52 Paket Rp2,23 Miliar Disorot, Ketua GAN Sentil Pemkab Kerinci soal Janji Pejuang Petani
KERINCI – Belanja komputer, meja pejabat, perlengkapan kantor hingga sejumlah peralatan pemerintah di Kabupaten Kerinci kembali menuai sorotan.
Kali ini kritik datang dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Geliat Anak Negeri (LSM GAN), Fengki Efniza.
Fengki mempertanyakan arah kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Kerinci di tengah kebutuhan masyarakat yang menurutnya masih banyak belum terpenuhi.
Terlebih, Kabupaten Kerinci tengah menghadapi curah hujan tinggi dan persoalan banjir di sejumlah wilayah.
Sorotan tersebut muncul setelah JambiLINK mengungkap 52 paket pengadaan barang tahun anggaran 2026 senilai Rp2.233.906.866 yang mencantumkan nama Kerinci Tangguh Sinergi sebagai penyedia.
Paket-paket tersebut tersebar di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Bagi Fengki, persoalannya bukan sekadar berapa banyak barang yang dibeli pemerintah.
Tetapi bagaimana anggaran ditentukan, kebutuhan masyarakat dipetakan, dan manfaat belanja dipertanggungjawabkan.
"Sebenarnya masih banyak visi dan misi yang belum direalisasikan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan daerah secara objektif, bukan tendensius terhadap kepentingan pribadi yang tidak jelas," ujar Fengki.
GAN Pertanyakan Skala Prioritas
Fengki menilai pemerintah daerah semestinya lebih cermat menggunakan anggaran.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah memutuskan pengadaan barang maupun program pembangunan.
Ia mengingatkan masih banyak persoalan yang membutuhkan penanganan.
Mulai dari infrastruktur masyarakat.
Kebutuhan petani.
Hingga upaya pencegahan dan penanganan banjir.
Karena itu, Fengki mempertanyakan apakah seluruh pengadaan yang dilakukan pemerintah benar-benar telah melalui pemetaan kebutuhan secara objektif.
Kritiknya terutama diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Namun, data 52 paket yang menjadi dasar pemberitaan juga mencakup empat paket milik Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Dengan demikian, seluruh Rp2,23 miliar tersebut tidak dapat dibebankan sebagai belanja Pemkab Kerinci saja.
Tagih Janji Pejuang Petani
Dalam keterangannya, Fengki juga menyinggung slogan "Pejuang Petani" yang selama ini dikaitkan dengan kepemimpinan daerah.
Menurutnya, slogan tersebut seharusnya diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama petani.
Bukan hanya menjadi pesan politik saat kampanye.
"Seharusnya Pemerintah Kabupaten Kerinci benar-benar memperjuangkan apa yang menjadi slogan utama 'Pejuang Petani' serta visi dan misi mereka. Sampai saat ini, kami belum melihat slogan tersebut benar-benar dimunculkan melalui kebijakan pemerintah sebagaimana yang disampaikan sebelum menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kerinci," tegas Fengki.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Ketua LSM GAN terhadap pelaksanaan agenda pemerintah daerah.
Untuk menguji klaim bahwa kebijakan pertanian belum berjalan, diperlukan pula pemeriksaan terhadap realisasi program, alokasi anggaran, serta capaian pembangunan sektor pertanian Kabupaten Kerinci.
Banjir Jadi Pembanding
Kritik Fengki semakin tajam ketika menyinggung kondisi cuaca di Kerinci.
Menurutnya, tingginya curah hujan serta munculnya titik banjir seharusnya menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam menentukan kebutuhan pembangunan.
Ia mempertanyakan apakah sebagian anggaran pengadaan tersebut lebih tepat diarahkan pada pembenahan infrastruktur masyarakat.
"Apa lagi saat ini Kabupaten Kerinci sedang tinggi curah hujan. Seharusnya lebih baik uang Rp2,23 miliar ini dimanfaatkan untuk membenahi infrastruktur masyarakat dalam rangka pencegahan banjir yang sering terjadi. Apalagi di Kerinci baru-baru ini mulai banyak titik banjir," ungkapnya.
Namun secara administrasi, pengalihan anggaran dari belanja barang ke kegiatan penanganan banjir tidak dapat dilakukan begitu saja.
Perubahan penggunaan anggaran harus mengikuti kewenangan, perencanaan, klasifikasi belanja, dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
Karena itu, kritik Fengki lebih tepat dibaca sebagai desakan agar pemerintah menjelaskan pertimbangan prioritas belanja dibandingkan kebutuhan penanganan banjir.
Kerinci Tangguh Sinergi Tercatat dalam 52 Paket
Sebelumnya, JambiLINK menelusuri data pengadaan tahun anggaran 2026 yang mencantumkan Kerinci Tangguh Sinergi sebagai penyedia.
