Jambi — Jalan, sekolah, puskesmas, hingga rumah dinas bupati masuk dalam daftar jasa konsultansi atas nama NURIZKAY KONSULTAN.
Dalam data pengadaan tahun anggaran 2026 yang ditelaah, nama penyedia ini tercatat pada 38 paket dengan total Rp1.787.874.844 atau sekitar Rp1,79 miliar.
Sebarannya menjangkau 21 unit kerja pada delapan pemerintah daerah. Pekerjaannya meliputi perencanaan, pengawasan, pendataan, dan kajian.
Sebagian besar menggunakan metode Pengadaan Langsung. Ada 36 paket senilai Rp1.548.477.148 yang tercatat melalui sumber transaksi Non Tender.
Dua paket lainnya menggunakan metode Seleksi melalui sumber transaksi Tender, dengan total Rp239.397.696. Keduanya berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun.
Paket pertama adalah perencanaan teknis peningkatan Jalan Desa Lubuk Resam–Simpang Lintas Sumatera Desa Panti, Kecamatan Cermin Nan Gedang, untuk pekerjaan lanjutan.
Nilainya Rp129.765.216, menggunakan RUP 64333913. Paket ini menjadi catatan tunggal bernilai terbesar dalam kumpulan data NURIZKAY KONSULTAN.
Paket kedua berupa pengawasan teknis pengaspalan Jalan Dusun Rantau Alai–Desa Ranggo, Kecamatan Limun, senilai Rp109.632.480, dengan RUP 64333923.
Kedua paket Sarolangun bersumber dari APBD dan berstatus KONTRAK SEDANG BERJALAN pada tahapan Kontrak.
Dari sisi nilai per pemerintah daerah, Tanjung Jabung Barat menempati urutan pertama. Empat paketnya mencapai Rp337.456.590.
Tiga paket berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan total Rp249.273.750.
Rinciannya, Perencanaan Jalan Paket I senilai Rp95.874.000, Perencanaan Jalan Paket II Pemugaran Rp95.874.000, serta Pengawasan Jalan Paket VIII Rp57.525.750.
Dua paket perencanaan jalan memiliki nilai sama, tetapi menggunakan RUP berbeda. Keduanya tercatat pada tahapan Kontrak.
Adapun Pengawasan Jalan Paket VIII masih berstatus BERLANGSUNG pada tahapan Pemilihan Berlangsung.
Satu paket Tanjung Jabung Barat lainnya berada di Dinas PUPR, yakni Pengawasan Peningkatan Jaringan SPAM Kecamatan Tungkal Ilir senilai Rp88.182.840. Dalam data, paket tersebut berlabel PAKET SELESAI dengan tahapan Pemilihan Selesai.
Kabupaten Tebo mencatat tiga paket senilai Rp274.180.656.
Pekerjaannya meliputi perencanaan pembangunan jaringan distribusi perdesaan Rp99.801.210, pendataan bangunan Kecamatan Tebo Ilir Rp99.798.546, serta pengawasan pembangunan aula serbaguna kecamatan Rp74.580.900.
Ketiganya tercatat pada tahapan Pemilihan Selesai.
Sementara itu, Tanjung Jabung Timur memiliki jumlah paket terbanyak, yakni 10 paket senilai Rp265.558.670.
Di Dinas PUPR, terdapat review perencanaan peningkatan jalan menuju Desa Lambur Luar senilai Rp74.886.150. Ada pula pengawasan pekerjaan normalisasi sungai atau saluran dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan senilai Rp74.860.620.
Kedua paket tersebut masih berada pada tahapan Pemilihan Berlangsung. Karena itu, pencantuman nama penyedia pada catatan tersebut belum cukup untuk menyatakan kontraknya telah berjalan.
Satu paket PUPR Tanjung Jabung Timur lainnya berupa perencanaan peningkatan Jalan Simpang Gelis Alahan, senilai Rp59.729.000, dengan tahapan Kontrak.
Di Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Timur, terdapat tiga jasa perencanaan atau perancangan terkait rumah dinas bupati.
Nilainya Rp5.494.500 untuk perencanaan rehabilitasi kamar staf, Rp5.439.000 untuk perencanaan pembuatan ruang laundry, serta Rp2.686.200 untuk perancangan rehabilitasi dapur samping.
Total ketiganya Rp13.619.700. Angka tersebut merupakan nilai jasa perencanaan dan perancangan yang tercatat dalam data.
Paket Tanjung Jabung Timur lainnya berkaitan dengan sekolah serta pengawasan pembangunan mushola Kantor KPU.
Di Kabupaten Batanghari, empat paket bernilai Rp217.164.196.
Dua di antaranya berkaitan dengan kantor kejaksaan. Paket studi kelayakan pembebasan tanah untuk perluasan kantor Kajari bernilai Rp59.623.650. Satu lainnya berupa jasa konsultansi DED rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Batang Hari senilai Rp19.867.335.
