JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah untuk tahun 2025 mulai menuai sorotan tajam, terutama dalam sektor pendidikan. Salah satu program yang terdampak signifikan adalah Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang mengalami pemangkasan anggaran drastis.
Akibatnya, hampir 400 ribu guru dipastikan batal mengikuti PPG tahun ini, yang seharusnya menjadi pintu gerbang mereka untuk memperoleh sertifikasi dan meningkatkan kesejahteraan melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan 806 ribu kuota peserta PPG untuk tahun 2025, namun karena kebijakan efisiensi anggaran, jumlahnya dipangkas lebih dari setengahnya, menyisakan hanya sekitar 400 ribu peserta.
Keputusan ini jelas memukul harapan banyak guru yang telah menanti untuk mengikuti program sertifikasi guna meningkatkan kompetensi dan mendapatkan pengakuan profesional. Padahal, PPG adalah bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, dengan melahirkan tenaga pendidik yang lebih kompeten dan profesional.
"Program PPG bukan sekadar sertifikasi, tetapi juga jaminan bahwa pendidikan kita diampu oleh guru yang memiliki standar kompetensi lebih baik. Jika pemangkasan ini dilakukan, bagaimana masa depan pendidikan kita?" ujar seorang pengamat pendidikan yang enggan disebutkan namanya.
Selain aspek peningkatan kualitas, pemangkasan program PPG ini juga berdampak langsung pada kesejahteraan guru. Sebab, guru yang tidak mengikuti PPG tidak bisa mendapatkan sertifikasi, yang menjadi syarat utama untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG).
"Kami sudah menunggu bertahun-tahun untuk bisa ikut PPG dan mendapatkan sertifikasi. Sekarang, dengan pemangkasan ini, kesempatan kami semakin kecil, padahal kesejahteraan guru bergantung pada ini," keluh salah seorang guru honorer yang telah lama berharap mendapatkan pengakuan profesional.
Pemangkasan anggaran PPG ini menjadi ironi di tengah berbagai janji pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di satu sisi, pemerintah menargetkan peningkatan kompetensi tenaga pengajar, namun di sisi lain alokasi anggaran justru dikurangi, yang pada akhirnya mempersempit kesempatan guru untuk berkembang.
Kebijakan ini pun mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Banyak yang mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menjamin peningkatan kualitas pendidikan jika guru yang ingin mengikuti program sertifikasi justru terhambat oleh pemangkasan anggaran.
"Jika guru tidak tersertifikasi, bagaimana pendidikan bisa lebih baik? Apakah ini berarti kita harus puas dengan kualitas tenaga pengajar yang apa adanya?" kritik seorang akademisi dari salah satu universitas terkemuka di Jakarta.
Hingga saat ini, belum ada solusi konkret yang ditawarkan pemerintah untuk menggantikan kesempatan yang hilang bagi 400 ribu guru tersebut. Dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan, banyak yang mempertanyakan apakah sektor pendidikan benar-benar menjadi prioritas, atau justru semakin terpinggirkan dalam skema anggaran nasional.
Di tengah polemik ini, guru-guru yang gagal mengikuti PPG 2025 berharap ada kebijakan alternatif dari pemerintah yang dapat memberikan mereka kesempatan lain untuk memperoleh sertifikasi. Sebab, jika tidak, ini bisa berdampak buruk bukan hanya bagi kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi juga bagi kualitas pendidikan nasional dalam jangka panjang.
Bagaimana pemerintah akan menjawab kegelisahan ribuan guru yang terdampak? Kita tunggu langkah selanjutnya.(*)
Add new comment