2026, Perdana Lokaguna Kelola Proyek Rp 37,18 Miliar, Jejak Kesaksian Akeng di KPK dan Catatan Mutu Jalan Disorot

WIB
Ist

Jambi — Dua paket jalan nasional senilai Rp37,18 miliar tercatat atas nama Perdana Lokaguna dalam rekap pengadaan APBN 2026. Pekerjaannya membentang dari koridor Muara Tembesi–Pauh–Sarolangun hingga pelebaran jalan Sarolangun menuju batas Sumatera Selatan.

Nilainya besar. Rekam jejak perusahaan yang namanya tercantum dalam pengadaan itu pun menarik diperiksa.

Kendrie Aryon alias Akeng, yang disebut sebagai Direktur Utama PT Perdana Lokaguna, pernah dipanggil sebagai saksi perkara oleh KPK. Dalam persidangan Apif Firmansyah pada 2022, ia juga diberitakan menerangkan penyerahan uang Rp500 juta yang disebutnya sebagai pinjaman.

Di luar perkara tersebut, pekerjaan jalan perusahaan pada 2024 pernah diberitakan memiliki kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi.

Catatan itu menjadi alasan untuk mencermati pelaksanaan pekerjaan sekarang.

Dua Paket di Dua Satuan Kerja

Paket terbesar ialah Pelebaran Menambah Lajur Ruas Jalan Sarolangun–Batas Provinsi Sumatera Selatan, dengan nilai tercatat Rp19.332.359.154.

Pekerjaan ini berada pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi, Kementerian Pekerjaan Umum, berkode 693881. Kode RUP-nya 62561097, dengan kode transaksi 01KHQH713Q6J09C1C0D8W1DNNA.

Paket berikutnya adalah Preservasi Jalan Muara Tembesi–Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Sarolangun–Pauh–Sarolangun, senilai Rp17.847.938.737.

Paket kedua berada pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, berkode 693880, dengan RUP 62900446 dan kode transaksi 01KG71G06FX45CFS2BZZTWFNZS.

Keduanya menggunakan e-purchasing melalui E-Katalog Versi 6.0, berstatus ON PROCESS, pada tahapan Kontrak, menurut rekap dalam bahan yang diberikan.

Totalnya Rp37.180.297.891. Angka tersebut merupakan penjumlahan nilai pengadaan, belum menunjukkan seluruh uang telah dicairkan kepada penyedia.

Pada kedua paket, nilai PDN tercatat sama dengan nilai paket, sedangkan nilai UMK Rp0. Penanda tersebut belum menjelaskan mutu pekerjaan maupun keterlibatan usaha kecil melalui hubungan kerja lainnya.

Jejak Akeng dalam Perkara KPK

Pada 11 April 2018, ANTARA memberitakan KPK menjadwalkan pemeriksaan enam saksi dalam penyidikan gratifikasi terkait proyek Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2014–2017.

Salah satu nama yang disebut ialah Kendrie Aryon, Direktur Utama PT Perdana Lokaguna. Pemeriksaan dijadwalkan untuk perkara dengan tersangka Zumi Zola. Kedudukan Kendrie dalam laporan itu adalah saksi.

Catatan lebih spesifik muncul dalam pemberitaan persidangan Apif Firmansyah di Pengadilan Tipikor Jambi pada 21 April 2022.

Metro Jambi melaporkan Kendrie Aryon alias Akeng menerangkan penyerahan Rp500 juta kepada Apif melalui Muhammad Imanuddin alias Iim. Uang tersebut disebutnya sebagai pinjaman.

“Uangnya saya serahkan di parkiran BRI Jambi,” ujar Akeng, sebagaimana dikutip Metro Jambi.

Dalam laporan yang sama, ia membenarkan memperoleh pekerjaan peningkatan jalan di Sarolangun.

