ke larangan persekongkolan tender dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun, penerapan ketentuan tersebut memerlukan pembuktian pengaturan dan dampaknya terhadap persaingan. Kolom penawaran yang kosong saja belum membuktikan unsur tersebut.
PT Pratama Arista Persada sendiri beralamat di Jalan Mataram, Lorong Surya, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.
Direktori GAPENSI mencantumkan Ega Yaumal Arista sebagai pimpinan perusahaan dengan kualifikasi K atau kecil. Alamat dalam direktori tersebut cocok dengan alamat pemenang tender.
Dalam data pengurus yang ditelaah, Ega Yaumal Arista tercatat sebagai direktur utama, Yoga Prasetya Putra sebagai direktur, dan Dinno Wahyudi sebagai komisaris. Daftar pengurus tersebut belum menunjukkan komposisi pemegang saham atau pemilik manfaat perusahaan.
Data legalitasnya memuat tanggal akta 27 November 2023, dengan notaris IM. Oka Mahendra, NR, SH., M.KN, serta nomor pengesahan AHU-0090476.AH.01.01.TAHUN 2023. Mengacu pada tanggal akta itu, perusahaan belum genap tiga tahun ketika tender ulang dibuat pada Oktober 2026.
Direktori GAPENSI juga memuat lima subklasifikasi: gedung kesehatan, gedung pendidikan, gedung lainnya, bangunan sipil jalan, serta jaringan irigasi dan drainase. Subklasifikasi BS001 untuk konstruksi bangunan sipil jalan tercatat dalam direktori tersebut. Status sertifikat pada tanggal penawaran tetap perlu dicocokkan dengan dokumen yang dipakai dalam evaluasi.
Usia perusahaan yang relatif muda tidak otomatis menghalanginya memenangkan tender. Pemeriksaan justru perlu diarahkan pada pengalaman yang diajukan dan kemampuan pelaksanaannya.
Persyaratan tender yang ditelaah menyebut usaha kecil berusia kurang dari tiga tahun harus memiliki satu pengalaman pada bidang yang sama untuk paket di atas Rp2,5 miliar hingga Rp15 miliar.
Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 menggunakan ambang Rp2 miliar untuk kewajiban pengalaman pekerjaan konstruksi bagi usaha baru. Dengan pagu Rp4,5 miliar, paket ini berada di atas kedua ambang tersebut. Bukti pengalaman tetap menjadi bagian penting dalam pembuktian kualifikasi.
Perbedaan ambang dalam tampilan tender belum otomatis menunjukkan kesalahan. SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026 mengatur masa transisi, termasuk kemungkinan melanjutkan proses tertentu yang disiapkan dengan ketentuan sebelumnya berdasarkan penetapan PA/KPA. Karena tender ini dibuat 22 Oktober 2026, dasar aturan yang dipakai perlu dilihat dalam dokumen pemilihannya.
Penelusuran arsip pengadaan menemukan empat catatan lain tahun 2026 atas nama PT Pratama Arista Persada. Nilai yang tercantum berjumlah Rp2.445.168.768.
| Paket | Instansi/satuan kerja | Nilai tercatat | Status dalam arsip |
|---|---|---|---|
| Rekonstruksi Jalan Syaelandra, kode 10173661000 | Dinas PUTR Kota Jambi | Rp1.490.900.000 | Pemilihan berlangsung. |
| Pembangunan Drainase di Pemakaman Bumi Asih RT 04, Kelurahan Sengeti, Muaro Jambi, kode 11053105000 | Dinas PUPR Provinsi Jambi | Rp373.726.949 | Pemilihan selesai. |
| Peningkatan PSU Permukiman RT 01–RT 06 menuju Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, kode 11023455000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jambi | Rp358.038.737 | Pemilihan selesai. |
| Peningkatan PSU Permukiman Desa Serasah, Kecamatan Pemayung, Batang Hari, kode 10991371000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jambi | Rp222.503.082 | Pemilihan selesai. |
Tiga paket terakhir menggunakan pengadaan langsung, dengan nilai gabungan Rp954.268.768. Adapun Jalan Syaelandra tercatat melalui tender.