Hasilnya, terdapat 52 catatan paket dengan nilai keseluruhan Rp2.233.906.866.
Namun sebarannya tidak hanya di Kabupaten Kerinci.
Sebanyak 48 paket senilai Rp1.985.018.366 berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Sedangkan empat paket senilai Rp248.888.500 tercatat pada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Artinya, sekitar 88,9 persen dari total nilai tersebut berada di Kabupaten Kerinci.
Sisanya sekitar 11,1 persen di Kota Sungai Penuh.
Data ini penting agar sorotan terhadap kebijakan anggaran masing-masing pemerintah daerah tidak tercampur.
Belanja Komputer Tembus Rp1,02 Miliar
Salah satu bagian terbesar dari pengadaan yang ditelusuri JambiLINK adalah komputer dan peralatan terkait.
Sebanyak 26 paket berkaitan dengan komputer.
Nilainya mencapai Rp1.023.624.851 atau sekitar 45,82 persen dari keseluruhan 52 paket.
Angka tersebut menunjukkan hampir separuh nilai pengadaan yang tercatat atas nama Kerinci Tangguh Sinergi berkaitan dengan kebutuhan teknologi dan perangkat komputer.
Namun besarnya nilai itu belum cukup untuk menyimpulkan pengadaan tidak diperlukan.
Komputer dapat digunakan untuk menunjang administrasi dan pelayanan masyarakat.
Persoalannya adalah apakah jumlah, spesifikasi, harga, serta kebutuhan masing-masing perangkat daerah sudah sesuai.
Di sinilah transparansi menjadi penting.
Komputer Dukcapil Rp271 Juta
Paket komputer terbesar tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci.
Namanya Belanja Modal Komputer.
Nilainya Rp271.450.001.
Kode Rencana Umum Pengadaan atau RUP 65808619.
Disdukcapil merupakan perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan administrasi kependudukan.
Karena itu, kebutuhan perangkat komputer dapat memiliki hubungan dengan kelancaran pelayanan masyarakat.
Namun rekap pengadaan belum menjelaskan berapa unit komputer yang dibeli.
Merek dan spesifikasinya juga belum terlihat.
Begitu pula harga satuan dan unit kerja yang akan menggunakannya.
Informasi tersebut diperlukan untuk memastikan kewajaran harga serta kesesuaian kebutuhan.
Meja Kerja Pejabat Rp231 Juta
Paket lain yang menarik perhatian adalah pengadaan meja kerja pejabat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci.
Nilainya Rp231.174.150.
Kode RUP 66513876.
Nama paketnya Belanja Modal Meja Kerja Pejabat.
Namun angka Rp231 juta tersebut belum menunjukkan jumlah meja yang dibeli.
Belum diketahui apakah pengadaan mencakup satu unit, beberapa unit, atau kelengkapan tertentu sesuai dokumen pesanan.
Jenis bahan, ukuran, spesifikasi, dan harga satuan juga belum tersedia dalam rekap.
Karena itu, tidak tepat menyatakan harga satu meja mencapai Rp231 juta.
Angka tersebut adalah nilai paket pengadaan.
Untuk mengetahui kewajarannya diperlukan dokumen spesifikasi dan rincian barang.
Dinas Perhubungan Juga Tercatat
Selain komputer dan mebel, Kerinci Tangguh Sinergi tercatat dalam dua paket pengadaan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci.
Nilainya mencapai Rp311.656.913.
Dua pekerjaan tersebut meliputi belanja alat listrik senilai Rp185.508.188 dan komponen rambu-rambu Rp126.148.725.
Jenis barang tersebut memiliki fungsi yang berbeda dari perlengkapan kantor.
Komponen rambu-rambu, misalnya, berkaitan dengan kebutuhan lalu lintas dan fasilitas jalan.
Karena itu, pemeriksaan terhadap kewajaran pengadaannya juga harus mempertimbangkan spesifikasi serta kebutuhan teknis.
Tidak semua pengadaan barang pemerintah dapat langsung digolongkan sebagai belanja yang hanya menguntungkan kenyamanan pejabat.
Namun setiap paket tetap harus memiliki alasan kebutuhan yang jelas dan dapat diperiksa.
Semuanya Lewat E-Katalog
Dalam rekap yang ditelusuri, seluruh 52 paket menggunakan metode E-Purchasing melalui E-Katalog Versi 6.0.
Metode tersebut merupakan salah satu mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penggunaan E-Katalog tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya persoalan.
Namun transaksi melalui katalog elektronik tetap perlu memperhatikan kesesuaian kebutuhan, spesifikasi, kewajaran harga, serta ketentuan pemilihan produk dan penyedia.
Terlebih apabila pengadaan dilakukan oleh banyak perangkat daerah kepada satu penyedia yang sama.
Penelusuran diperlukan untuk mengetahui apakah barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.