Gabungan keduanya mencapai Rp79.490.985. Nilai studi kelayakan tersebut merupakan biaya jasa yang tercatat; berkas belum memuat biaya pembebasan tanahnya.
Batanghari juga mencatat perencanaan pengembangan Puskesmas Maro Sebo Ilir senilai Rp87.255.879 dan DED/perencanaan Jalan Jenderal A. Yani senilai Rp50.417.332.
Kota Jambi memiliki dua paket pengawasan jalan lingkungan dengan total Rp159.745.610.
Pengawasan Wilayah 6, yang judulnya menyebut Kecamatan Jambi Timur dan Jelutung, bernilai Rp99.845.610. Pengawasan Wilayah 5 di Kecamatan Jambi Selatan bernilai Rp59.900.000.
Keduanya berlabel PAKET SELESAI pada tahapan Pemilihan Selesai.
Di Kabupaten Muaro Jambi, enam paket bernilai Rp125.040.800. Paket terbesarnya adalah Pengawasan Pembangunan Zona Jaluko 1, senilai Rp79.580.340.
Paket lainnya mencakup perencanaan rehabilitasi sejumlah gedung, pengawasan jalan lingkungan, perencanaan drainase, pengawasan pemeliharaan gedung BPKAD, serta perencanaan teknis plafon gedung kantor.
Pada Pemerintah Provinsi Jambi, terdapat tujuh paket senilai Rp169.330.626.
Empat paket berada di Dinas Pendidikan dengan total Rp68.362.473. Dua di antaranya berstatus KONTRAK SELESAI pada tahapan Serah Terima.
Keduanya adalah perencanaan pemeliharaan rehabilitasi gedung sekolah SMKN TT Jambi senilai Rp23.861.981 dan perencanaan pembangunan ruang kelas baru SMKN 9 Batang Hari senilai Rp17.848.534.
Dua paket pendidikan lainnya berkaitan dengan perencanaan pagar sekolah.
Pemerintah provinsi juga mencatat dua jasa pengawasan arsitektur renovasi ruang aula senilai Rp51.316.410, serta satu kajian di Bappeda senilai Rp49.651.743.
Judul kajian Bappeda tersebut menyebut refleksi dan rekomendasi proses monitoring serta evaluasi BioCF tahun 2022–2025 di tingkat daerah menuju fase RBP.
Secara keseluruhan, sumber mengklasifikasikan 34 paket sebagai Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi dan empat paket sebagai Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi.
Nilai konsultansi tersebut perlu dibedakan dari keseluruhan biaya pembangunan fisik pada lokasi-lokasi yang disebut dalam judul pekerjaan.
Status seluruh paket juga belum seragam. Empat paket masih pada Pemilihan Berlangsung, 20 pada Pemilihan Selesai, 12 pada tahapan Kontrak, dan dua pada Serah Terima.
Sumber dananya terdiri atas 29 paket APBD senilai Rp1.170.584.218 dan sembilan paket APBDP senilai Rp617.290.626.
Seluruh 38 kode paket menggunakan RUP berbeda. Berkas belum memuat keluaran konsultansi, susunan personel, jadwal rinci, volume pekerjaan, ataupun bukti pembayaran aktual.
Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk menilai kesesuaian lingkup jasa, hasil pekerjaan, dan pembayaran setiap paket.
Berikut sebarannya berdasarkan pemerintah daerah, diurutkan dari jumlah paket terbanyak:
| Pemerintah daerah | Jumlah paket | Total nilai tercatat |
|---|---|---|
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 10 | Rp265.558.670 |
| Provinsi Jambi | 7 | Rp169.330.626 |
| Kabupaten Muaro Jambi | 6 | Rp125.040.800 |
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 4 | Rp337.456.590 |
| Kabupaten Batanghari | 4 | Rp217.164.196 |
| Kabupaten Tebo | 3 | Rp274.180.656 |
| Kabupaten Sarolangun | 2 | Rp239.397.696 |
| Kota Jambi | 2 | Rp159.745.610 |
| Total | 38 | Rp1.787.874.844 |
Tanjung Jabung Timur memiliki jumlah paket terbanyak, sedangkan nilai terbesar berada di Tanjung Jabung Barat.
Menurut klasifikasi sumber, terdapat:
- 34 paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi, senilai Rp1.576.821.331.
- Empat paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi, senilai Rp211.053.513.
Status paket perlu dibaca bersama tahapannya:
| Status dalam sumber | Tahapan | Paket | Nilai |
|---|---|---|---|
| BERLANGSUNG | Pemilihan Berlangsung | 4 | Rp211.029.870 |
| PAKET SELESAI | Pemilihan Selesai | 20 | Rp849.530.016 |
| KONTRAK SEDANG BERJALAN | Kontrak | 12 | Rp685.604.443 |
| KONTRAK SELESAI | Serah Terima | 2 | Rp41.710.515 |
| Total | 38 | Rp1.787.874.844 |
