Dalam upaya memperkuat sinergi dan memberikan layanan pemasyarakatan yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Merangin telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jambi. Acara penandatanganan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati Merangin dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting.
Nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Penjabat (Pj.) Bupati Merangin, H. Mukti, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, M. Adnan. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan Lili, Kalapas Kelas IIB Bangko Mudo Mulyanto, serta sejumlah pejabat dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk membangun sinergi yang saling memberikan manfaat, khususnya dalam hal pemberian layanan pemasyarakatan. Pj. Bupati Merangin, H. Mukti, dalam sambutannya menekankan pentingnya menindaklanjuti kesepakatan ini dengan langkah konkret.
"Untuk OPD yang terkait dengan kegiatan penandatanganan nota kesepakatan bersama ini, saya sampaikan untuk segera menindaklanjuti kegiatan ini dengan penandatanganan perjanjian kerjasama sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan pemerintah daerah," terang H. Mukti.
Selain penandatanganan MoU, kegiatan ini juga diisi dengan peresmian Pos Pengaduan HAM yang berlokasi di Kantor Camat Bangko. Peresmian ini dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Merangin bidang politik hukum dan pemerintahan, Firdaus, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Merangin.
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jambi, M. Adnan, dalam kesempatan tersebut mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama mewujudkan isi dari nota kesepakatan yang telah ditandatangani.
"Melalui kesepakatan ini, diharapkan dapat memperkuat dan mempererat sinergitas yang selama ini telah terbangun dengan Pemerintah Kabupaten Merangin," ujarnya.
Dengan adanya nota kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Merangin dan Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi berharap dapat meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan dan melindungi hak asasi manusia di wilayah tersebut. Sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal pemasyarakatan dan perlindungan HAM.
Acara ini menandai langkah penting dalam upaya peningkatan layanan publik dan penguatan kerja sama antar instansi di Kabupaten Merangin. Dengan semangat kerja sama dan komitmen yang kuat, kedua pihak optimis bahwa tujuan dari kesepakatan ini dapat tercapai dengan baik.(*)
Add new comment