Kemenangan Deta Decon Disoal, Dasar Nilai Teknis Seleksi Konsultan Sekolah Rakyat Jambi Dipertanyakan

WIB
Ist

Jambi — Selisih harga mencapai Rp401,59 juta, tetapi PT Deta Decon tetap memenangkan seleksi konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Jambi-1. Keunggulan nilai teknis menjadi penentu. Kini, dasar pemberian nilai tersebut dipertanyakan DPP LPI Tipikor.

Melalui surat bertanggal 17 November 2026, organisasi yang dipimpin Aidil Fitri, S.H., itu meminta penjelasan mengenai evaluasi penawaran, kesesuaian tim pelaksana, hingga status kontrak.

Persoalannya bukan semata siapa memasang harga termurah. Dengan bobot teknis mencapai 80 persen, penilaian kualitas memiliki pengaruh besar terhadap hasil seleksi. Karena itu, alasan di balik setiap nilai menjadi penting untuk diperiksa.

“Bagaimana dasar penilaian teknis dengan bobot Kualitas 80% dan Biaya 20% yang memenangkan PT Deta Decon, padahal penawarannya Rp6.959.529.060 bukan yang termurah?” demikian salah satu pertanyaan dalam surat LPI Tipikor.

Dalam salinan evaluasi yang menjadi bahan pemberitaan, Deta Decon menawarkan Rp6.959.529.060. PT Widha mengajukan Rp6.557.931.060, lebih rendah Rp401.598.000.

Namun, Deta Decon memperoleh nilai teknis 88,85, sedangkan Widha 85,24. Setelah digabungkan dengan nilai biaya, skor Deta Decon tercatat 89,88, mengungguli Widha yang mendapat 88,14.

Selisih akhirnya hanya 1,74 poin.

Metode kualitas dan biaya memang memungkinkan peserta dengan penawaran lebih mahal menjadi pemenang. Tetapi, tabel skor belum menjawab pertanyaan pokok, apa keunggulan konkret Deta Decon yang mendasari selisih nilai tersebut?

Pengalaman perusahaan mana yang dihitung? Bagaimana metodologinya dinilai? Siapa tenaga ahli yang diajukan, dan bagaimana pengalaman mereka diverifikasi?

Jawaban atas pertanyaan tersebut berada dalam rincian evaluasi. Kecocokan hitungan skor belum dengan sendirinya menjelaskan ketepatan dasar penilaiannya.

Dugaan Pinjam Bendera Perlu Diuji

LPI Tipikor juga menanyakan kesesuaian pelaksana pekerjaan dengan tim yang ditawarkan dalam seleksi.

“Apakah PT Deta Decon selaku pemenang seleksi tahun 2026 benar-benar melaksanakan pekerjaan dengan tim yang ditawarkan dalam dokumen seleksi?” demikian bunyi pertanyaan dalam surat tersebut.

Sebelumnya, seorang sumber Jambi Link menyebut Agustianto berperan dalam pekerjaan yang melibatkan PT Archimedia Consultans pada 2025 dan Deta Decon pada 2026. Sumber menyebut hubungan tersebut sebagai dugaan “pinjam bendera”.

Namun, bahan yang tersedia belum memuat bukti yang menjelaskan kedudukan Agustianto maupun membuktikan pengalihan pekerjaan. Belum tersedia akta, surat kuasa, perjanjian kerja, atau bukti transaksi yang mendukung kesimpulan tersebut.

Informasi itu perlu diuji melalui konfirmasi kepada para pihak dan pemeriksaan dokumen. Keterlibatan seseorang dalam dua pekerjaan melalui perusahaan berbeda tidak otomatis membuktikan pelanggaran.

“Kami ingin dasar penilaiannya dijelaskan. Kalau pemeriksaan menemukan pelanggaran yang mengharuskan seleksi diulang, ulangi sesuai aturan. Ini menyangkut pembangunan sekolah dan uang negara,” ujar Aidil.

Pertanyaan mengenai seleksi ulang harus bertumpu pada hasil pemeriksaan. Harga lebih mahal sendiri belum menjadi bukti proses bermasalah, sebab metode seleksi menggabungkan kualitas dan biaya.

Sebaliknya, dugaan ketidakbenaran dokumen atau ketidakkonsistenan evaluasi—apabila ditemukan—perlu ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.

Dalam surat yang tersedia, LPI Tipikor meminta klarifikasi dan menuntut pembatalan serta pengulangan seleksi.

Pagu Rp8,17 Miliar, Kontrak Final Belum Terjelaskan

Paket berkode 10173643000, dengan RUP 67939436, memiliki pagu sekaligus HPS Rp8.177.257.000. Pekerjaan bersumber dari APBN 2026 dan berada pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi, Kementerian Pekerjaan Umum.

Angka Rp8,17 miliar tersebut berbeda dari penawaran Deta Decon Rp6,95 miliar. Kolom harga negosiasi dalam salinan yang tersedia belum mencantumkan angka.

LPI Tipikor turut meminta kepastian status kontrak karena bahan yang digunakan saat menyusun surat masih menunjukkan masa sanggah. Tanpa pembaruan data, tahapan itu belum dapat disebut sebagai status terkini.

Organisasi tersebut meminta jawaban tertulis paling lambat tujuh hari kerja sejak surat diterima. Bukti penerimaan dan jawaban pihak yang dituju belum tersedia dalam bahan pemberitaan ini.

Belum tersedia pula tanggapan Deta Decon, Agustianto, Archimedia, maupun Pokja atas pokok pertanyaan tersebut.

Seleksi konsultan ini menyangkut pengelolaan pembangunan sekolah. Dasar kemenangan, kebenaran dokumen, dan tanggung jawab pelaksana perlu dapat ditelusuri. Dari pemeriksaan itulah dapat dinilai apakah proses sudah tepat atau membutuhkan koreksi.(*)

BeritaSatu Network