Keterangan itu merupakan kesaksian yang diberitakan media. Salinan lengkap berita acara persidangan dan putusan yang menilai keterangannya belum tersedia dalam bahan tulisan ini. Karena itu, penyerahan uang tersebut tidak dapat langsung dilabeli sebagai suap oleh pemberitaan ini.

Bahan yang tersedia juga belum memberikan dasar terverifikasi untuk menyebut Akeng sebagai tersangka atau terpidana.

Proyek Rp25,95 Miliar Pernah Diberitakan Bermasalah

Rekam pekerjaan yang lebih dekat waktunya terdapat pada Peningkatan Jalan Simpang Pauh–Air Hitam/Simpang Mentawak, Kabupaten Sarolangun, tahun 2024.

Arsip JambiLINK pada 10 Agustus 2025 menyebut nilai kontraknya Rp25.949.617.000, bersumber dari DBH Sawit.

Menurut laporan tersebut, pemeriksaan BPK menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi. Artikel itu juga menyatakan kelebihan pembayaran telah dikembalikan ke kas daerah pada 5 Juni 2025.

Pemberitaan tersebut mencatat kontrak tertanggal 20 Mei 2024, dengan masa pelaksanaan awal 180 hari sampai 15 November 2024.

Kontrak kemudian mengalami perubahan, termasuk perpanjangan penyelesaian sampai 15 Desember 2024 dengan denda. Serah terima pertama diberitakan berlangsung pada 6 Desember 2024, sedangkan denda disebut dikenakan atas keterlambatan 21 hari.

Informasi audit dan tindak lanjut itu masih bersumber dari arsip pemberitaan. LHP asli serta bukti setor belum diperiksa langsung dalam penyusunan tulisan ini.

Meski demikian, catatan tersebut memunculkan pertanyaan konkret untuk pekerjaan sekarang: bagaimana volume, mutu material, dan hasil pelaksanaan diverifikasi sebelum pembayaran disahkan?

Koridor Sama, Pembagian Pekerjaan Perlu Jelas

Dalam bahan rekap, koridor Muara Tembesi–batas Batanghari/Sarolangun–Pauh–Sarolangun juga muncul pada paket Preservasi Rutin Kondisi dan Holding atas nama Nirwana Tirta Abadi.

Nilainya Rp5.210.871.131, dengan RUP 62900448. Paket tersebut terpisah dan tidak termasuk total Rp37,18 miliar milik Perdana Lokaguna.

Kesamaan nama koridor belum membuktikan tumpang tindih. Satu ruas jalan dapat memiliki beberapa jenis penanganan pada segmen atau komponen berbeda.

Namun, batas tanggung jawab masing-masing penyedia harus dapat ditelusuri. Bagian mana ditangani Perdana Lokaguna? Bagian mana masuk pekerjaan Nirwana Tirta Abadi? Apakah jenis penanganan, titik kilometer, dan volumenya sudah dipisahkan secara jelas?

Peta penanganan dan daftar kuantitas diperlukan untuk mencegah kekeliruan pengukuran maupun penghitungan pekerjaan yang sama.

Kedua paket Perdana Lokaguna tercatat menggunakan e-purchasing. Rekap belum memperlihatkan bagaimana harga akhir terbentuk, pembanding yang digunakan, maupun proses negosiasi atau kompetisinya.

Pada paket pelebaran Rp19,33 miliar, belum tersedia panjang penanganan, titik kilometer, lebar tambahan, serta struktur perkerasannya.

Untuk preservasi Rp17,85 miliar, belum tersedia pembagian segmen dan jenis penanganan. Nama koridor yang panjang tidak berarti seluruh ruas memperoleh pekerjaan dengan intensitas sama.

Tanpa rincian tersebut, nilai paket belum dapat diterjemahkan menjadi biaya per kilometer atau dipakai untuk menyimpulkan harga mahal maupun murah.

Manajemen Perdana Lokaguna belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dilayangkan tim Jambi Link. Simak terus perkembangannya.(*)

BeritaSatu Network