Tidak Semua Paket Sudah Dibayar
Ada bagian lain yang harus dibaca dengan cermat.
Dari 52 paket tersebut, data sebelumnya mencatat 45 paket senilai Rp1.855.157.063 berada dalam status proses dengan tahapan kontrak.
Sementara tujuh paket lainnya senilai Rp378.749.803 berada pada tahapan serah terima.
Sebagian transaksi memuat label Payment Outside System.
Label tersebut merupakan keterangan mekanisme pembayaran di luar sistem katalog dan bukan bukti pembayaran ilegal.
Status serah terima juga masih perlu dicocokkan dengan berita acara penerimaan barang.
Dengan demikian, angka Rp2,23 miliar merupakan nilai pengadaan yang tercatat dalam rekap, bukan otomatis seluruh uang yang telah dicairkan kepada penyedia.
IMM Kerinci Juga Pernah Menyorot
Sebelum kritik LSM GAN mencuat, sorotan juga datang dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kerinci.
Ketua PC IMM Kerinci Realdi Sixmon sebelumnya mempertanyakan urgensi belanja komputer yang nilainya mencapai sekitar Rp1,02 miliar.
IMM meminta pemerintah menjelaskan jumlah barang, spesifikasi, harga satuan, serta manfaat pengadaan bagi pelayanan masyarakat.
Sorotan IMM juga diarahkan pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.
Bagi IMM, pengadaan perangkat teknologi memang dapat diperlukan.
Namun kebutuhan tersebut harus bisa dijelaskan kepada publik, terutama ketika masyarakat masih menghadapi persoalan ekonomi dan kebutuhan pembangunan.
Kritik tersebut menambah perhatian terhadap transparansi pengadaan Kerinci Tangguh Sinergi.
Fengki Nilai Pemerintah Terkesan Pencitraan
Fengki kembali menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada kemampuan pemerintah menentukan prioritas pembangunan.
Menurutnya, banyaknya kegiatan pengadaan tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah.
Ukuran yang lebih penting adalah manfaat belanja terhadap kehidupan masyarakat.
"Kami menilai saat ini pemerintah belum bisa memprioritaskan apa yang seharusnya menjadi kebutuhan masyarakat dan terkesan pencitraan pemerintah hari ini," tambahnya.
Pernyataan itu merupakan kritik politik anggaran dari Ketua LSM GAN.
Penilaian mengenai tepat atau tidaknya prioritas belanja tetap harus diuji menggunakan dokumen perencanaan, kebutuhan perangkat daerah, dan capaian program yang sudah dilaksanakan.
Pemkab Kerinci Perlu Menjelaskan Urgensi Belanja
Sorotan terhadap 52 paket tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan bagi pemerintah daerah.
Apakah setiap perangkat daerah telah menyusun analisis kebutuhan barang?
Bagaimana kondisi komputer dan peralatan lama sebelum pengadaan baru dilakukan?
Berapa jumlah unit yang dibeli?
Bagaimana harga satuannya dibandingkan dengan produk sejenis?
Apakah seluruh barang sudah diterima sesuai spesifikasi?
Dan sejauh mana pengadaan tersebut meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat?
Pertanyaan itu penting untuk membedakan belanja yang benar-benar dibutuhkan dengan pengadaan yang manfaatnya belum dapat dijelaskan.
Pemkab Kerinci juga perlu memberikan gambaran mengenai anggaran penanganan banjir dan sektor pertanian agar publik dapat membandingkan prioritas pembangunan secara lebih utuh.
Sampai naskah ini disusun, bahan yang tersedia belum memuat tanggapan langsung Pemerintah Kabupaten Kerinci maupun Kerinci Tangguh Sinergi terhadap kritik Fengki.
Belanja Pemerintah Harus Menjawab Kebutuhan
Kritik LSM GAN membuka perdebatan mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah.
Di satu sisi, pemerintah membutuhkan fasilitas dan peralatan untuk menjalankan pelayanan publik.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kebutuhan mendesak yang tidak boleh diabaikan.
Mulai dari infrastruktur, penanganan banjir, hingga dukungan terhadap petani.
Keduanya membutuhkan anggaran.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar memilih antara membeli komputer atau membangun infrastruktur.
Yang harus dipastikan adalah setiap belanja memiliki dasar kebutuhan yang jelas, dilakukan dengan harga wajar, dan menghasilkan manfaat.
Fengki telah menyampaikan kritiknya.
IMM sebelumnya juga meminta transparansi.
Kini penjelasan pemerintah daerah menjadi penting untuk menjawab pertanyaan publik.
Sebab Rp2,23 miliar bukan sekadar angka dalam daftar pengadaan. Di balik setiap rupiah uang publik, ada kewajiban pemerintah untuk menjelaskan apa yang dibeli, mengapa dibutuhkan, dan manfaat apa yang akhirnya diterima masyarakat. (*)