Pertama Jaya Mandiri Tercatat di Empat Paket Rp 2,19 Miliar, Rp 1,93 Miliar Lewat E-Purchasing

WIB
Ist

Jambi — Dari jalan lingkungan hingga gedung olahraga. Nama Pertama Jaya Mandiri tercatat dalam empat paket pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2026 dengan nilai keseluruhan Rp2.193.236.971.

Pekerjaannya beragam. Ada rehabilitasi GOR Kota Baru di Kota Jambi, pembangunan mal pelayanan publik di Tanjung Jabung Timur, lanjutan jalan lingkungan, hingga musala kantor KPU.

Namun, nilai paling besar bertumpu pada dua pekerjaan. Rehabilitasi GOR dan pembangunan mal pelayanan publik sama-sama tercatat menggunakan e-purchasing. Jika dijumlahkan, nilainya mencapai Rp1.931.609.051, sekitar 88,07 persen dari keseluruhan empat paket.

Dua pekerjaan lainnya menggunakan pengadaan langsung, dengan nilai gabungan Rp261.627.920.

Angka-angka itu memperlihatkan sebaran pekerjaan yang tercatat atas nama penyedia. Untuk mengetahui kewajaran harga, mutu, dan manfaatnya, pemeriksaan harus bergerak lebih jauh: apa yang dibangun, berapa volumenya, dan bagaimana hasilnya?

Rekap yang menjadi bahan tulisan ini belum menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Nilai Rp2,19 miliar juga merupakan penjumlahan nilai empat paket, bukan bukti bahwa seluruh uangnya telah dibayarkan kepada penyedia.

Paket terbesar adalah Rehab Bangunan Gedung GOR Kota Baru Kota Jambi, senilai Rp1.386.438.203.

Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi itu tercatat menggunakan e-purchasing, dengan tahapan Kontrak. Identitas paketnya 01M2JHJXNGBCNJBN4RJY87ECYH, sedangkan kode Rencana Umum Pengadaan atau RUP-nya 67694536.

Satu paket ini menyumbang sekitar 63,21 persen dari total nilai empat pekerjaan Pertama Jaya Mandiri. Bahkan, nilainya melampaui gabungan tiga paket di Tanjung Jabung Timur yang berjumlah Rp806.798.768.

Uangnya besar. Tetapi, dari data ringkas yang tersedia, lingkup rehabilitasinya belum terlihat.

Apakah menyentuh atap, lantai, tribun, ruang pendukung, atau bagian lain? Berapa volume masing-masing pekerjaan? Kapan fasilitas tersebut ditargetkan siap digunakan?

Jawabannya perlu dicari dalam spesifikasi, daftar kuantitas dan harga, jadwal pelaksanaan, serta pemeriksaan di lokasi.

Bagi pengguna GOR, itulah rincian yang menentukan manfaat pekerjaan. Sebutan “rehabilitasi” saja belum menjelaskan perubahan apa yang akan mereka rasakan ketika kembali memakai gedung tersebut.

Status Kontrak dalam rekap pun belum menunjukkan persentase kemajuan fisik. Dari keterangan itu saja, pekerjaan tidak bisa dinyatakan sudah selesai ataupun terlambat.

Paket kedua adalah Pembangunan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, senilai Rp545.170.848.

Instansi pengampunya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metodenya e-purchasing, dengan tahap Kontrak.

Paket tersebut memiliki identitas 01KZMS707CSVBQ0PNPR7NC3CSW dan kode RUP 67511231. Nilainya sekitar 24,86 persen dari keseluruhan empat paket.

Sebelumnya, JambiLINK dalam pemberitaan 2 Maret 2026 mencantumkan alokasi pembangunan mal pelayanan publik Tanjab Timur sebesar Rp550 juta. Berita yang sama juga menyebut alokasi pembangunan musala KPU Rp100 juta.

Angka alokasi tersebut harus dibedakan dari nilai yang tercatat dalam rekap pengadaan. Selisih keduanya belum cukup untuk menyimpulkan penghematan tanpa mencocokkan dokumen dan lingkup pekerjaan.

Ada hal lain yang juga perlu diperjelas. Nama paket “pembangunan mal pelayanan publik” belum menunjukkan apakah pekerjaan mencakup bangunan secara keseluruhan, sebagian ruangan, atau fasilitas pendukung.