Daftar tersebut menunjukkan jejak nama perusahaan dalam pengadaan jalan, drainase, dan prasarana permukiman. Namun, angka pada kolom nilai belum otomatis menjadi nilai kontrak final atau pembayaran. Status pemilihan selesai juga belum membuktikan pekerjaan fisik telah diserahterimakan.
Untuk tahun 2025, salinan rekap tender LPSE yang diunggah pihak ketiga di Scribd memuat nama PT Pratama Arista Persada pada tiga paket:
- Pembangunan Saluran Drainase Jalan Abdul Muis, Lorong Puskesmas, RT 10, Lingkar Selatan, Kota Jambi, kode 10058186000, dengan angka pada kolom HPS Rp930 juta.
- Rehabilitasi SDN 79/IV Kota Jambi, kode 10057432000, dengan HPS Rp446,5 juta.
- Rehabilitasi SDN 149/IV Kota Jambi, kode 10034276000, dengan HPS Rp800 juta.
Salinan itu menempatkan nama perusahaan pada kolom pemenang dan mencatat tender sudah selesai. Namun, nilai kontraknya belum tercantum. Karena sumbernya merupakan unggahan pihak ketiga, ketiga catatan tersebut masih perlu dicocokkan dengan pengumuman pemenang, identitas penyedia, kontrak, serta berita acara serah terima.
Salah satu proyek lama itu pernah menjadi sorotan pemberitaan. Pada 25 September 2025, Blur.co.id memuat kritik terhadap pelaksanaan pengecoran drainase di Jalan Abdul Muis yang disebut dikerjakan PT Pratama Arista Persada. Artikel yang sama menyebut PPTK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi, Frans, menunjukkan foto yang menurutnya memperlihatkan lantai kerja.
Pemberitaan tersebut merupakan catatan kritik dan tanggapan atas proyek terdahulu. Bahan yang ditelaah belum memuat hasil audit atau pemeriksaan teknis final yang menetapkan pelanggaran pada pekerjaan itu.
Rangkaian proyek juga perlu dibaca bersama Sisa Kemampuan Paket atau SKP. Untuk usaha kecil, kemampuan paket ditetapkan lima, lalu dikurangi pekerjaan yang masih dikerjakan. Karena itu, jumlah proyek dalam satu tahun tidak dapat langsung dipakai untuk menyimpulkan perusahaan melampaui kapasitas. Yang diperlukan adalah daftar kontrak aktif pada tanggal evaluasi beserta bukti serah terimanya.
Pada proyek jalan di Tebo, persoalan berikutnya adalah waktu pelaksanaan. Dokumen uraian singkat pekerjaan menetapkan 60 hari kalender. Lingkupnya mencakup pekerjaan drainase, penyiapan badan jalan, lapis fondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat, hingga aspal AC-WC.
Dengan proses tender berlangsung menjelang akhir tahun, tanggal mulai kerja menjadi penting. Dokumen SPK atau SPMK belum tersedia dalam bahan yang ditelaah, sehingga belum dapat dipastikan kapan pekerjaan dimulai dan berakhir.
Bagi warga yang menggunakan ruas Rimbo Bujang–Rimbo Ulu, hasil pekerjaan akan terasa melalui kondisi jalan yang dilalui setiap hari. Ketebalan perkerasan, mutu aspal, fungsi saluran, dan ketepatan waktu pelaksanaan menjadi ukuran yang perlu diawasi.
Pokja dan perusahaan perlu menjelaskan dasar kewajaran harga, hasil negosiasi yang hanya mengurangi Rp166.500,01, pengalaman yang digunakan untuk lolos kualifikasi, serta kesiapan tenaga dan peralatan.
Bahan yang ditelaah belum memuat tanggapan keduanya atas pertanyaan tersebut. Dokumen evaluasi, negosiasi, kontrak, dan pengawasan diperlukan untuk memastikan proses pengadaan serta hasil pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan.(*)
