Jambi IP Ecosystem Dibawa ke Jepang, Kemenkum Jambi Pelajari Strategi KI untuk UMKM

WIB
Ist

Co-Creation Program (KCCP) JICA – Capacity Development for Raising Awareness of Industrial Property Rights in Regional Area yang dilaksanakan pada 4–12 November 2026 di Tokyo dan Hokkaido, Jepang. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Diana Yuli Astuti, bersama delegasi Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkuat pengembangan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di daerah.

Program yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) tersebut menjadi sarana pembelajaran dan pertukaran pengetahuan mengenai praktik terbaik pengelolaan KI di Jepang. Melalui kunjungan kelembagaan, diskusi, dan pemaparan materi, delegasi Indonesia mempelajari berbagai strategi penguatan layanan KI yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, pelaku industri, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah pemaparan pengembangan ekosistem KI Provinsi Jambi oleh Diana Yuli Astuti pada 11 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, Diana memperkenalkan Jambi IP Ecosystem, inovasi Kanwil Kementerian Hukum Jambi yang dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif untuk memetakan potensi, memperluas akses layanan, memperkuat pendampingan, serta mendorong pemanfaatan KI sebagai sumber peningkatan nilai ekonomi daerah.

Dalam paparannya, Diana menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui lima fungsi utama, yakni Facilitator, Educator, Coordinator, Accelerator, dan Monitoring Partner.

Pengembangan Jambi IP Ecosystem juga diperkenalkan melalui tiga pilar utama, yaitu Jambi IP Dashboard, Jambi IP Clinic dan IP Fund, serta Kolaborasi Pemangku Kepentingan. Ketiga pilar tersebut diarahkan untuk memperkuat pemetaan potensi KI, menghadirkan pendampingan yang berkelanjutan, serta membangun sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dunia usaha, dan berbagai mitra strategis.

Melalui inovasi tersebut, pelindungan KI diharapkan tidak hanya berhenti pada penerbitan sertifikat atau pencatatan hak, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas produk, penguatan identitas usaha, perluasan pasar, pengembangan inovasi, serta peningkatan daya saing produk unggulan Provinsi Jambi.

Selain memaparkan inovasi daerah, delegasi Kementerian Hukum RI mengikuti serangkaian kunjungan dan pembelajaran pada sejumlah lembaga strategis di Jepang, di antaranya Japan Patent Office (JPO), National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT) Prefektur Saitama, Biro Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) wilayah Kanto dan Hokkaido, Hokkaido Paracon, serta Tokyo Metropolitan Intellectual Property Center.

Dalam kunjungan ke INPIT Prefektur Saitama, delegasi mempelajari penerapan layanan konsultasi dan pendampingan KI terintegrasi bagi UMKM. Layanan tersebut melibatkan penasihat KI dan tenaga ahli dari berbagai bidang, mulai dari konsultan paten, advokat, desainer, hingga ahli merek. INPIT juga menerapkan sistem konsultasi keliling dan pengelolaan data layanan sebagai dasar evaluasi serta penyusunan program pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Sementara itu, melalui pembelajaran di Biro METI Kanto, delegasi memperoleh pemahaman mengenai strategi pengembangan KI regional yang menitikberatkan pada penguatan bisnis berbasis KI, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan jejaring kolaborasi antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperluas jangkauan layanan KI, termasuk ketika menghadapi keterbatasan sumber daya kelembagaan.

Pada kunjungan ke Tokyo Metropolitan Intellectual Property Center, delegasi juga mempelajari berbagai bentuk dukungan Pemerintah Metropolitan Tokyo bagi UMKM dan perusahaan rintisan melalui edukasi, konsultasi, pendampingan strategi KI, subsidi pelindungan KI, hingga fasilitasi komersialisasi inovasi. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan KI tidak semata-mata diukur dari jumlah pendaftaran hak, tetapi juga dari kemampuan pelaku usaha memanfaatkan aset intelektual untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing.

Rangkaian kegiatan turut mencakup pembelajaran mengenai pengembangan teknologi dan peluang kerja sama internasional di Hokkaido, serta diskusi interaktif antara delegasi Indonesia dan narasumber Jepang terkait penguatan sistem layanan KI yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam program internasional ini menjadi momentum penting untuk memperkaya perspektif serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam pengembangan layanan KI di Provinsi Jambi. Berbagai pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat inovasi Jambi IP Ecosystem, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memperluas kemitraan strategis di daerah.

Melalui partisipasi tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan KI yang inovatif, inklusif, dan berorientasi pada manfaat ekonomi. Penguatan ekosistem KI diharapkan mampu menjadikan kekayaan intelektual sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, meningkatkan daya saing UMKM, serta mengoptimalkan potensi unggulan daerah agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. (*)

BeritaSatu Network