Karena itu, Rp545,17 juta tidak otomatis merupakan seluruh biaya pembangunan mal pelayanan publik Tanjab Timur.

Bagi warga, ukuran keberhasilannya akan terasa ketika fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mengurus pelayanan dengan lebih mudah. Untuk menilai hasil pembangunan paket ini, bagian yang dikerjakan harus diketahui terlebih dahulu.

Nama Pertama Jaya Mandiri juga tercatat pada Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan RT 14 RW 04 Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur.

Nilainya Rp161.829.551.

Pekerjaan yang dikelola Kecamatan Muara Sabak Barat ini menggunakan pengadaan langsung. Kode paketnya 10801716000, dengan RUP 63182391. Tahap yang tercantum dalam data ialah Pemilihan Selesai.

Kata “lanjutan” menyisakan pertanyaan tentang hubungan paket tersebut dengan pembangunan sebelumnya. Bagian mana yang telah dikerjakan? Ruas mana yang menjadi sasaran tahap 2026?

Data ringkas belum mencantumkan panjang, lebar, ketebalan, jenis konstruksi, maupun batas awal dan akhir ruas.

Rincian itu diperlukan agar warga dapat mencocokkan pekerjaan di lingkungan mereka dengan rencana yang dibiayai anggaran. Tanpa ukuran dan spesifikasi, angka Rp161,82 juta belum cukup untuk menilai apakah volume serta mutu pekerjaan sesuai.

Tahap Pemilihan Selesai juga perlu dibaca sesuai batas informasinya. Keterangan tersebut belum membuktikan kondisi jalan di lapangan atau status serah terima pekerjaan.

Musala KPU: Rekap Pemilihan Selesai, Liputan Menyebut Sudah Berkontrak

Paket keempat adalah Pembangunan Mushola Kantor KPU Tanjung Jabung Timur, senilai Rp99.798.369.

Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanjab Timur ini menggunakan pengadaan langsung. Kode paketnya 10952645000, dengan RUP 62770858.

Dalam rekap, tahapnya tertulis Pemilihan Selesai.

Namun, terdapat informasi tambahan dalam pemberitaan Halo Indonesia News pada 30 Agustus 2026. Media tersebut melaporkan papan informasi proyek mencantumkan CV Pertama Jaya Mandiri sebagai pelaksana, dengan nilai Rp99.798.369, tanggal kontrak 27 Juli 2026, dan waktu pelaksanaan 75 hari kalender.

Ada perbedaan informasi tahapan yang perlu dicocokkan. Rekap memuat pemilihan selesai, sementara pemberitaan papan proyek sudah menyebut kontrak dan durasi pelaksanaan.

Perbedaan ini belum membuktikan kesalahan maupun pelanggaran. Waktu pembaruan rekap dan dokumen kontrak perlu diperiksa untuk mengetahui urutan informasinya.

Begitu pula dengan hasil pembangunan. Tanggal kontrak dan durasi yang tercantum dalam pemberitaan belum membuktikan musala telah selesai, terlambat, atau diserahterimakan.

Kepastiannya berada pada dokumen pelaksanaan dan kondisi bangunan.

Rp2,19 Miliar Perlu Dibaca Sampai Hasil Pekerjaan

Empat paket tersebut tersebar pada instansi pemerintah provinsi, dinas kabupaten, dan kecamatan. Dua menggunakan e-purchasing, dua lainnya pengadaan langsung.

Metode pengadaan maupun jumlah paket itu sendiri bukan bukti pelanggaran. Bahan yang tersedia juga belum memuat bukti tentang penyimpangan harga, kekurangan volume, atau kegagalan konstruksi.

Meski begitu, rincian pelaksanaan tetap layak ditelusuri. Terutama lingkup rehabilitasi GOR, bagian mal pelayanan publik yang dibangun, ukuran jalan lingkungan, serta penyelesaian musala KPU.

Bahan tulisan ini belum memuat tanggapan Pertama Jaya Mandiri maupun pejabat pengadaan terkait mengenai rincian tersebut.

Bagi masyarakat, empat nama paket itu akan menjadi berarti ketika hasilnya bisa digunakan: jalan yang layak dilalui, musala yang dapat dipakai beribadah, fasilitas pelayanan yang berfungsi, dan gedung olahraga yang siap menampung kegiatan.

Daftar pengadaan mencatat nilainya. Pemeriksaan pekerjaan akan menunjukkan hasilnya.(*)

BeritaSatu Network